KPK Periksa Haji Her Terkait Suap Impor Bea Cukai
KPK memeriksa pengusaha tembakau Khairul Umam alias Haji Her dalam kasus dugaan suap importasi barang di DJBC. Pemeriksaan mendalami prosedur pengurusan cukai dan keterlibatan perusahaan rokok.
Kategori : Antikorupsi
KPK Libatkan Puteri Indonesia Sosialisasi Anti-Korupsi
KPK memberikan pembekalan anti-korupsi kepada 45 finalis Puteri Indonesia 2026 untuk menyebarkan pesan integritas ke masyarakat daerah melalui kolaborasi intensif.
Baleg DPR: Putusan MK Soal BPK Final, Tak Perlu Tafsir Lagi
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan BPK sebagai satu-satunya lembaga penghitungan kerugian negara bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum.
KPK Jelaskan CCTV Dimatikan Saat Geledah Rumah Ono Surono
KPK menyatakan pemadaman CCTV saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono merupakan hal lumrah. Penyidik memeriksa CCTV untuk petunjuk penyidikan kasus dugaan suap Bupati Bekasi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua KPK Belum Dipanggil Dewas Soal Tahanan Rumah Yaqut
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku belum menerima surat permintaan keterangan dari Dewas terkait perubahan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus kuota haji.
KPK Periksa 7 Pejabat Pemkab Pekalongan Kasus Bupati Fadia
KPK memanggil tujuh saksi, termasuk Kepala Unit Pengadaan Zainuri, dalam penyidikan kasus korupsi Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing.
KPK Pelajari Dampak Putusan MK Soal Kerugian Negara
KPK akan mempelajari dampak putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hanya BPK yang berwenang mengaudit kerugian negara terhadap fungsi akuntansi forensik lembaga antikorupsi tersebut.
DPR Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Disalahgunakan
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan agar RUU Perampasan Aset tidak menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam rapat dengar pendapat umum.
DPR Khawatir RUU Perampasan Aset Jadi Alat Abuse of Power
Anggota Komisi III DPR menyuarakan kekhawatiran bahwa RUU Perampasan Aset bisa disalahgunakan aparat penegak hukum untuk hengki pengki dan abuse of power.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RUU Perampasan Aset: Pakar Ingatkan Bahaya Aset Tak Seimbang
Pakar hukum pidana mengingatkan Komisi III DPR tentang risiko mekanisme perampasan aset tak seimbang profil dalam RUU Perampasan Aset yang bisa keluar dari jalur hukum.
MK Tegaskan Hanya BPK yang Berhak Hitung Kerugian Negara
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengaudit dan menetapkan jumlah kerugian negara, menolak permohonan dua mahasiswa.
DPR: Vonis Bebas Amsal Sitepu Tak Bisa Dilawan
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan putusan bebas videografer Amsal Sitepu dalam kasus korupsi video profil desa Karo tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sesuai KUHAP baru.
KPK Bantah Intimidasi Saat Geledah Rumah Ono Surono
KPK membantah keras dugaan intimidasi saat penggeledahan rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Kuasa hukum Ono klaim ada tekanan terhadap istri dan permintaan matikan CCTV.
KPK Periksa Pengusaha Robert Bonosusatya Kasus Rita Widyasari
KPK memeriksa pengusaha Robert Priantono Bonosusatya sebagai saksi kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyidik mendalami dugaan upah pungut ke perusahaan batu bara di Kukar terkait jalur angkut.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
LHKPN: Kepatuhan Pejabat Capai 96,24% Setelah Batas Waktu
KPK mengumumkan 96,24% penyelenggara negara telah melaporkan LHKPN 2025 sebelum batas waktu. Sektor yudikatif tertinggi, legislatif terendah namun meningkat.
Batas Waktu LHKPN Berakhir, Kepatuhan 96,24%
KPK mencatat tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2025 mencapai 96,24%. Yudikatif tertinggi dengan 99,99%, sementara Legislatif terendah di 82,21% meski menunjukkan peningkatan.
KPK-Kortas Tipikor Polri Koordinasi Perkara Korupsi
Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu bertemu Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto untuk memperkuat sinergi penanganan sejumlah perkara korupsi yang masih dalam tahap awal.
Deputi KPK Sambangi Bareskrim, Bahas Koordinasi Korupsi
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mendatangi Bareskrim Polri untuk koordinasi penanganan perkara korupsi dengan Kakortastipidkor.
KPK Kaji WFH ASN Tiap Jumat, Layanan Publik Tetap Prioritas
KPK mendukung kebijakan WFH ASN untuk efisiensi energi namun masih melakukan kajian teknis penerapannya. Komisi anti rasuah ini menegaskan pelayanan publik tidak akan terganggu.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Presiden dan Wapres Jadi Teladan Lapor LHKPN Tepat Waktu
KPK mengonfirmasi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran telah melaporkan LHKPN tepat waktu. Kepatuhan mereka diharapkan jadi contoh bagi pejabat lain, sementara sektor legislatif masih catat tingkat pelaporan terendah.
Pemkab Lebak Tampilkan Rekam Jejak Bupati Hasbi Hana Nushratu
Diskominfo Lebak mengungkap data kinerja Bupati Hasbi Jayabaya, menampilkan transparansi dan respons terhadap aspirasi, termasuk audiensi dengan mahasiswa dan program strategis seperti pengelolaan sampah modern.
Vonis Bebas Amsal Sitepu: Hukum Tak Boleh Kaku, Kata DPR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Rano Alfath, menyambut baik vonis bebas Amsal Sitepu dalam kasus korupsi video profil desa. Ia menekankan hukum tidak boleh terlepas dari realitas sosial dan nilai kerja kreatif.
KPK Asistensi 2 WNA Direksi Garuda Belum Lapor LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan bantuan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada dua warga negara asing yang menjabat di jajaran direksi Garuda Indonesia.
Komisi III DPR Apresiasi Vonis Bebas Amsal Sitepu
Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas vonis bebas Amsal Christy Sitepu oleh PN Medan dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Karo. Ketua Komisi III menilai putusan mencerminkan keadilan hukum.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Dewas KPK Dalami Aduan Publik soal Penahanan Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengalihan status penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji. Proses ini dilakukan sesuai prosedur baku untuk memastikan integritas penegakan hukum.
Dewas KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, dengan penekanan pada pengawasan etik dan prosedur hukum.
Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut
Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, menjamin proses sesuai prosedur dan etika.
KPK Perpanjang Penahanan Eks Menag Yaqut 40 Hari
Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama 40 hari ke depan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus korupsi kuota haji.
KPK: Batas Akhir LHKPN, 91,23 Persen Sudah Melapor
KPK menetapkan 31 Maret 2026 sebagai hari terakhir pelaporan LHKPN, dengan 91,23 persen wajib lapor telah memenuhi kewajiban. Transparansi ini jadi indikator pencegahan korupsi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
91,23% Pejabat Lapor LHKPN, Legislatif Paling Rendah Patuh
KPK mengumumkan 91,23% pejabat negara telah melaporkan LHKPN. Sektor yudikatif paling patuh dengan 99,92%, sementara legislatif hanya 64,9% yang melapor.
Page 19 of 26
