Kategori : Agraria

ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertipikat Aset DKI Rp 102 T

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertipikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta kepada Gubernur Pramono Anung, dengan total nilai aset mencapai Rp102 triliun.

08:27

Pusat, DKI, dan Pertamina Bahas Lahan Rawan Plumpang

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan penataan lahan di kawasan rawan sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara akan dibahas bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI, dan Pertamina untuk aspek keselamatan.

08:02

ATR Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI, Nilai Rp 102 Triliun

Kementerian ATR/BPN menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan nilai Rp 102 triliun. Aset mencakup jalan, gedung, dan fasilitas publik lainnya.

07:49

ATR/BPN Serahkan 3.922 Sertifikat Aset DKI Rp 102 T ke MURI

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyerahkan 3.922 sertifikat aset Pemprov DKI Jakarta dengan total nilai Rp 102 triliun, yang tercatat sebagai rekor nasional di Museum Rekor Indonesia.

07:21

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Mekeng Dorong Daerah Manfaatkan Obligasi untuk Pembangunan

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendorong pemerintah daerah agar tidak ragu memanfaatkan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan, dengan syarat kesiapan SDM dan tata kelola yang kuat.

13:49

PDIP Bahas Strategi Keluar dari Jebakan Pertumbuhan 5%

PDIP menggelar diskusi tertutup dengan pakar ekonomi untuk membahas tantangan ekonomi nasional, termasuk tekanan global dan strategi mitigasi risiko.

13:30

BAM DPR Dorong Mediasi Sengketa Lahan Bendungan Jenelata

BAM DPR RI mendorong penyelesaian non-litigasi untuk sengketa lahan 39 hektar di Gowa yang akan dibangun Bendungan Jenelata, mengutamakan penghargaan bagi warga penggarap.

13:29

ATR/BPN Batalkan SK Pembatalan Sertifikat Lahan di Kotabaru

Kasus tumpang tindih lahan transmigrasi di Desa Rawa Indah, Kotabaru, Kalsel berakhir. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memutuskan membatalkan SK Pembatalan Sertifikat Hak Milik, mengembalikan lahan ke warga.

11:48

Prabowo Sediakan Lahan 4.000 Meter di HI untuk MUI

Presiden Prabowo Subianto menyediakan lahan 4.000 meter persegi di Bundaran HI untuk gedung MUI 40 lantai. MUI menegaskan hanya hak pakai, aset negara, bukan hibah atau permintaan mereka.

07:43

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

BUMN Baru Kelola Lahan Tambang dan Sawit Sitaan Negara

Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru untuk mengelola aset strategis hasil sitaan, seperti lahan pertambangan dan perkebunan sawit, demi pengelolaan yang profesional dan manfaat ekonomi optimal.

07:07

Nusron Pulihkan Hak Tanah Transmigran di Kalsel

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ambil langkah tegas untuk memulihkan sertipikat tanah transmigran di Kabupaten Kota Baru, Kalsel, setelah koordinasi dengan kementerian terkait.

12:59

Sertifikat Tanah Transmigran Kalsel Dipulihkan

Kementerian ATR/BPN memulihkan sertifikat tanah transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang dibatalkan secara tidak tepat. Hak pakai tumpang tindih dibatalkan dan izin tambang dibekukan hingga konflik lahan selesai.

13:03

Bamsoet Desak Reformasi Pengelolaan Dana Desa untuk Warga

Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

05:46

PP No 48/2025: Pemerintah Bisa Sita Tanah Telantar

Pemerintah Indonesia kini memiliki kewenangan menyita tanah telantar berdasarkan PP No 48 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan mengoptimalkan lahan untuk pembangunan nasional.

23:39

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Penataan Ruang Daerah Harus Selaras dengan Kebijakan Nasional

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi penataan ruang daerah dengan kebijakan nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan pengendalian wilayah.

14:28

Program Kecamatan Berdaya Jateng Dicanangkan untuk Pemberdayaan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya di Sragen, menargetkan pemberdayaan pemuda, petani, perempuan, dan disabilitas untuk kurangi kemiskinan.

14:07

DPRD Surabaya Dorong Percepatan Rutilahu, 1.800 Unit Rampung

Anggota DPRD Surabaya mendorong percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang telah menyelesaikan 1.841 unit hingga November 2025, dengan target 2.240 unit untuk tahun depan.

14:07