BPHTB Jakarta Tembus Rp 3,9 Triliun di 2025, Kontribusi Signifikan untuk Daerah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sektor pertanahan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah bagi Provinsi DKI Jakarta melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada tahun 2025, realisasi BPHTB di DKI Jakarta tercatat mencapai angka yang fantastis, yaitu Rp 3,9 triliun.
"Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian, transaksi tanah di Jakarta ini luar biasa. Kontribusi ATR/BPN terhadap pendapatan daerah dalam bentuk BPHTB tahun 2025 sebesar Rp 3,9 triliun," ujar Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 Februari 2026.
Dinamika Transaksi Properti yang Kuat
BPHTB merupakan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat saat melakukan transaksi jual beli atau perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di tahun 2024, pendapatan DKI Jakarta melalui BPHTB telah mencapai Rp 3,4 triliun. Menurut Nusron, tingginya nilai BPHTB pada tahun 2025 ini menunjukkan dinamika dan pertumbuhan transaksi properti di Jakarta yang sangat kuat dan terus berkembang pesat.
"Kalau Bapak/Ibu jual beli tanah atau mengurus tanah pertama kali, itu ada bayar pajak, namanya BPHTB. Tahun 2025 ini nilainya Rp 3,9 triliun. Itu uang dari hasil transaksi rumah dan tanah di Jakarta," jelasnya lebih lanjut.
Kontribusi Nasional dan Apresiasi kepada Gubernur
Secara nasional, Nusron menyebutkan bahwa total penerimaan BPHTB mencapai sekitar Rp 26 triliun pada tahun 2025. Artinya, lebih dari 10% kontribusi BPHTB nasional berasal dari transaksi pertanahan di Jakarta, yang menegaskan peran ibu kota sebagai pusat ekonomi dan properti yang vital.
Ia pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, atas komitmennya dalam menjaga aset-aset daerah dengan baik. "Saya sangat berterima kasih punya Gubernur Jakarta yang dipimpin oleh Pak Pramono Anung, yang saya kenal orangnya santun dan punya integritas tinggi. Aset-aset negara sekecil apa pun mampu dipertahankan. Ini patut kita apresiasi," tutur Nusron.
Penyerahan Sertipikat Tanah Aset Pemprov DKI Jakarta
Pengungkapan ini disampaikan oleh Nusron usai menyerahkan 3.922 sertipikat tanah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung di Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari. Sertipikat-sertipikat tersebut mencakup total luas tanah mencapai 563,9 hektare dengan nilai yang sangat besar, yaitu Rp 102 triliun.
Aset yang disertipikatkan meliputi berbagai fasilitas publik, antara lain:
- 2.837 ruas jalan
- 691 gedung, seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga
- 154 sarana pendidikan
- 123 taman
- 69 gedung tambahan
- 39 kantor kelurahan/kecamatan
- 17 eks rumah dinas
Penyerahan sertipikat ini merupakan langkah penting dalam pengelolaan aset daerah, yang tidak hanya meningkatkan kepastian hukum tetapi juga mendukung optimalisasi pendapatan melalui mekanisme seperti BPHTB. Dengan realisasi yang terus meningkat, BPHTB di Jakarta diharapkan dapat terus menjadi pilar pendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.
