Nusron Serahkan 13 Sertipikat Tanah Wakaf di Banten
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 13 sertipikat tanah wakaf untuk rumah ibadah dan pendidikan keagamaan di Banten, sebagai upaya percepatan sertipikasi aset umat Islam.
Kategori : Agraria
Sertifikasi Tanah Wakaf 42%, Nusron Ungkap Kendala
Menteri ATR Nusron Wahid mengungkap hanya 42% tanah wakaf yang tersertifikasi dari target 900 ribu bidang. Kendala utama meliputi minimnya kesadaran dan hilangnya akta ikrar wakaf.
Bamsoet: Competitive Intelligence Kunci Reputasi BUMN
Bambang Soesatyo menekankan perlunya penguatan competitive intelligence di BUMN untuk mengelola reputasi dan respons publik di era digital, mengingat kasus korupsi seperti di Pertamina.
Sekjen Kemendagri Minta Pemda Awasi Harga Bapok Jelang Ramadan
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan harga bahan pokok untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama jelang Ramadan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Koperasi Desa Merah Putih Dikick Off untuk Entaskan Kemiskinan
Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, BP Taskin, dan Pemkab Purworejo meluncurkan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih dengan program PKH dan sembako untuk kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
10% Transaksi BPHTB Nasional dari Jakarta, Nilai Rp 3,9 T
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap kontribusi Jakarta terhadap Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan nasional mencapai lebih dari 10 persen, senilai Rp 3,9 triliun, serta penyerahan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI.
Nusron Wahid Cari Solusi Tanah DKI Diduduki Warga
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid berjanji mencari jalan tengah untuk tanah BMD DKI Jakarta yang diduduki warga puluhan tahun, dengan skema HGB di atas HPL di Cilincing dan Plumpang.
Aset Daerah Belum Bersertifikat Diklaim BUMN hingga TNI/Polri
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan masih banyak aset pemerintah daerah yang bermasalah karena belum bersertifikat, rawan sengketa, dan mengalami klaim ganda dari berbagai pihak.
ATR/BPN Tawarkan Skema HGB di Atas HPL untuk Jakarta
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menawarkan skema Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan Pemprov DKI sebagai solusi sengketa tanah puluhan tahun, melindungi aset negara dan kepastian hukum masyarakat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
BPHTB Jakarta Rp 3,9 Triliun di 2025, Kontribusi Besar
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di DKI Jakarta mencapai Rp 3,9 triliun pada 2025, mencerminkan dinamika transaksi properti yang kuat.
ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertipikat Aset DKI Rp 102 T
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, dengan total nilai aset mencapai Rp102 triliun.
Pusat, DKI, dan Pertamina Bahas Lahan Rawan Plumpang
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara akan dibahas bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Pertamina untuk aspek keselamatan.
ATR Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI, Nilai Rp 102 Triliun
Kementerian ATR/BPN menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 102 triliun. Aset mencakup jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya.
ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Rp 102 T ke MURI
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai Rp 102 triliun, yang tercatat sebagai rekor nasional di Museum Rekor Indonesia.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi untuk Pembangunan
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan syarat kesiapan SDM dan tata kelola yang kuat.
PDIP Bahas Strategi Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5%
PDIP menggelar diskusi tertutup dengan pakar ekonomi untuk membahas tantangan ekonomi nasional, termasuk tekanan global dan strategi mitigasi risiko.
BAM DPR Dorong Mediasi Sengketa Lahan Bendungan Jenelata
BAM DPR RI mendorong penyelesaian non-litigasi untuk sengketa lahan 39 hektar di Gowa yang akan dibangun Bendungan Jenelata, mengutamakan penghargaan bagi warga penggarap.
ATR/BPN Batalkan SK Pembatalan Sertifikat Lahan di Kotabaru
Kasus tumpang tindih lahan transmigrasi di Desa Rawa Indah, Kotabaru, Kalsel berakhir. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memutuskan membatalkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik, mengembalikan lahan ke warga.
Prabowo Sediakan Lahan 4.000 Meter di HI untuk MUI
Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan 4.000 meter persegi di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. MUI menegaskan hanya hak pakai, aset negara, bukan hibah atau permintaan mereka.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
BUMN Baru Kelola Lahan Tambang dan Sawit Sitaan Negara
Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru untuk mengelola aset strategis hasil sitaan, seperti lahan pertambangan dan perkebunan sawit, demi pengelolaan yang profesional dan manfaat ekonomi optimal.
Nusron Pulihkan Hak Tanah Transmigran di Kalsel
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ambil langkah tegas untuk memulihkan sertipikat tanah transmigran di Kabupaten Kota Baru, Kalsel, setelah koordinasi dengan kementerian terkait.
Sertifikat Tanah Transmigran Kalsel Dipulihkan
Kementerian ATR/BPN memulihkan sertifikat tanah transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang dibatalkan secara tidak tepat. Hak pakai tumpang tindih dibatalkan dan izin tambang dibekukan hingga konflik lahan selesai.
Bamsoet Desak Reformasi Pengelolaan Dana Desa untuk Warga
Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
PP No 48/2025: Pemerintah Bisa Sita Tanah Telantar
Pemerintah Indonesia kini memiliki kewenangan menyita tanah telantar berdasarkan PP No 48 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan mengoptimalkan lahan untuk pembangunan nasional.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Penataan Ruang Daerah Harus Selaras dengan Kebijakan Nasional
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi penataan ruang daerah dengan kebijakan nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan pengendalian wilayah.
Program Kecamatan Berdaya Jateng Dicanangkan untuk Pemberdayaan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya di Sragen, menargetkan pemberdayaan pemuda, petani, perempuan, dan disabilitas untuk kurangi kemiskinan.
DPRD Surabaya Dorong Percepatan Rutilahu, 1.800 Unit Rampung
Anggota DPRD Surabaya mendorong percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang telah menyelesaikan 1.841 unit hingga November 2025, dengan target 2.240 unit untuk tahun depan.
Page 2 of 2
