Sertifikat Tanah Transmigran Kalsel Dipulihkan, Hak Warga Dikembalikan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan sertifikat tanah milik transmigran di Desa Bekambit dan Desa Bekambit Asri, Kotabaru, Kalimantan Selatan, akan dipulihkan setelah dinilai dibatalkan dengan dasar yang tidak tepat. Pemerintah juga membatalkan hak pakai yang tumpang tindih serta membekukan izin tambang hingga persoalan lahan selesai.
Koordinasi Lintas Kementerian untuk Penyelesaian
Untuk menyelesaikan kasus ini, Nusron telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Transmigrasi dan Dirjen Mineral dan Batu Bara. Ia menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah menghidupkan kembali sertifikat tanah dengan mencabut Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertifikat Hak Milik.
"Kedua, membatalkan Sertifikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan," ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).
Sejarah Konflik Lahan yang Berlarut
Usai pertemuan di Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, Selasa (10/2), Nusron menjelaskan kasus ini berawal dari kepemilikan sertifikat tanah transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990. Namun, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut yang sebagian besar berupa rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan transmigran.
Selain itu, terjadi banyak peralihan hak secara bawah tangan kepada pihak tertentu, sehingga menimbulkan persoalan lahan yang kini ditangani pemerintah. Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat pembatalan sertifikat tanah transmigran. Setelah melalui mekanisme panjang dan merujuk Pasal 11 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kanwil BPN Kalimantan Selatan membatalkan 717 sertifikat di lahan seluas 485 hektare.
"Menurut hemat kami, pasal yang dipakai tidak sesuai setelah kita cek. Sebetulnya proses ini sudah melalui proses mediasi yang sangat panjang sekali dari bulan Januari 2025, namun ada yang sepakat dan tidak sepakat. Kami akan melakukan mediasi lagi," tegas Nusron.
Mediasi dan Kompensasi untuk Masyarakat
Dalam mediasi yang akan dilakukan ke depannya, ia meminta pemegang IUP untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat pemegang sertifikat yang akan dipulihkan. Harapannya, kesepakatan tersebut bisa memberikan solusi bagi perusahaan maupun masyarakat.
"Perintah kami kepada tim yang akan berangkat nanti, tidak boleh pulang sebelum masalah tuntas. Intinya masalah tuntas. Sekali lagi, kami atas nama Kementerian ATR/BPN mohon maaf kepada masyarakat atas kejadian ini," ujar Nusron.
Dukungan dari Menteri Transmigrasi dan Dirjen Minerba
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah mengapresiasi respons cepat Kementerian ATR/BPN terhadap permasalahan yang dialami para transmigran tersebut. Ia menyatakan, akan ikut mengawal dan mengirim tim ke lapangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN juga kepada Menteri ESDM yang telah merespons secara cepat," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno menegaskan hingga persoalan lahan tuntas, pihaknya akan meninjau Sertifikat Hak Pakai yang diterbitkan untuk PT SSC di area tersebut serta membekukan izin usaha pertambangan perusahaan.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, akan ditindaklanjuti dan mengkaji ulang sertifikat yang telah dimiliki perusahaan tersebut. Kami juga membekukan ini sampai masalah selesai dan dapat dilakukan kegiatan lagi setelah semuanya clear," pungkas Tri Winarno.
