Usai Rudy Masud, Ketua DPRD Kaltim Anggarkan Mobil Dinas Rp 6,8 M
Ketua DPRD Kalimantan Timur H Masud menganggarkan pembelian mobil dinas baru senilai Rp 6,8 miliar, menyusul kasus korupsi Rudy Masud yang melibatkan kendaraan dinas.
Kategori : Antikorupsi
KPK Pantau Polemik Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut memantau polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud yang ramai dibahas publik. KPK mengingatkan kepala daerah agar penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil.
KPK Tahan Pegawai Bea Cukai Tersangka Baru Kasus Suap Impor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan seorang pegawai Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap terkait impor. Penahanan ini memperluas penyelidikan dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor kepabeanan.
Kejati DKI Usut Korupsi PLN Indonesia Power, Geledah 3 Lokasi
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengusut dugaan korupsi di PT PLN Indonesia Power dengan melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait untuk mengumpulkan bukti.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Apresiasi Sikap Hati-hati Menkeu Purbaya Soal 'Saweran' TikTok
KPK memuji Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang waspada potensi gratifikasi dari saweran warganet di live TikTok, dan mengimbau untuk melapor jika ragu.
KPK Ingatkan Pejabat: Minta THR Berpotensi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pejabat negara untuk tidak meminta atau menerima THR yang dapat berpotensi korupsi dan melanggar etika. Larangan ini berlaku menjelang Hari Raya Idul Fitri.
KPK Imbau Soal Gift ke Purbaya Saat Live TikTok dengan Anak
Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan imbauan terkait pemberian gift kepada Purbaya Yudhi Sadewa saat live TikTok bersama anaknya, menekankan pentingnya transparansi dan pencegahan konflik kepentingan.
KPK Tangkap Pegawai Bea Cukai Tersangka Suap Impor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang pegawai Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam kasus suap terkait impor barang. Penangkapan ini memperluas penyelidikan dugaan praktik korupsi di sektor kepabeanan.
Nasdem Soroti Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 M
Partai Nasdem mengkritik penggunaan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur, menilai hal ini menunjukkan kurangnya kepekaan sosial di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Komisi III DPR Bantah Intervensi Kasus ABK Fandi
Komisi III DPR membantah tuduhan intervensi dalam kasus ABK Fandi, menegaskan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara selektif dan berdasarkan bukti hukum yang kuat.
KPK Periksa Sekjen Kemnaker Saksi Kasus Pemerasan Sertifikasi K3
Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan tiga pihak lain terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang merugikan negara Rp81 miliar.
KPK Awasi Impor 105.000 Mobil Pick-Up India untuk Koperasi
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pengawasan terhadap potensi korupsi dalam impor 105.000 mobil pick-up dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih, sementara pemerintah menjamin tidak membebani fiskal.
Tian Bahtiar Soroti Ancaman Kebebasan Pers di Sidang
Terdakwa Tian Bahtiar membacakan pledoi di sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah, gula, dan CPO. Dia menegaskan dakwaan bertentangan dengan UU Pers dan ancaman bagi kebebasan pers.
KPK Buka Peluang Panggil Dirjen Bea Cukai Kasus Impor KW
Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan peluang pemanggilan Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama tetap terbuka untuk membantu penyidikan kasus suap dan gratifikasi impor barang tiruan di lingkungan DJBC.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
APII Diluncurkan, MenPAN-RB Tegaskan Integritas Tanpa Kompromi
Asosiasi Pengawas dan Investigator Internal (APII) resmi diluncurkan. Menteri PANRB Rini Widyantini menekankan tiga nilai fundamental auditor: integritas, independensi, dan kompetensi.
Hasil Tes TWK KPK Wajib Dibuka ke Publik Setelah Gugatan Dikabulkan
Komisi Informasi Pusat mengabulkan permohonan 57 eks pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Menag Laporkan Gratifikasi Jet Pribadi, KPK Siap Panggil OSO
Menteri Agama Nasaruddin Umar melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK setelah menggunakan jet pribadi dari OSO. KPK akan menganalisis laporan dan berpotensi memanggil pihak terkait untuk klarifikasi.
KPK Bisa Panggil OSO Soal Jet Pribadi untuk Menag
KPK menganalisis laporan Menag Nasaruddin Umar yang menumpang jet pribadi OSO. Lembaga antirasuah membuka kemungkinan memanggil OSO sebagai pemberi fasilitas untuk klarifikasi lebih lanjut.
KIP Wajibkan Buka Dokumen Hasil TWK KPK untuk Publik
Majelis hakim KIP mengabulkan gugatan 57 mantan pegawai KPK, mewajibkan pembukaan dokumen hasil Tes Wawasan Kebangsaan yang selama ini dirahasiakan kepada publik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Analisis Laporan Menag soal Jet Pribadi OSO di Takalar
KPK memverifikasi laporan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait fasilitas jet pribadi dari mantan Ketua DPD Oesman Sapta Odang untuk peresmian gedung di Takalar. Hasil analisis diumumkan dalam 30 hari kerja.
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Korupsi Kementan Berlanjut
KPK menegaskan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian 2020-2022 masih berjalan, meski digugat ARUKKI dan LP3HI atas dugaan penundaan tanpa alasan sah. Gugatan mengacu Pasal 158.e KUHAP baru.
ICW Kritik Kembalinya Sahroni Pimpin Komisi III DPR
Indonesia Corruption Watch mengkritik pelantikan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. ICW menilai keputusan Partai NasDem menunjukkan kegagalan kaderisasi dan ketidakberpihakan pada etika publik.
KPK Lantik 6 Pejabat, Tessa Mahardika Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat tinggi pratama, termasuk mantan jubir Tessa Mahardika sebagai Direktur Penyelidikan, di Gedung Juang Jakarta.
KPK Lantik 6 Pejabat Tinggi, Eks Jubir Jadi Direktur Penyelidikan
Komisi Pemberantasan Korupsi melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama, termasuk mantan juru bicara Tessa Mahardika yang kini memimpin Direktorat Penyelidikan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR: Belum Ada Usulan Resmi Revisi UU KPK, Hanya Wacana
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan parlemen belum menerima usulan formal revisi UU KPK. Isu ini muncul setelah usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad dan respons Presiden Jokowi.
Boyamin Saiman Ingatkan Sahroni Hati-hati Usai Kembali Jabat
Ketua MAKI Boyamin Saiman meminta Ahmad Sahroni lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbicara setelah kembali aktif sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk bekerja optimal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
KPK Buka Opsi Panggil Petinggi PSI dan Pemuda Pancasila
KPK mengembangkan penyidikan kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara, dengan opsi memanggil Ahmad Ali dari PSI dan Japto Soerjosoemarno dari Pemuda Pancasila. Tiga korporasi baru juga ditetapkan sebagai tersangka.
PDIP Jawab Jokowi Soal UU KPK: Revisi Harus Objektif
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan revisi UU KPK harus objektif, bukan mengikuti selera kekuasaan, sambil menyinggung indeks korupsi Indonesia yang turun.
KPK Tetapkan 3 Perusahaan Batu Bara Tersangka Kasus Rita
KPK menetapkan PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti sebagai tersangka kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mensesneg: Belum Ada Rencana Kembalikan UU KPK ke Versi Lama
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum memiliki rencana mengembalikan UU KPK ke versi lama, menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad kepada Presiden Prabowo Subianto.
Page 38 of 40
