Partai Nasdem kembali menyoroti isu penggunaan anggaran publik yang dinilai tidak tepat sasaran. Kali ini, partai politik tersebut mengkritik keras kepemilikan mobil dinas mewah senilai Rp 8,5 miliar yang digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Menurut Nasdem, pengadaan kendaraan dengan harga fantastis tersebut mencerminkan kurangnya kepekaan sosial dari pemimpin daerah, terutama dalam konteks kondisi perekonomian masyarakat yang masih berjuang.
Kritik Terhadap Penggunaan Anggaran
Dalam pernyataan resminya, Nasdem menegaskan bahwa pengeluaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk sebuah mobil dinas merupakan pemborosan yang tidak dapat dibenarkan. Partai ini mempertanyakan urgensi dan kebutuhan riil di balik keputusan tersebut, mengingat banyak sektor lain yang lebih membutuhkan alokasi dana, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Isu Kepekaan Sosial yang Diangkat
Lebih lanjut, Nasdem menyoroti aspek kepekaan sosial dalam kebijakan ini. Mereka berargumen bahwa di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi oleh rakyat, termasuk inflasi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, penggunaan mobil mewah oleh pejabat publik justru menciptakan kesenjangan persepsi yang tajam. Hal ini dinilai dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menimbulkan kesan ketidakpedulian.
Nasdem juga mengingatkan bahwa prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus mengutamakan efisiensi dan akuntabilitas. Pengadaan aset negara, termasuk kendaraan dinas, seharusnya dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan transparan, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kritik ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang nilai-nilai kepemimpinan yang diharapkan dapat dicontohkan oleh para pejabat.
Dampak terhadap Citra Pemerintahan
Insiden ini, menurut Nasdem, berpotensi merusak citra pemerintahan di mata publik. Mereka menekankan bahwa pejabat negara seharusnya menjadi teladan dalam hal kesederhanaan dan pengelolaan keuangan yang bijaksana. Penggunaan mobil dinas yang berlebihan dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pemborosan yang kontraproduktif dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan.
Sebagai partai yang aktif mengawasi kinerja pemerintah, Nasdem mendesak agar ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Mereka juga menyarankan agar mekanisme pengawasan anggaran diperketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan serupa di masa depan. Isu ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama untuk mendorong pemerintahan yang lebih bersih dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
