KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah Tegaskan Dukungan untuk Polri di Bawah Presiden
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar A Tawalla, secara resmi menyatakan penghormatan dan dukungan penuh terhadap keputusan Komisi III DPR RI yang menetapkan Polri tetap berada di bawah kendali Presiden. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat, 13 Februari 2026, menekankan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk melindungi institusi kepolisian dari gangguan kepentingan praktis yang dapat merusak integritasnya.
Mekanisme Parlemen sebagai Representasi Rakyat
Dzulfikar, yang juga menjabat sebagai Panglima Tinggi Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, penempatan Polri di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan kanal representasi rakyat yang sah. "Setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional patut dijaga sebagai bagian dari stabilitas sistem pemerintahan," tegasnya. Ia menambahkan bahwa dukungan ini selaras dengan amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pasca reformasi, yang menegaskan Polri sebagai alat negara dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bingkai supremasi sipil.
Potensi Risiko dari Wacana Menteri Khusus
Lebih lanjut, Dzulfikar mengungkapkan kekhawatiran terhadap wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian. Menurutnya, hal ini berpotensi mengganggu mono loyalitas Kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan Kepala Negara. Kondisi tersebut dapat berdampak pada penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, sehingga menempatkan institusi Polri dalam posisi yang dilematis, jelasnya. Sebagai alternatif, ia menyarankan penguatan mekanisme checks and balances melalui DPR dan Kompolnas untuk memberikan kontrol yang lebih efektif terhadap kinerja institusi.
Pentingnya Kritik Konstruktif dan Pengawasan
Dzulfikar juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak membangun narasi yang cenderung melemahkan posisi institusi Polri secara umum. Ia menyatakan bahwa kritik terhadap praktik dan kinerja adalah bagian dari kontrol demokratis yang sehat, namun delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial. "Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan, dan reformasi internal yang konstruktif," katanya. Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia, Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM berkomitmen untuk mendorong Polri menjadi polisi masyarakat yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan.
Dukungan untuk Program Pemerintah dan Masa Depan Indonesia
Di sisi lain, KOKAM mengapresiasi keterlibatan Polri yang cepat dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan, serta totalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis dan ketahanan pangan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dzulfikar menegaskan, "KOKAM dan Pemuda Muhammadiyah akan terus mendukung program Pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045." Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru berpotensi menyimpang dari semangat Reformasi, menekankan bahwa perubahan kebijakan harus tetap berada dalam koridor konstitusi.
