KPK mengklaim telah mempertimbangkan dampak reaksi publik dalam keputusan mengalihkan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, menegaskan keputusan sesuai prosedur hukum.
KPK membantah pengalihan status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dilakukan secara diam-diam. Lembaga menegaskan keputusan ini berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.
KPK mencatat lebih dari 96.000 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN 2025. Tingkat kepatuhan saat ini 67,98%, dengan tenggat hingga akhir Maret 2026.
MAKI mengirim surat ke Komisi III DPR usulkan pembentukan panitia kerja untuk mengusut polemik pengalihan tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, duga ada intervensi dan ketidaktransparanan KPK.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai konferensi pers TNI soal kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus belum menyentuh substansi dan minim akuntabilitas.
KPK menyatakan menghormati laporan MAKI ke Dewan Pengawas terkait pengalihan tahanan eks Menag Yaqut, menegaskan hal itu sebagai kontrol publik untuk akuntabilitas lembaga.
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengapresiasi laporan MAKI ke Dewan Pengawas KPK terkait penanganan kasus kuota haji dan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas.
Perubahan status mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah memicu kritik dan laporan MAKI ke Dewan Pengawas KPK, sementara KPK menyatakan proses sesuai aturan.
KPK menyatakan menghormati laporan MAKI ke Dewan Pengawas terkait perubahan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan semua proses sesuai aturan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Aliansi Serikat Buruh Indonesia mendesak aparat segera menangkap dalang intelektual di balik penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat prajurit BAIS TNI.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka korupsi kuota haji setelah statusnya dialihkan dari tahanan rumah ke rutan.
MAKI melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas atas dugaan pelanggaran etik dalam perubahan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas. Laporan mencakup sembilan poin, termasuk intervensi dan pernyataan kesehatan.
Pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas dari rutan ke rumah oleh KPK menuai kritik tajam. Eks penyidik dan MAKI menilai langkah ini merusak citra lembaga dan dianggap diskriminatif.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan sindiran MAKI terkait pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas adalah bentuk partisipasi publik yang positif dalam penegakan hukum antikorupsi.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengkritik KPK atas keputusan pengalihan penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah dengan mengirimkan banner penghargaan sindiran.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengirim spanduk piagam penghargaan satire ke gedung KPK menyoroti pengalihan status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas. KPK menyambut positif sebagai ekspresi publik.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai kegaduhan pengalihan tahanan Yaqut Cholil Qoumas merusak citra lembaga antikorupsi di mata publik, meski tersangka telah kembali ke rutan.
MAKI mengirim spanduk penghargaan satir ke KPK sebagai kritik atas pengalihan status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas, yang dinilai diskriminatif.
KPK mengungkap alasan pengalihan status tahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah karena faktor kesehatan GERD akut dan strategi penanganan perkara korupsi kuota haji.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK mengungkap dua alasan utama pengembalian mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas ke rutan usai status tahanan rumah: jadwal pemeriksaan kasus korupsi kuota haji dan hasil asesmen kesehatan.
KPK dikritik atas perbedaan perlakuan dalam penahanan Yaqut Cholil Qoumas dan Lukas Enembe. Yaqut menjadi tahanan rumah, sementara Enembe ditolak meski sakit hingga meninggal.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah ke Rutan KPK dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama tersebut menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum proses penahanan.
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjalani pemeriksaan kesehatan sore ini usai status tahanan rumah. Pengacaranya menyebut tes untuk menilai apakah kondisinya memungkinkan kembali ke Rutan KPK.
Kompleks rumah Yaqut Cholil Qoumas di Condet terlihat tertutup rapat usai statusnya berubah jadi tahanan rumah. Eks penyidik KPK Praswad Nugraha mengkritik keras keputusan ini sebagai peristiwa langka dan membuka ruang abu-abu.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Perubahan status penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah memicu sorotan publik. MAKI bandingkan dengan penolakan KPK terhadap permohonan Lukas Enembe yang sakit hingga meninggal dalam tahanan.
Perubahan status penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah memicu kritik keras dari berbagai pihak. KPK dituding tidak transparan dan memberikan perlakuan istimewa.
MAKI menilai pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas secara diam-diam oleh KPK sebagai langka sejak 2003 dan berpotensi merusak sistem pemberantasan korupsi.
Praswad Nugraha, mantan penyidik KPK, menyoroti risiko perubahan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah dalam kasus korupsi kuota haji senilai Rp622 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan keputusan menjadikan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah bukan disebabkan kondisi kesehatan, melainkan permohonan keluarga.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
MAKI mengkritik KPK atas pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, menilai ada diskriminasi dan ketidaktransparan dalam prosesnya.
