KPK Periksa Sekjen Kemnaker Saksi Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan tiga pihak lain terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang merugikan negara Rp81 miliar.
Kategori : Antikorupsi
KPK Awasi Impor 105.000 Mobil Pick-Up India untuk Koperasi
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pengawasan terhadap potensi korupsi dalam impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, sementara pemerintah menjamin tidak membebani fiskal.
Tian Bahtiar Soroti Ancaman Kebebasan Pers di Sidang
Terdakwa Tian Bahtiar membacakan pledoi di sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah, gula, dan CPO. Dia menegaskan dakwaan bertentangan dengan UU Pers dan ancaman bagi kebebasan pers.
KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Kasus Impor KW
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan peluang pemanggilan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama tetap terbuka untuk membantu penyidikan kasus suap dan gratifikasi impor barang tiruan di lingkungan DJBC.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
APII Diluncurkan, MenPAN-RB Tegaskan Integritas Tanpa Kompromi
Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII) resmi diluncurkan. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan tiga nilai fundamental auditor: integritas, independensi, dan kompetensi.
Hasil Tes TWK KPK Wajib Dibuka ke Publik Setelah Gugatan Dikabulkan
Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan 57 eks pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Menag Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi, KPK Siap Panggil OSO
Menteri Agama Nasaruddin Umar melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK setelah menggunakan jet pribadi dari OSO. KPK akan menganalisis laporan dan berpotensi memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.
KPK Bisa Panggil OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag
KPK menganalisis laporan Menag Nasaruddin Umar yang menumpang jet pribadi OSO. Lembaga antirasuah membuka kemungkinan memanggil OSO sebagai pemberi fasilitas untuk klarifikasi lebih lanjut.
KIP Wajibkan Buka Dokumen Hasil TWK KPK untuk Publik
Majelis hakim KIP mengabulkan gugatan 57 mantan pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang selama ini dirahasiakan kepada publik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Analisis Laporan Menag soal Jet Pribadi OSO di Takalar
KPK memverifikasi laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait fasilitas jet pribadi dari mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk peresmian gedung di Takalar. Hasil analisis diumumkan dalam 30 hari kerja.
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Kementan Berlanjut
KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian 2020-2022 masih berjalan, meski digugat ARUKKI dan LP3HI atas dugaan penundaan tanpa alasan sah. Gugatan mengacu Pasal 158.e KUHAP baru.
ICW Kritik Kembalinya Sahroni Pimpin Komisi III DPR
Indonesia Corruption Watch mengkritik pelantikan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. ICW menilai keputusan Partai NasDem menunjukkan kegagalan kaderisasi dan ketidakberpihakan pada etika publik.
KPK Lantik 6 Pejabat, Tessa Mahardika Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk mantan jubir Tessa Mahardika sebagai Direktur Penyelidikan, di Gedung Juang Jakarta.
KPK Lantik 6 Pejabat Tinggi, Eks Jubir Jadi Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk mantan juru bicara Tessa Mahardika yang kini memimpin Direktorat Penyelidikan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR: Belum Ada Usulan Resmi Revisi UU KPK, Hanya Wacana
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan parlemen belum menerima usulan formal revisi UU KPK. Isu ini muncul setelah usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan respons Presiden Jokowi.
Boyamin Saiman Ingatkan Sahroni Hati-hati Usai Kembali Jabat
Ketua MAKI Boyamin Saiman meminta Ahmad Sahroni lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara setelah kembali aktif sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk bekerja optimal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
KPK Buka Opsi Panggil Petinggi PSI dan Pemuda Pancasila
KPK mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, dengan opsi memanggil Ahmad Ali dari PSI dan Japto Soerjosoemarno dari Pemuda Pancasila. Tiga korporasi baru juga ditetapkan sebagai tersangka.
PDIP Jawab Jokowi Soal UU KPK: Revisi Harus Objektif
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan revisi UU KPK harus objektif, bukan mengikuti selera kekuasaan, sambil menyinggung indeks korupsi Indonesia yang turun.
KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Tersangka Kasus Rita
KPK menetapkan PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti sebagai tersangka kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mensesneg: Belum Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memiliki rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.
KPK Dalami Gratifikasi Jet Pribadi OSO ke Menag
KPK menyelidiki dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Investigasi awal dilakukan melalui sumber terbuka untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan.
KPK Minta Menag Nasaruddin Lapor Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi
Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar segera merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tanpa harus dipanggil terlebih dahulu.
Ketua KPK Ingatkan Skor IPK Turun Saat Lantik Pejabat
Ketua KPK Setyo Budiyanto melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya sambil mengingatkan penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia dari 37 ke 34.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum membahas rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi pernyataan Jokowi yang setuju dengan usulan tersebut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KSPSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Amanah Reformasi
Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan posisi Polri di bawah Presiden langsung merupakan amanah reformasi yang tak boleh diganggu. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.
Johan Budi Ungkap Pernah Dimintai Pandangan Soal Revisi UU KPK
Mantan Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi, mengungkapkan pernah dimintai pandangan terkait rencana perubahan UU KPK pada 2017 dan 2018. Isu revisi kembali mencuat setelah pernyataan Jokowi yang setuju jika UU tahun 2019 direvisi.
KPK Sita Rp 5 M di Safe House Kasus Suap Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 5 miliar lebih dari safe house di Ciputat, Tangsel, dalam penggeledahan terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
DPR Ingatkan Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menilai pernyataan Jokowi soal kembalikan UU KPK lama sebagai sikap standar ganda dan upaya cuci tangan dari revisi 2019.
Eks Penyidik KPK Dukung Kembali ke UU Lama
Yudi Purnomo, eks penyidik senior KPK, mendukung upaya mengembalikan payung hukum KPK ke versi lama untuk memperkuat kewenangan dan independensi lembaga antikorupsi tersebut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KSPSI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan berada di garis depan mendukung Polri tetap di bawah Presiden, khawatir birokrasi terhambat jika di bawah kementerian.
Page 24 of 25
