Setahun Andra Soni Pimpin Banten: Responsif pada Keluhan Warga Jadi Poin Plus
Aktivis antikorupsi, Ade Irawan, memberikan penilaian positif terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni. Menurutnya, gubernur telah memberikan corak tersendiri dengan menunjukkan sikap yang sangat responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat. Hal ini dinilai sebagai poin plus utama Andra Soni dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik di Provinsi Banten.
Membangun Jembatan Komunikasi dengan Masyarakat
Dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/2/2026), Ade Irawan menyatakan bahwa selama setahun terakhir, Gubernur Andra Soni secara konsisten hadir di tengah masyarakat. Ia aktif mendengarkan keluhan publik dan menghadiri berbagai agenda publik yang diselenggarakan.
"Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik," ujar Ade Irawan.
Sikap responsif ini dinilai mampu membangun jembatan komunikasi yang kuat antara gubernur dengan masyarakat Banten. Dengan adanya komunikasi yang baik, kebutuhan riil warga dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
Dari proses komunikasi tersebut, gubernur dan aparaturnya kemudian harus mampu memetakan kebijakan mana saja yang menjadi kebutuhan mendesak warga. Tujuannya agar sasaran dan dampak kebijakan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Program Sekolah Gratis sebagai Pembeda
Selain responsivitas terhadap keluhan warga, Ade Irawan juga menyoroti program prioritas yang dijalankan oleh Gubernur Andra Soni. Program Sekolah Gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta menjadi pembeda yang signifikan dibandingkan dengan kepala daerah lainnya.
Program ini bahkan sedang diperluas dengan penggodokan pemberlakuan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah oleh Pemerintah Provinsi Banten. Namun, Ade menekankan bahwa pekerjaan rumah selanjutnya adalah pemerataan sumber daya manusia (SDM).
"Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yang digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi," jelasnya.
Program sekolah gratis ini perlu diikuti dengan pemerataan kualitas siswa, guru, hingga sarana penunjang pembangunan manusia. Pemerintah Provinsi Banten harus menjadi motor penggerak peningkatan kualitas tenaga pendidik, khususnya guru-guru di sekolah swasta yang memerlukan pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas.
Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi
Di sisi lain, Ade Irawan juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam upaya pencegahan korupsi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengapresiasi capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP) di Banten, penguatan tata kelola harus terus dilakukan.
Andra Soni diharapkan mampu fokus pada tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan demikian, gubernur tidak hanya terlihat sebagai kepala daerah yang dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu melakukan reformasi tata kelola kebijakan secara menyeluruh.
"Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama," pungkas Ade Irawan.
Dengan kombinasi responsivitas terhadap keluhan warga, program pendidikan yang inovatif, dan komitmen terhadap tata kelola yang bersih, kepemimpinan Andra Soni diharapkan dapat mengakselerasi visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi menjadi kenyataan di provinsi ini.
