Serikat Pekerja Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanah Reformasi
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 18 Februari 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta ini membahas posisi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam struktur pemerintahan.
Kekhawatiran atas Upaya Pemojokan Polri
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan kegelisahan mendalam mengenai upaya-upaya yang dinilai mencoba memojokkan Polri oleh beberapa elemen tertentu. "Ini kegelisahan kami karena melihat Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen," tegas Andi Gani. Ia menekankan bahwa meskipun serikat pekerja memiliki basis massa jutaan, mereka tidak pernah menggunakan massa tersebut untuk menekan pihak manapun.
Andi Gani mengungkapkan bahwa baru-baru ini tiga konfederasi buruh terbesar telah melakukan ikrar buruh Indonesia di Tugu Proklamasi, menunjukkan kekuatan dan komitmen bersama tanpa maksud untuk menekan. "Kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan," jelasnya.
Posisi Polri sebagai Warisan Reformasi
Lebih lanjut, Andi Gani menegaskan bahwa Polri harus tetap berada di bawah Presiden secara langsung karena posisi tersebut merupakan amanah reformasi yang tidak boleh diganggu gugat. "Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang," ujarnya dengan tegas.
Ia mempertanyakan legitimasi kelompok-kelompok yang mencoba mempengaruhi posisi Polri, sementara serikat pekerja dengan basis massa besar pun tidak berani mengatasnamakan seluruh rakyat. "Saya berani nyatakan itu karena sekelompok orang tersebut mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat," tambah Andi Gani.
Dukungan untuk Presiden dan Komisi III DPR
Atas dasar prinsip tersebut, Andi Gani meminta agar Komisi III DPR tetap mengawal dan mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden. Ia juga menyampaikan permohonan khusus kepada Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang dinilai dekat dengan Presiden, untuk memastikan Presiden Prabowo Subianto tidak tertekan oleh berbagai pihak terkait isu ini.
"Karena itu saya mohon, Pak Habiburokhman orang dekat Pak Presiden 'Pak Presiden jangan sampai tertekan, yakinlah gerakan buruh bersama Pak Presiden Prabowo Subianto'," ujar Andi Gani menunjukkan dukungan penuh dari gerakan buruh.
Alasan Dukungan Buruh terhadap Polri
Andi Gani kemudian menjelaskan alasan mendasar mengapa kaum buruh secara kuat mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Salah satu alasan utama adalah jasa Polri dalam membentuk desk ketenagakerjaan, yang merupakan inisiatif pertama di dunia menurutnya.
"Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan, nggak ada di negara manapun," ungkapnya. Ia membeberkan bahwa desk ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Kapolri Listyo Sigit ini telah berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dengan hampir 70% diselesaikan melalui restorative justice (RJ).
Proses Fit and Proper Calon Kapolri
Selain itu, Andi Gani juga mendorong agar proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon Kapolri tetap berada di bawah kewenangan Komisi III DPR. Menurutnya, hal ini penting sebagai bentuk check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif.
"Fit and proper calon Kapolri harus tetap berada di Komisi III DPR karena itu check and balance antara legislatif dengan eksekutif," imbuhnya, menekankan pentingnya menjaga mekanisme pengawasan yang sehat dalam penentuan pimpinan Polri.
Rapat dengar pendapat ini menegaskan kembali komitmen serikat pekerja besar Indonesia dalam mendukung struktur kepolisian yang telah menjadi bagian dari reformasi, sekaligus menunjukkan dukungan politik yang signifikan dari gerakan buruh terhadap kepemimpinan nasional.
