Batas Waktu LHKPN Berakhir, Kepatuhan 96,24%
KPK mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2025 mencapai 96,24%. Yudikatif tertinggi dengan 99,99%, sementara Legislatif terendah di 82,21% meski menunjukkan peningkatan.
Kategori : Antikorupsi
KPK-Kortas Tipikor Polri Koordinasi Perkara Korupsi
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu bertemu Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto untuk memperkuat sinergi penanganan sejumlah perkara korupsi yang masih dalam tahap awal.
Deputi KPK Sambangi Bareskrim, Bahas Koordinasi Korupsi
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mendatangi Bareskrim Polri untuk koordinasi penanganan perkara korupsi dengan Kakortastipidkor.
KPK Kaji WFH ASN Tiap Jumat, Layanan Publik Tetap Prioritas
KPK mendukung kebijakan WFH ASN untuk efisiensi energi namun masih melakukan kajian teknis penerapannya. Komisi anti rasuah ini menegaskan pelayanan publik tidak akan terganggu.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Presiden dan Wapres Jadi Teladan Lapor LHKPN Tepat Waktu
KPK mengonfirmasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran telah melaporkan LHKPN tepat waktu. Kepatuhan mereka diharapkan jadi contoh bagi pejabat lain, sementara sektor legislatif masih catat tingkat pelaporan terendah.
Pemkab Lebak Tampilkan Rekam Jejak Bupati Hasbi Hana Nushratu
Diskominfo Lebak mengungkap data kinerja Bupati Hasbi Jayabaya, menampilkan transparansi dan respons terhadap aspirasi, termasuk audiensi dengan mahasiswa dan program strategis seperti pengelolaan sampah modern.
Vonis Bebas Amsal Sitepu: Hukum Tak Boleh Kaku, Kata DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyambut baik vonis bebas Amsal Sitepu dalam kasus korupsi video profil desa. Ia menekankan hukum tidak boleh terlepas dari realitas sosial dan nilai kerja kreatif.
KPK Asistensi 2 WNA Direksi Garuda Belum Lapor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan bantuan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada dua warga negara asing yang menjabat di jajaran direksi Garuda Indonesia.
Komisi III DPR Apresiasi Vonis Bebas Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas vonis bebas Amsal Christy Sitepu oleh PN Medan dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Karo. Ketua Komisi III menilai putusan mencerminkan keadilan hukum.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Dewas KPK Dalami Aduan Publik soal Penahanan Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengalihan status penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji. Proses ini dilakukan sesuai prosedur baku untuk memastikan integritas penegakan hukum.
Dewas KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, dengan penekanan pada pengawasan etik dan prosedur hukum.
Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, menjamin proses sesuai prosedur dan etika.
KPK Perpanjang Penahanan Eks Menag Yaqut 40 Hari
Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama 40 hari ke depan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus korupsi kuota haji.
KPK: Batas Akhir LHKPN, 91,23 Persen Sudah Melapor
KPK menetapkan 31 Maret 2026 sebagai hari terakhir pelaporan LHKPN, dengan 91,23 persen wajib lapor telah memenuhi kewajiban. Transparansi ini jadi indikator pencegahan korupsi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
91,23% Pejabat Lapor LHKPN, Legislatif Paling Rendah Patuh
KPK mengumumkan 91,23% pejabat negara telah melaporkan LHKPN. Sektor yudikatif paling patuh dengan 99,92%, sementara legislatif hanya 64,9% yang melapor.
KPK Sita Belasan Juta USD dari Safe House Kasus Bea Cukai
KPK menggeledah sejumlah lokasi termasuk 'safe house' dan menyita uang belasan juta USD terkait kasus suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Ketum Gekrafs Geram: Kasus Amsal Sitepu Zalimi Ekonomi Kreatif
Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian geram atas penanganan kasus korupsi videografer Amsal Sitepu. Dia menilai pekerja kreatif dizalimi karena ide dan editing dinilai Rp0, dan mendesak vonis bebas.
Pemerintah Serahkan DIM RUU PSDK, Atur Dana Abadi
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban ke DPR, termasuk pengaturan dana abadi untuk jaminan keberlanjutan perlindungan.
Ahmad Luthfi Undang KPK Bekali Kepala Daerah-DPRD Cegah Korupsi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan pimpinan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah dan DPRD di Jateng. Acara dihadiri Wakil Gubernur hingga Sekda.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pakar Soroti Istilah 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset
Profesor Hibnu Nugroho mengkritik diksi 'perampasan' dalam RUU Perampasan Aset, menilai kurang tepat dan berpotensi melanggar HAM dalam rapat Komisi III DPR.
Komisi III DPR Rapat dengan Pakar untuk RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR mengadakan rapat bersama akademisi untuk meminta masukan terkait RUU Perampasan Aset, dipimpin Ketua Habiburokhman di Jakarta.
Komisi III DPR Minta Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu
Komisi III DPR meminta penangguhan penahanan Amsal Sitepu, terdakwa korupsi video profil desa di Karo, dengan DPR sebagai penjamin. Rapat mendorong putusan bebas atau ringan untuk dukung industri kreatif.
Komisi III DPR RDPU Dukung Keadilan untuk Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu, berkomitmen memperjuangkan keadilan dan mengawal proses hukum.
87,83% Penyelenggara Negara Lapor LHKPN, Legislatif Terendah
KPK mengungkap 337.340 Penyelenggara Negara telah melaporkan LHKPN periodik 2025, setara 87,83% dari total wajib lapor. Sektor legislatif mencatat kepatuhan terendah hanya 55,14%.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Amsal Sitepu Besok
Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu yang dituduh mark up anggaran video promosi desa, Senin 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.
KPK Ungkap Dua Lot Barang Rampasan Telepon Wanprestasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua lot barang rampasan berupa telepon seluler yang berstatus wanprestasi dalam lelang periode Maret 2026. Pemenang lelang tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan.
KPK Imbau Evaluasi Aturan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
KPK mengungkap temuan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026. KPK mendorong inspektorat daerah evaluasi aturan dan pengawasan untuk cegah penyalahgunaan fasilitas negara.
KPK: Masih Ada Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Saat Lebaran
KPK menerima laporan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.
KPK Ungkap Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
KPK menerima laporan pejabat masih menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran. Instansi diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Minta Maaf, MAKI Desak Usut Dugaan Intervensi Yaqut
KPK menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas. MAKI mendesak Dewas KPK mengusut dugaan intervensi dan tetap fokus pada kasus korupsi kuota haji.
Page 34 of 40
