Eks Penyidik KPK Dukung Kembali ke UU Lama
Yudi Purnomo, eks penyidik senior KPK, mendukung upaya mengembalikan payung hukum KPK ke versi lama untuk memperkuat kewenangan dan independensi lembaga antikorupsi tersebut.
Kategori : Antikorupsi
KSPSI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan berada di garis depan mendukung Polri tetap di bawah Presiden, khawatir birokrasi terhambat jika di bawah kementerian.
Boyamin Kritik Jokowi: Kembalikan UU KPK dengan Perppu
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik pernyataan Joko Widodo yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama. Menurutnya, jika serius, pemerintah harus terbitkan Perppu, bukan lempar bola panas ke DPR.
Tanggapan soal Usulan Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Mantan Ketua KPK Abraham Samad hingga eks penyidik Yudi Purnomo Harahap mendukung usulan kembalikan UU KPK ke versi lama. Jokowi setuju, sementara pimpinan KPK kini bersikap kritis.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama (16.02.2026)
Presiden Joko Widodo menyatakan kesetujuan untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengonfirmasi pemerintah akan mengkaji usulan tersebut secara mendalam.
PDIP Usulkan Penyidik Independen Audit KPK dari Kejagung
PDIP mendorong pembentukan penyidik independen dari Kejaksaan Agung untuk melakukan audit atas kerja penyidikan di KPK guna mencegah penyalahgunaan hukum.
DPR Kritik Pernyataan Jokowi Soal UU KPK: Tidak Tepat
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menyebut pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan UU KPK versi terbaru murni inisiatif DPR tidak tepat, karena pemerintah juga terlibat dalam pembahasan.
Komisi III Ingatkan MKMK Soal Batas Kewenangan
Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo menegaskan MKMK harus mencermati amanat Pasal 9 Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 terkait prinsip pelaksanaan tugas dan pembatasan kewenangan lembaga.
Jokowi Setuju UU KPK Balik ke Versi Lama, Respons KPK
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memberikan respons kritis terhadap pernyataan tersebut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Eks Penyidik KPK Dukung Jokowi Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, mendukung usulan Presiden Jokowi untuk mengembalikan UU KPK ke versi lama, menyebutnya sebagai tanggung jawab moral dan harapan untuk pemberantasan korupsi yang lebih kuat.
Ma'ruf Amin Dukung UU KPK Kembali ke Versi Lama
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung usulan pengembalian UU KPK ke versi lama, menyoroti performa lembaga antikorupsi yang dinilai kurang maksimal. Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi.
Ma'ruf Amin: Kembalikan UU KPK Lama Jika Performa Kurang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi usulan revisi UU KPK 2019 dari mantan Ketua KPK Abraham Samad. Ia setuju jika performa lembaga antikorupsi itu dinilai kurang karena undang-undang saat ini.
Jokowi Setuju UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama
Presiden Joko Widodo menyetujui usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK dikembalikan ke versi lama. Jokowi menegaskan revisi UU KPK sebelumnya merupakan inisiatif DPR.
Ketua KPK Malaysia Diperiksa Gegara Saham Rp 3,4 Miliar
Pemerintah Malaysia perintahkan penyelidikan terhadap ketua KPK negara itu atas tuduhan pelanggaran keuangan terkait kepemilikan saham senilai Rp 3,4 miliar.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KOKAM-Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri di Bawah Presiden
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla menyatakan dukungan terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang menetapkan Polri tetap di bawah Presiden. Hal ini dianggap penting untuk menjaga Polri dari kepentingan politik praktis.
Setahun Andra Soni Pimpin Banten: Responsif pada Keluhan Warga
Aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai Gubernur Banten Andra Soni memberikan corak tersendiri dengan responsif terhadap keluhan masyarakat. Program sekolah gratis dan penguatan tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan dalam satu tahun kepemimpinannya
KPK Periksa Ketua Kadin Solo soal Lelang Proyek Rel KA
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Ketua Kadin Solo Ferry Septha Indrianto sebagai saksi untuk mendalami proses lelang proyek jalur kereta api di Jawa Timur yang terkait kasus suap.
KPK Hormati Praperadilan Yaqut soal Status Tersangka
KPK menghormati hak hukum Yaqut Cholil Qoumas yang mengajukan praperadilan atas status tersangka korupsi haji, sambil menegaskan penetapannya sah secara prosedur dan bukti. Sidang perdana dijadwalkan 24 Februari 2026.
Setjen DPD RI Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi
Sekretariat Jenderal DPD RI meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi dari KemenPAN-RB, menandai keberhasilan reformasi birokrasi dalam mendukung fungsi konstitusional lembaga.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Geledah Kantor Pajak Banjarmasin, Amankan Dokumen
KPK melakukan penggeledahan di Kantor Pajak Pratama Madya Banjarmasin terkait kasus suap yang menjerat Kepala KPP Mulyono Purwo Wijoyo. Penyidik mengamankan dokumen restitusi dan pengeluaran uang PT BKB.
Indeks Korupsi 2025: Negara Barat Alami Kemerosotan
Laporan Transparency International mengungkap erosi kepemimpinan global dalam pemberantasan korupsi. Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada mengalami penurunan skor signifikan dalam satu dekade terakhir.
Singapura Peringkat 3 Negara Paling Bersih dari Korupsi Global
Transparency International merilis Indeks Persepsi Korupsi 2025, dengan Singapura tetap di posisi ketiga dunia dan terbaik di Asia Pasifik untuk tahun kedua.
KPK Selidiki Asal Dana Suap untuk Pejabat Bea Cukai
KPK akan memanggil importir yang menggunakan jasa PT Blueray untuk mengungkap sumber uang suap dan modus meloloskan barang palsu dan ilegal ke Indonesia.
KPK Awasi RPTKA, Minta Masyarakat Lapor Pelanggaran
KPK fokus pada kasus korupsi RPTKA, mengawasi lembaga terkait TKA, dan mengajak masyarakat melaporkan penyimpangan. Imigrasi pulangkan TKA Singapura yang bekerja dengan visa kunjungan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone dan Tongkat ke KPK
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, melaporkan gratifikasi berupa iPhone 17 Pro Max dan tongkat Kapolres ke KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dan penegakan integritas.
6 OTT KPK Awal 2026 Libatkan Pejabat Pajak hingga Hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan enam operasi tangkap tangan sejak Januari hingga awal Februari 2026, menangkap pejabat pajak, kepala daerah, bea cukai, dan aparat pengadilan dalam berbagai kasus korupsi.
Noel Sindir Purbaya: Hati-Hati Bisa Diangkut ke KPK
Eks Wamenaker Noel Ebenezer kembali menyinggung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang kasus K3. Ia memperingatkan kebijakan pro-rakyat Purbaya bisa mengganggu elite dan berujung pada penanganan KPK.
Ombudsman dan KPK Saling Tuding Maladministrasi TWK
Ombudsman RI dan KPK saling serang terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk 75 pegawai KPK. Ombudsman menyatakan ada maladministrasi, namun KPK balik menuduh lembaga pengawas itu juga melakukan pelanggaran serupa.
Febri Diansyah Usul Fahri Hamzah Jadi Juru Bicara Presiden
Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah cocok untuk posisi juru bicara Presiden Jokowi, menimbulkan tanggapan dan perdebatan publik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Fahri Hamzah Vs Yudi Purnomo: Polemik Oknum Perusak KPK
Waketum Gelora Fahri Hamzah dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo kembali beradu pendapat terkait isu oknum yang merusak institusi KPK, memicu perdebatan publik.
Page 5 of 6
