Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik pernyataan Joko Widodo yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama. Menurutnya, jika serius, pemerintah harus terbitkan Perppu, bukan lempar bola panas ke DPR.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga eks penyidik Yudi Purnomo Harahap mendukung usulan kembalikan UU KPK ke versi lama. Jokowi setuju, sementara pimpinan KPK kini bersikap kritis.
Presiden Joko Widodo menyatakan kesetujuan untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam.
PDIP mendorong pembentukan penyidik independen dari Kejaksaan Agung untuk melakukan audit atas kerja penyidikan di KPK guna mencegah penyalahgunaan hukum.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan UU KPK versi terbaru murni inisiatif DPR tidak tepat, karena pemerintah juga terlibat dalam pembahasan.
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan MKMK harus mencermati amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 terkait prinsip pelaksanaan tugas dan pembatasan kewenangan lembaga.
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan respons kritis terhadap pernyataan tersebut.
Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, mendukung usulan Presiden Jokowi untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama, menyebutnya sebagai tanggung jawab moral dan harapan untuk pemberantasan korupsi yang lebih kuat.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan pengembalian UU KPK ke versi lama, menyoroti performa lembaga antikorupsi yang dinilai kurang maksimal. Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi usulan revisi UU KPK 2019 dari mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia setuju jika performa lembaga antikorupsi itu dinilai kurang karena undang-undang saat ini.
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi menegaskan revisi UU KPK sebelumnya merupakan inisiatif DPR.
Pemerintah Malaysia perintahkan penyelidikan terhadap ketua KPK negara itu atas tuduhan pelanggaran keuangan terkait kepemilikan saham senilai Rp 3,4 miliar.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang menetapkan Polri tetap di bawah Presiden. Hal ini dianggap penting untuk menjaga Polri dari kepentingan politik praktis.
Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni memberikan corak tersendiri dengan responsif terhadap keluhan masyarakat. Program sekolah gratis dan penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan dalam satu tahun kepemimpinannya
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Kadin Solo Ferry Septha Indrianto sebagai saksi untuk mendalami proses lelang proyek jalur kereta api di Jawa Timur yang terkait kasus suap.
KPK menghormati hak hukum Yaqut Cholil Qoumas yang mengajukan praperadilan atas status tersangka korupsi haji, sambil menegaskan penetapannya sah secara prosedur dan bukti. Sidang perdana dijadwalkan 24 Februari 2026.
Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB, menandai keberhasilan reformasi birokrasi dalam mendukung fungsi konstitusional lembaga.
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pajak Pratama Madya Banjarmasin terkait kasus suap yang menjerat Kepala KPP Mulyono Purwo Wijoyo. Penyidik mengamankan dokumen restitusi dan pengeluaran uang PT BKB.
Laporan Transparency International mengungkap erosi kepemimpinan global dalam pemberantasan korupsi. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengalami penurunan skor signifikan dalam satu dekade terakhir.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2025, dengan Singapura tetap di posisi ketiga dunia dan terbaik di Asia Pasifik untuk tahun kedua.
KPK akan memanggil importir yang menggunakan jasa PT Blueray untuk mengungkap sumber uang suap dan modus meloloskan barang palsu dan ilegal ke Indonesia.
KPK fokus pada kasus korupsi RPTKA, mengawasi lembaga terkait TKA, dan mengajak masyarakat melaporkan penyimpangan. Imigrasi pulangkan TKA Singapura yang bekerja dengan visa kunjungan.
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, melaporkan gratifikasi berupa iPhone 17 Pro Max dan tongkat Kapolres ke KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dan penegakan integritas.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan enam operasi tangkap tangan sejak Januari hingga awal Februari 2026, menangkap pejabat pajak, kepala daerah, bea cukai, dan aparat pengadilan dalam berbagai kasus korupsi.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Eks Wamenaker Noel Ebenezer kembali menyinggung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang kasus K3. Ia memperingatkan kebijakan pro-rakyat Purbaya bisa mengganggu elite dan berujung pada penanganan KPK.
Ombudsman RI dan KPK saling serang terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk 75 pegawai KPK. Ombudsman menyatakan ada maladministrasi, namun KPK balik menuduh lembaga pengawas itu juga melakukan pelanggaran serupa.
Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah cocok untuk posisi juru bicara Presiden Jokowi, menimbulkan tanggapan dan perdebatan publik.
Waketum Gelora Fahri Hamzah dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo kembali beradu pendapat terkait isu oknum yang merusak institusi KPK, memicu perdebatan publik.
Draf RKUHP mengatur penyerangan kehormatan presiden/wapres, termasuk via media sosial, dengan ancaman penjara hingga 4,5 tahun. Pasal ini jadi delik aduan, tapi pengecualian untuk kepentingan umum.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Draf RKUHP yang akan disahkan DPR memuat pasal penyerangan kehormatan presiden/wapres, termasuk di media sosial, dengan ancaman penjara hingga 4,5 tahun. Pasal ini menuai pro-kontra publik.
