Polisi Bekuk 14 Joki UTBK di Surabaya, Tarif Rp700 Juta
Polisi menangkap 14 komplotan joki UTBK di Surabaya dengan tarif fantastis hingga Rp700 juta. Tersangka utama adalah pengusaha laundry.
Kategori : Legislasi
Sidang Perdana PBB di PTUN Jakarta, Hakim Minta SK
PBB versi Muktamar VI Bali menggelar sidang perdana di PTUN Jakarta. Hakim meminta Kemenkumham menunjukkan SK kepengurusan yang sah.
DPR Geram Korban Ponpes Pati Dinikahkan ke Senior
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengutuk pendiri ponpes Pati yang menghamili santriwati lalu menikahkan dengan senior. Kasus ini dianggap seperti gunung es.
PSI Tolak Beri Bantuan Hukum Grace Natalie
PSI menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kelembagaan kepada Grace Natalie terkait laporan pemotongan video ceramah Jusuf Kalla. Partai menyebut pernyataan Grace adalah pribadi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mahasiswa UI Beri Kartu Kuning untuk Dua Kementerian
BEM SI Kerakyatan memberikan kartu kuning kepada Kemdiktisaintek dan Kemdikdasmen saat demo Hardiknas. Wamendiktisaintek Fauzan menemui mahasiswa dan mendengarkan tuntutan.
Rp2,2 Miliar Bantuan Pemprov DKI untuk Sekolah Terdampak Bencana Sumatera
Pemprov DKI Jakarta menyalurkan bantuan Rp2,2 miliar untuk pemulihan 110 sekolah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan berupa laptop, air bersih, dan school kit.
AS Tetapkan Vietnam Prioritas Pelanggaran HKI
Pemerintah AS menempatkan Vietnam dalam status Priority Foreign Country terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, membuka peluang penyelidikan dagang baru.
DPR: Tim Asesor Aktivis HAM Batasi Kebebasan Sipil
Anggota DPR Mafirion menilai rencana pemerintah membentuk tim asesor aktivis HAM berpotensi membatasi kebebasan sipil dan bertentangan dengan prinsip HAM.
Usul Pasang CCTV di Perlintasan Sebidang Usai Kecelakaan
Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengusulkan pemasangan CCTV di setiap perlintasan sebidang dan kabin masinis untuk meningkatkan keselamatan perkeretaapian pascakecelakaan kereta di Bekasi Timur.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Minta Evaluasi Green SM Usai Kecelakaan Kereta Bekasi
Anggota DPR Kawendra Lukistian meminta pemerintah mengevaluasi dan mencabut izin Green SM karena kerap terhenti di perlintasan kereta. Kemenhub juga melakukan sidak dan temukan sejumlah pelanggaran.
Partai Nonparlemen Tolak Usulan Ambang Batas DPRD
Partai-partai nonparlemen seperti Partai Ummat, PPP, dan Perindo menolak usulan ambang batas DPRD. Mereka khawatir suara rakyat terbuang dan demokrasi terhambat.
11.014 Penerima Bansos Dicoret pada Triwulan II 2026
Sebanyak 11.014 orang dicoret dari bansos PKH dan BPNT pada triwulan II 2026 karena inclusion error. Mereka dinilai sudah tidak layak menerima bantuan.
DPR Tanggapi Wacana Tarif Kapal di Selat Malaka
DPR menilai wacana tarif kapal di Selat Malaka perlu dikaji hati-hati. TB Hasanuddin menyebut kebijakan berpotensi melanggar UNCLOS 1982 dan memicu konflik diplomatik.
Denda KTP Hilang: DPR Khawatir Hambat Akses Warga Miskin
Wamendagri Bima Arya usulkan denda bagi warga yang menghilangkan e-KTP. DPR khawatir kebijakan ini justru menghambat akses layanan publik bagi warga tidak mampu.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Sahkan UU Perlindungan PRT, Pulihkan Martabat Pekerja
DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sari Yuliati menyebut momentum Hari Kartini sebagai kemenangan ideologis bagi perempuan Indonesia.
5 Poin Krusial UU PSDK Dijabarkan Wakil Ketua Komisi XIII DPR
Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi XIII DPR, menguraikan lima aspek kunci dalam UU Pelindungan Saksi dan Korban, menekankan pentingnya sosialisasi masif untuk implementasi efektif.
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban
DPR RI resmi mengesahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban dalam rapat paripurna. Komisi XIII mendorong sosialisasi masif untuk realisasi aturan baru ini.
RUU PPRT Disahkan, Akhiri Penantian 22 Tahun PRT
DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang setelah perjalanan panjang 22 tahun, memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari kekerasan dan eksploitasi.
DPR Sahkan UU PPRT: Aturan Baru untuk Pekerja Rumah Tangga
DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dengan aturan baru soal upah, cuti, waktu kerja, dan jaminan sosial untuk melindungi hak-hak PRT.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
UU PPRT Disahkan: Larangan Potong Upah hingga Jaminan Sosial
DPR resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. UU ini mengatur larangan perusahaan penyalur memotong upah, hak PRT atas jaminan sosial, dan mekanisme penyelesaian perselisihan.
UU PPRT Disahkan, Jaminan Sosial PRT Diatur di PP
Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi disahkan DPR setelah 22 tahun pembahasan. Wakil Ketua DPR Dasco menegaskan jaminan sosial PRT akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Habiburokhman Ungkap Progres RUU Jabatan Hakim
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap RUU Jabatan Hakim sedang dalam tahap penyerapan aspirasi. Komisi III telah mengundang IKAHI dan berkomunikasi intensif dengan hakim di seluruh Indonesia.
DPR Sahkan RUU PPRT Jadi UU, PRT Sorak di Balkon
DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Komunitas PRT yang hadir di balkon ruang rapat bergembira dengan tepuk tangan dan sorak-sorai.
DPR Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Jadi UU
DPR secara resmi mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri 314 anggota. Menteri Hukum Supratman menyambut baik sebagai wujud perlindungan sesuai keinginan Presiden Prabowo.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RUU PPRT Segera Disahkan, Prabowo Dukung Penuh
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyambut baik RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang akan dibawa ke paripurna DPR untuk disahkan, sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.
DPR Setujui RUU PPRT Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan
DPR RI menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk dibawa ke rapat paripurna. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
DPR RI Bahas RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat pleno pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rapat dihadiri menteri dan wakil menteri terkait.
Baleg DPR Minta UU PPRT Berlaku Maksimal Setahun
DPR dan pemerintah berselisih soal masa berlaku UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Baleg DPR mengusulkan 6 bulan, pemerintah minta 2 tahun, akhirnya disepakati maksimal 1 tahun.
RUU PPRT Segera Disahkan DPR dalam Paripurna 21 April
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengumumkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 21 April 2026, dengan dukungan penuh pemerintah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
PKB Harap RUU PPRT Disahkan Jadi UU Besok
Ketua DPP PKB Daniel Johan menyatakan harapan agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disahkan menjadi undang-undang dalam paripurna DPR besok, setelah 22 tahun perjuangan.
Page 1 of 3
