Kategori : Agraria

Pramono Anung Perintahkan Penindakan Lapangan Padel Ilegal

Sekretaris Kabinet Pramono Anung memerintahkan penindakan tegas terhadap 185 lapangan padel yang beroperasi tanpa izin PBG, menekankan pentingnya kepatuhan regulasi dan keselamatan publik.

12:09

185 Lapangan Padel di Jakarta Tanpa Izin PBG, DPRD Desak Tindakan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mendesak Pemprov DKI bertindak tegas terhadap 185 lapangan padel yang belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

23:20

DPR Desak Pemerintah Buka Data Impor Beras dari AS

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah transparan soal komitmen impor beras 1.000 ton dari AS. Ia menekankan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional harus jadi prioritas utama dalam kebijakan perdagangan pangan strategis.

09:16

Nusron di UI: Sanad Ilmu dan Etika Pemimpin Fondasi Kebijakan

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menekankan pentingnya sanad keilmuan dan etika kepemimpinan sebagai dasar kebijakan publik dalam Kajian Tarawih di UI.

02:52

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

DPR-MUI Tolak Pelonggaran Sertifikasi Halal Produk AS

Anggota DPR dan MUI menolak pelonggaran sertifikasi halal produk AS dalam perjanjian dagang Indonesia-AS, mengingatkan risiko hukum, agama, dan sosial bagi konsumen Muslim.

07:53

Kapolri Dorong Buruh Tingkatkan Kemampuan untuk Industri Strategis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong buruh meningkatkan kemampuan agar siap mengisi kebutuhan industri strategis dalam program hilirisasi pemerintah, dengan menawarkan fasilitas Polri untuk pelatihan.

13:42

36,72% Rumah Ibadah di Banten Bersertifikat, BPN Dorong

Kementerian ATR/BPN mengungkap hanya 36,72% rumah ibadah di Banten memiliki sertifikat tanah. Upaya percepatan sertifikasi wakaf dilakukan melalui kolaborasi dan MoU.

13:47

Nusron Serahkan 13 Sertipikat Tanah Wakaf di Banten

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 13 sertipikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan pendidikan keagamaan di Banten, sebagai upaya percepatan sertipikasi aset umat Islam.

13:01

Sertifikasi Tanah Wakaf 42%, Nusron Ungkap Kendala

Menteri ATR Nusron Wahid mengungkap hanya 42% tanah wakaf yang tersertifikasi dari target 900 ribu bidang. Kendala utama meliputi minimnya kesadaran dan hilangnya akta ikrar wakaf.

08:39

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Bamsoet: Competitive Intelligence Kunci Reputasi BUMN

Bambang Soesatyo menekankan perlunya penguatan competitive intelligence di BUMN untuk mengelola reputasi dan respons publik di era digital, mengingat kasus korupsi seperti di Pertamina.

22:53

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Awasi Harga Bapok Jelang Ramadan

Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan harga bahan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama jelang Ramadan.

10:09

Koperasi Desa Merah Putih Dikick Off untuk Entaskan Kemiskinan

Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BP Taskin, dan Pemkab Purworejo meluncurkan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan program PKH dan sembako untuk kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

14:54

10% Transaksi BPHTB Nasional dari Jakarta, Nilai Rp 3,9 T

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap kontribusi Jakarta terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nasional mencapai lebih dari 10 persen, senilai Rp 3,9 triliun, serta penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI.

13:41

Nusron Wahid Cari Solusi Tanah DKI Diduduki Warga

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berjanji mencari jalan tengah untuk tanah BMD DKI Jakarta yang diduduki warga puluhan tahun, dengan skema HGB di atas HPL di Cilincing dan Plumpang.

13:13

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Aset Daerah Belum Bersertifikat Diklaim BUMN hingga TNI/Polri

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset pemerintah daerah yang bermasalah karena belum bersertifikat, rawan sengketa, dan mengalami klaim ganda dari berbagai pihak.

13:17

ATR/BPN Tawarkan Skema HGB di Atas HPL untuk Jakarta

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menawarkan skema Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemprov DKI sebagai solusi sengketa tanah puluhan tahun, melindungi aset negara dan kepastian hukum masyarakat.

11:45

BPHTB Jakarta Rp 3,9 Triliun di 2025, Kontribusi Besar

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta mencapai Rp 3,9 triliun pada 2025, mencerminkan dinamika transaksi properti yang kuat.

10:39

ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertipikat Aset DKI Rp 102 T

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, dengan total nilai aset mencapai Rp102 triliun.

08:27

Pusat, DKI, dan Pertamina Bahas Lahan Rawan Plumpang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara akan dibahas bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Pertamina untuk aspek keselamatan.

08:02

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

ATR Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI, Nilai Rp 102 Triliun

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 102 triliun. Aset mencakup jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya.

07:49

ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Rp 102 T ke MURI

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai Rp 102 triliun, yang tercatat sebagai rekor nasional di Museum Rekor Indonesia.

07:21

Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi untuk Pembangunan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan syarat kesiapan SDM dan tata kelola yang kuat.

13:49

PDIP Bahas Strategi Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5%

PDIP menggelar diskusi tertutup dengan pakar ekonomi untuk membahas tantangan ekonomi nasional, termasuk tekanan global dan strategi mitigasi risiko.

13:30

BAM DPR Dorong Mediasi Sengketa Lahan Bendungan Jenelata

BAM DPR RI mendorong penyelesaian non-litigasi untuk sengketa lahan 39 hektar di Gowa yang akan dibangun Bendungan Jenelata, mengutamakan penghargaan bagi warga penggarap.

13:29

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

ATR/BPN Batalkan SK Pembatalan Sertifikat Lahan di Kotabaru

Kasus tumpang tindih lahan transmigrasi di Desa Rawa Indah, Kotabaru, Kalsel berakhir. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memutuskan membatalkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik, mengembalikan lahan ke warga.

11:48

Prabowo Sediakan Lahan 4.000 Meter di HI untuk MUI

Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan 4.000 meter persegi di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. MUI menegaskan hanya hak pakai, aset negara, bukan hibah atau permintaan mereka.

07:43

BUMN Baru Kelola Lahan Tambang dan Sawit Sitaan Negara

Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru untuk mengelola aset strategis hasil sitaan, seperti lahan pertambangan dan perkebunan sawit, demi pengelolaan yang profesional dan manfaat ekonomi optimal.

07:07

Nusron Pulihkan Hak Tanah Transmigran di Kalsel

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ambil langkah tegas untuk memulihkan sertipikat tanah transmigran di Kabupaten Kota Baru, Kalsel, setelah koordinasi dengan kementerian terkait.

12:59

Sertifikat Tanah Transmigran Kalsel Dipulihkan

Kementerian ATR/BPN memulihkan sertifikat tanah transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang dibatalkan secara tidak tepat. Hak pakai tumpang tindih dibatalkan dan izin tambang dibekukan hingga konflik lahan selesai.

13:03

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Bamsoet Desak Reformasi Pengelolaan Dana Desa untuk Warga

Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

05:46