Anggota DPR Desak Pemerintah Buka Data Impor Beras 1.000 Ton dari Amerika Serikat
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, secara tegas meminta pemerintah untuk bersikap terbuka dan memberikan penjelasan komprehensif mengenai komitmen impor beras sebanyak 1.000 ton dari Amerika Serikat. Permintaan ini disampaikan dalam konteks perjanjian dagang bilateral yang sedang berlangsung antara kedua negara.
Komitmen untuk Mengkaji Isu secara Objektif
Johan Rosihan menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan melakukan pengkajian mendalam terhadap isu impor beras ini dengan pendekatan yang objektif dan netral. Perlindungan terhadap petani lokal dan penguatan ketahanan pangan nasional akan menjadi prioritas utama dalam proses evaluasi tersebut.
Meskipun volume impor 1.000 ton dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan total produksi beras dalam negeri, Johan menekankan bahwa perdagangan komoditas pangan strategis seperti beras tetap memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. "Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri," ujar Johan dalam keterangan resminya pada Selasa, 24 Februari 2026.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan Berbasis Data
Lebih lanjut, Johan menyatakan bahwa Komisi IV akan meminta penjelasan teknis secara detail dari pemerintah melalui forum-forum resmi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komitmen impor beras tersebut tidak bertentangan dengan upaya penguatan swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pangan harus dilakukan dengan hati-hati dan selalu mengacu pada data yang akurat. Beberapa aspek krusial yang perlu diperhatikan meliputi:
- Menjaga stabilitas harga beras di pasar domestik.
- Mengoptimalkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam penyerapan gabah dari petani.
- Memastikan bahwa kebijakan impor tidak menimbulkan gejolak di pasar atau memberikan tekanan negatif pada harga gabah.
Ketahanan Pangan sebagai Isu Kedaulatan Bangsa
Johan Rosihan dengan tegas menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan masalah mendasar yang menyangkut kedaulatan bangsa. "Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi," tegasnya.
Sebagai penutup, ia menambahkan bahwa Komisi IV DPR RI akan terus mengawal dan memantau setiap kebijakan pangan yang dikeluarkan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak, sekaligus menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika dan tantangan perdagangan global yang semakin kompleks.
