Kategori : Antikorupsi

KPK Awasi Impor 105.000 Mobil Pick-Up India untuk Koperasi

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pengawasan terhadap potensi korupsi dalam impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, sementara pemerintah menjamin tidak membebani fiskal.

14:09

Tian Bahtiar Soroti Ancaman Kebebasan Pers di Sidang

Terdakwa Tian Bahtiar membacakan pledoi di sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah, gula, dan CPO. Dia menegaskan dakwaan bertentangan dengan UU Pers dan ancaman bagi kebebasan pers.

08:29

KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Kasus Impor KW

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan peluang pemanggilan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama tetap terbuka untuk membantu penyidikan kasus suap dan gratifikasi impor barang tiruan di lingkungan DJBC.

08:13

APII Diluncurkan, MenPAN-RB Tegaskan Integritas Tanpa Kompromi

Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII) resmi diluncurkan. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan tiga nilai fundamental auditor: integritas, independensi, dan kompetensi.

06:50

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Hasil Tes TWK KPK Wajib Dibuka ke Publik Setelah Gugatan Dikabulkan

Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan 57 eks pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan kepada publik sebagai bentuk transparansi.

07:59

Menag Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi, KPK Siap Panggil OSO

Menteri Agama Nasaruddin Umar melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK setelah menggunakan jet pribadi dari OSO. KPK akan menganalisis laporan dan berpotensi memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.

08:16

KPK Bisa Panggil OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag

KPK menganalisis laporan Menag Nasaruddin Umar yang menumpang jet pribadi OSO. Lembaga antirasuah membuka kemungkinan memanggil OSO sebagai pemberi fasilitas untuk klarifikasi lebih lanjut.

05:04

KIP Wajibkan Buka Dokumen Hasil TWK KPK untuk Publik

Majelis hakim KIP mengabulkan gugatan 57 mantan pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang selama ini dirahasiakan kepada publik.

05:01

KPK Analisis Laporan Menag soal Jet Pribadi OSO di Takalar

KPK memverifikasi laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait fasilitas jet pribadi dari mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk peresmian gedung di Takalar. Hasil analisis diumumkan dalam 30 hari kerja.

05:19

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Kementan Berlanjut

KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian 2020-2022 masih berjalan, meski digugat ARUKKI dan LP3HI atas dugaan penundaan tanpa alasan sah. Gugatan mengacu Pasal 158.e KUHAP baru.

10:52

ICW Kritik Kembalinya Sahroni Pimpin Komisi III DPR

Indonesia Corruption Watch mengkritik pelantikan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. ICW menilai keputusan Partai NasDem menunjukkan kegagalan kaderisasi dan ketidakberpihakan pada etika publik.

07:42

KPK Lantik 6 Pejabat, Tessa Mahardika Direktur Penyelidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk mantan jubir Tessa Mahardika sebagai Direktur Penyelidikan, di Gedung Juang Jakarta.

07:57

KPK Lantik 6 Pejabat Tinggi, Eks Jubir Jadi Direktur Penyelidikan

Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk mantan juru bicara Tessa Mahardika yang kini memimpin Direktorat Penyelidikan.

04:09

DPR: Belum Ada Usulan Resmi Revisi UU KPK, Hanya Wacana

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan parlemen belum menerima usulan formal revisi UU KPK. Isu ini muncul setelah usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan respons Presiden Jokowi.

14:05

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Boyamin Saiman Ingatkan Sahroni Hati-hati Usai Kembali Jabat

Ketua MAKI Boyamin Saiman meminta Ahmad Sahroni lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara setelah kembali aktif sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk bekerja optimal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

13:33

KPK Buka Opsi Panggil Petinggi PSI dan Pemuda Pancasila

KPK mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, dengan opsi memanggil Ahmad Ali dari PSI dan Japto Soerjosoemarno dari Pemuda Pancasila. Tiga korporasi baru juga ditetapkan sebagai tersangka.

13:41

PDIP Jawab Jokowi Soal UU KPK: Revisi Harus Objektif

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan revisi UU KPK harus objektif, bukan mengikuti selera kekuasaan, sambil menyinggung indeks korupsi Indonesia yang turun.

07:51

KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Tersangka Kasus Rita

KPK menetapkan PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti sebagai tersangka kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

04:19

Mensesneg: Belum Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memiliki rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.

13:51

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Dalami Gratifikasi Jet Pribadi OSO ke Menag

KPK menyelidiki dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar. Investigasi awal dilakukan melalui sumber terbuka untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan kewenangan.

13:53

KPK Minta Menag Nasaruddin Lapor Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Menteri Agama Nasaruddin Umar segera merespons dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dari Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang tanpa harus dipanggil terlebih dahulu.

13:40

Ketua KPK Ingatkan Skor IPK Turun Saat Lantik Pejabat

Ketua KPK Setyo Budiyanto melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya sambil mengingatkan penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia dari 37 ke 34.

10:55

Pemerintah Tegaskan Tak Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum membahas rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi pernyataan Jokowi yang setuju dengan usulan tersebut.

09:54

KSPSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden Amanah Reformasi

Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan posisi Polri di bawah Presiden langsung merupakan amanah reformasi yang tak boleh diganggu. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

08:21

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Johan Budi Ungkap Pernah Dimintai Pandangan Soal Revisi UU KPK

Mantan Jubir Presiden Jokowi, Johan Budi, mengungkapkan pernah dimintai pandangan terkait rencana perubahan UU KPK pada 2017 dan 2018. Isu revisi kembali mencuat setelah pernyataan Jokowi yang setuju jika UU tahun 2019 direvisi.

05:26

KPK Sita Rp 5 M di Safe House Kasus Suap Bea Cukai

Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai Rp 5 miliar lebih dari safe house di Ciputat, Tangsel, dalam penggeledahan terkait dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea Cukai.

04:10

DPR Ingatkan Peran Jokowi dalam Revisi UU KPK

Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menilai pernyataan Jokowi soal kembalikan UU KPK lama sebagai sikap standar ganda dan upaya cuci tangan dari revisi 2019.

19:46

Eks Penyidik KPK Dukung Kembali ke UU Lama

Yudi Purnomo, eks penyidik senior KPK, mendukung upaya mengembalikan payung hukum KPK ke versi lama untuk memperkuat kewenangan dan independensi lembaga antikorupsi tersebut.

14:03

KSPSI Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyatakan akan berada di garis depan mendukung Polri tetap di bawah Presiden, khawatir birokrasi terhambat jika di bawah kementerian.

07:57

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Boyamin Kritik Jokowi: Kembalikan UU KPK dengan Perppu

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengkritik pernyataan Joko Widodo yang mendukung pengembalian UU KPK ke versi lama. Menurutnya, jika serius, pemerintah harus terbitkan Perppu, bukan lempar bola panas ke DPR.

07:41