Indeks Persepsi Korupsi 2025: Demokrasi Mapan Dunia Kian Tergelincir
Jakarta - Laporan terbaru Transparency International mengungkap fakta mengkhawatirkan tentang kondisi pemberantasan korupsi global. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang dirilis pada Selasa lalu menunjukkan bahwa bahkan negara-negara demokrasi mapan di Barat kini kian tergelincir ke jurang korupsi.
Erosi Kepemimpinan Global dalam Pemberantasan Korupsi
Edisi ke-31 CPI ini memeringkat lebih dari 180 negara dan teritori berdasarkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik. Hasilnya cukup mengejutkan: sejumlah negara yang selama ini dianggap berprestasi baik justru mencatatkan penurunan skor yang signifikan. Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Swedia termasuk di antara negara-negara yang mengalami kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.
Indeks 2025 menemukan bahwa jumlah negara dengan skor di atas 80—yang selama ini menjadi tolok ukur tata kelola bersih—menyusut drastis dari 12 negara satu dekade lalu menjadi hanya lima negara tahun ini. Meskipun Denmark kembali meraih skor tertinggi (89) untuk kedelapan kalinya secara beruntun, disusul Finlandia (88) dan Singapura (84), Transparency International menyoroti ketiadaan "kepemimpinan yang berani" di tingkat global.
"Beberapa pemerintah tak lagi melihat perang melawan korupsi sebagai prioritas," ujar Ketua Transparency International, Francois Valerian. "Ada kesan bahwa mereka merasa sudah melakukan segalanya untuk mengatasi korupsi dan kini beralih ke prioritas lain."
Kemerosotan Dramatis Amerika Serikat
CPI memberi skor setiap negara pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Amerika Serikat mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai skor terendah sepanjang sejarahnya di angka 64—merosot 10 poin sejak tahun 2016.
Transparency International mencatat bahwa iklim politik AS telah memburuk lebih dari satu dekade terakhir. Data terbaru ini bahkan belum sepenuhnya merefleksikan dinamika sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih tahun lalu. Meskipun peringkat AS relatif stabil selama sebagian besar masa pemerintahan Joe Biden, laporan sebelumnya menyoroti skandal etik di Mahkamah Agung sebagai pemicu penurunan tajam tahun lalu.
"Kita tak bisa menyalahkan semuanya pada Trump karena sejumlah reformasi yang mengkhawatirkan sudah dimulai sebelumnya," kata Valerian. Namun laporan tersebut menyebut sejumlah praktik yang mengkhawatirkan:
- Penggunaan jabatan publik untuk membungkam suara independen
- Normalisasi politik transaksional dan konflik kepentingan
- Politisasi pengambilan keputusan penuntutan
- Langkah-langkah yang melemahkan independensi peradilan
Seluruh praktik ini, menurut lembaga antikorupsi tersebut, "mengirimkan sinyal berbahaya bahwa praktik korup dapat diterima."
Eropa Barat Juga Mengalami Pelambatan
Dalam satu dekade yang sama, penurunan terbesar di Eropa Barat terjadi di Inggris. Negara itu turun 11 poin menjadi 70. Transparency International mengaitkannya dengan kegagalan berkelanjutan dalam menegakkan standar etika bagi menteri, anggota parlemen, dan pejabat pemerintah lainnya.
Laporan tersebut juga menyinggung skandal pengadaan selama pandemi COVID-19, ketika pihak-pihak dekat dengan kekuasaan memperoleh kontrak pengadaan alat pelindung diri (APD) bernilai besar tanpa pengawasan memadai.
Negara Barat lain yang mengalami penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir adalah:
- Selandia Baru (turun sembilan poin menjadi 81)
- Swedia (turun delapan poin menjadi 80)
- Kanada (turun tujuh poin menjadi 75)
Jerman mencatat penurunan lebih moderat, empat poin menjadi 77, meski naik dua poin dibanding tahun lalu. Prancis juga turun empat poin dalam satu dekade terakhir menjadi 66, di tengah lemahnya penegakan hukum korupsi dan meningkatnya risiko kolusi antara pejabat dan kepentingan swasta.
Indonesia: Pengawasan yang Melemah
Skor Indonesia tahun lalu kembali turun tiga poin ke angka 34/100. Akibatnya, peringkat Indonesia merosot ke posisi 109 dari 182 negara. Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan memburuknya kualitas tata kelola pemerintahan, melemahnya institusi pengawas, serta menyempitnya ruang demokrasi.
Indonesia mewakili situasi serupa di negara lain, di mana jurnalis independen, kelompok masyarakat sipil, dan pelapor pelanggaran (whistleblower) kian sulit bersuara menentang korupsi. Transparency International Indonesia menekankan bahwa kondisi ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak.
Negara-Negara dengan Peringkat Terendah
Transparency International mencatat bahwa rezim otoriter seperti Venezuela dan Azerbaijan secara konsisten menempati posisi terbawah, karena "korupsi bersifat sistemik dan hadir di setiap level." Dalam indeks terbaru, lebih dari dua pertiga negara meraih skor di bawah 50, yang menunjukkan "masalah korupsi serius di sebagian besar belahan dunia."
Negara dengan skor di bawah 25 umumnya dilanda konflik dan rezim represif, seperti Libya, Yaman, dan Eritrea (masing-masing skor 13), serta Somalia dan Sudan Selatan (masing-masing skor sembilan).
Beberapa Catatan Positif
Meskipun banyak negara mengalami kemunduran, laporan tersebut juga menyoroti sejumlah negara yang berhasil naik dari papan bawah menuju peringkat menengah, termasuk Albania, Angola, Pantai Gading, Laos, Senegal, Ukraina, dan Uzbekistan. Beberapa negara dengan skor tinggi juga mencatat kemajuan jangka panjang, seperti Estonia, Korea Selatan, Bhutan, dan Seychelles.
Upaya pemberantasan korupsi Ukraina mendapat pujian khusus, meski negara itu masih menghadapi agresi Rusia. "Satu negara—Ukraina—memilih melawan korupsi, sementara Rusia menempuh jalan sebaliknya," ujar Valerian, merujuk pada langkah Moskow mencabut undang-undang yang dirancang untuk mencegah dan menghukum korupsi.
Laporan ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen dalam memerangi korupsi di tingkat global. Tanpa upaya kolektif dan berkelanjutan, korupsi akan terus menggerogoti fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai belahan dunia.
