KPK Sita Belasan Juta USD dari Safe House Kasus Bea Cukai
KPK menggeledah sejumlah lokasi termasuk 'safe house' dan menyita uang belasan juta USD terkait kasus suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Kategori : Antikorupsi
Ketum Gekrafs Geram: Kasus Amsal Sitepu Zalimi Ekonomi Kreatif
Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian geram atas penanganan kasus korupsi videografer Amsal Sitepu. Dia menilai pekerja kreatif dizalimi karena ide dan editing dinilai Rp0, dan mendesak vonis bebas.
Pemerintah Serahkan DIM RUU PSDK, Atur Dana Abadi
Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban ke DPR, termasuk pengaturan dana abadi untuk jaminan keberlanjutan perlindungan.
Ahmad Luthfi Undang KPK Bekali Kepala Daerah-DPRD Cegah Korupsi
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan pimpinan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah dan DPRD di Jateng. Acara dihadiri Wakil Gubernur hingga Sekda.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pakar Soroti Istilah 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset
Profesor Hibnu Nugroho mengkritik diksi 'perampasan' dalam RUU Perampasan Aset, menilai kurang tepat dan berpotensi melanggar HAM dalam rapat Komisi III DPR.
Komisi III DPR Rapat dengan Pakar untuk RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR mengadakan rapat bersama akademisi untuk meminta masukan terkait RUU Perampasan Aset, dipimpin Ketua Habiburokhman di Jakarta.
Komisi III DPR Minta Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu
Komisi III DPR meminta penangguhan penahanan Amsal Sitepu, terdakwa korupsi video profil desa di Karo, dengan DPR sebagai penjamin. Rapat mendorong putusan bebas atau ringan untuk dukung industri kreatif.
Komisi III DPR RDPU Dukung Keadilan untuk Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu, berkomitmen memperjuangkan keadilan dan mengawal proses hukum.
87,83% Penyelenggara Negara Lapor LHKPN, Legislatif Terendah
KPK mengungkap 337.340 Penyelenggara Negara telah melaporkan LHKPN periodik 2025, setara 87,83% dari total wajib lapor. Sektor legislatif mencatat kepatuhan terendah hanya 55,14%.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Amsal Sitepu Besok
Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu yang dituduh mark up anggaran video promosi desa, Senin 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.
KPK Ungkap Dua Lot Barang Rampasan Telepon Wanprestasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua lot barang rampasan berupa telepon seluler yang berstatus wanprestasi dalam lelang periode Maret 2026. Pemenang lelang tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan.
KPK Imbau Evaluasi Aturan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
KPK mengungkap temuan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026. KPK mendorong inspektorat daerah evaluasi aturan dan pengawasan untuk cegah penyalahgunaan fasilitas negara.
KPK: Masih Ada Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Saat Lebaran
KPK menerima laporan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.
KPK Ungkap Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran
KPK menerima laporan pejabat masih menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran. Instansi diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Minta Maaf, MAKI Desak Usut Dugaan Intervensi Yaqut
KPK menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas. MAKI mendesak Dewas KPK mengusut dugaan intervensi dan tetap fokus pada kasus korupsi kuota haji.
96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025, Batas 31 Maret 2026
KPK mengungkap 96.000 pejabat belum melaporkan LHKPN 2025 dengan kepatuhan 67,98%. Batas pelaporan hingga 31 Maret 2026 untuk transparansi negara.
MAKI Desak KPK Tolak Tahanan Rumah Gubernur Riau Nonaktif
MAKI meminta KPK tegas menolak permintaan tahanan rumah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, khawatir memicu efek bola salju dan gugatan ke MK seperti kasus Yaqut.
MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Tahanan Rumah Yaqut
MAKI mengirim surat ke Komisi III DPR RI meminta pembentukan Panja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran KPK terkait pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji.
MAKI Usul Panja DPR Usut Tahanan Rumah Yaqut, KPK Sambut
KPK menyambut positif surat MAKI ke DPR yang mengusulkan pembentukan panitia kerja untuk mengusut polemik pengalihan penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Pertimbangkan Reaksi Publik Soal Tahanan Rumah Yaqut
KPK mengklaim telah mempertimbangkan dampak reaksi publik dalam keputusan mengalihkan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, menegaskan keputusan sesuai prosedur hukum.
KPK: Pengalihan Tahanan Yaqut Bukan Sembunyi-sembunyi
KPK membantah pengalihan status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dilakukan secara diam-diam. Lembaga menegaskan keputusan ini berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.
96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, Batas Akhir 31 Maret
KPK mencatat lebih dari 96.000 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN 2025. Tingkat kepatuhan saat ini 67,98%, dengan tenggat hingga akhir Maret 2026.
MAKI Desak DPR Bentuk Panja Usut Tahanan Rumah Yaqut
MAKI mengirim surat ke Komisi III DPR usulkan pembentukan panitia kerja untuk mengusut polemik pengalihan tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, duga ada intervensi dan ketidaktransparanan KPK.
Tim Advokasi Kritik Transparansi TNI Kasus Andrie Yunus
Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai konferensi pers TNI soal kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus belum menyentuh substansi dan minim akuntabilitas.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Hormati Laporan MAKI ke Dewas Soal Tahanan Yaqut
KPK menyatakan menghormati laporan MAKI ke Dewan Pengawas terkait pengalihan tahanan eks Menag Yaqut, menegaskan hal itu sebagai kontrol publik untuk akuntabilitas lembaga.
KPK Respons Laporan MAKI ke Dewas Soal Kasus Yaqut
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengapresiasi laporan MAKI ke Dewan Pengawas KPK terkait penanganan kasus kuota haji dan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas.
Laporan ke Dewas KPK Buntut Tahanan Rumah Yaqut
Perubahan status mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah memicu kritik dan laporan MAKI ke Dewan Pengawas KPK, sementara KPK menyatakan proses sesuai aturan.
KPK Tak Masalah Dilaporkan MAKI ke Dewas Soal Yaqut
KPK menyatakan menghormati laporan MAKI ke Dewan Pengawas terkait perubahan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan semua proses sesuai aturan.
KASBI Desak Penangkapan Dalang Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus
Aliansi Serikat Buruh Indonesia mendesak aparat segera menangkap dalang intelektual di balik penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang melibatkan empat prajurit BAIS TNI.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Periksa Yaqut Cholil Qoumas Usai Kembali ke Rutan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka korupsi kuota haji setelah statusnya dialihkan dari tahanan rumah ke rutan.
Page 20 of 26
