KPK Selidiki Asal Dana Suap untuk Pejabat Bea Cukai
KPK akan memanggil importir yang menggunakan jasa PT Blueray untuk mengungkap sumber uang suap dan modus meloloskan barang palsu dan ilegal ke Indonesia.
Kategori : Antikorupsi
KPK Awasi RPTKA, Minta Masyarakat Lapor Pelanggaran
KPK fokus pada kasus korupsi RPTKA, mengawasi lembaga terkait TKA, dan mengajak masyarakat melaporkan penyimpangan. Imigrasi pulangkan TKA Singapura yang bekerja dengan visa kunjungan.
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone dan Tongkat ke KPK
Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo, melaporkan gratifikasi berupa iPhone 17 Pro Max dan tongkat Kapolres ke KPK sebagai upaya pencegahan korupsi dan penegakan integritas.
6 OTT KPK Awal 2026 Libatkan Pejabat Pajak hingga Hakim
Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan enam operasi tangkap tangan sejak Januari hingga awal Februari 2026, menangkap pejabat pajak, kepala daerah, bea cukai, dan aparat pengadilan dalam berbagai kasus korupsi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Noel Sindir Purbaya: Hati-Hati Bisa Diangkut ke KPK
Eks Wamenaker Noel Ebenezer kembali menyinggung Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai sidang kasus K3. Ia memperingatkan kebijakan pro-rakyat Purbaya bisa mengganggu elite dan berujung pada penanganan KPK.
Ombudsman dan KPK Saling Tuding Maladministrasi TWK
Ombudsman RI dan KPK saling serang terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk 75 pegawai KPK. Ombudsman menyatakan ada maladministrasi, namun KPK balik menuduh lembaga pengawas itu juga melakukan pelanggaran serupa.
Febri Diansyah Usul Fahri Hamzah Jadi Juru Bicara Presiden
Eks Juru Bicara KPK Febri Diansyah menilai Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah cocok untuk posisi juru bicara Presiden Jokowi, menimbulkan tanggapan dan perdebatan publik.
Fahri Hamzah Vs Yudi Purnomo: Polemik Oknum Perusak KPK
Waketum Gelora Fahri Hamzah dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo kembali beradu pendapat terkait isu oknum yang merusak institusi KPK, memicu perdebatan publik.
RKUHP: 'Nyinyir' ke Presiden di Medsos Bisa Dipenjara 4,5 Tahun
Draf RKUHP mengatur penyerangan kehormatan presiden/wapres, termasuk via media sosial, dengan ancaman penjara hingga 4,5 tahun. Pasal ini jadi delik aduan, tapi pengecualian untuk kepentingan umum.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RKUHP: 'Nyinyir' Presiden via Medsos Bisa Dipenjara 4,5 Tahun
Draf RKUHP yang akan disahkan DPR memuat pasal penyerangan kehormatan presiden/wapres, termasuk di media sosial, dengan ancaman penjara hingga 4,5 tahun. Pasal ini menuai pro-kontra publik.
Page 40 of 40
