Ketua DPRD Kaltim H Masud Anggarkan Mobil Dinas Baru Senilai Rp 6,8 Miliar
Usai kasus korupsi yang melibatkan mantan anggota DPRD Kalimantan Timur Rudy Masud terkait kendaraan dinas, kini Ketua DPRD Kaltim H Masud menganggarkan pembelian mobil dinas baru dengan nilai fantastis mencapai Rp 6,8 miliar. Penganggaran ini mencuat dalam dokumen anggaran perubahan yang diajukan oleh lembaga legislatif tersebut, menimbulkan sorotan publik terhadap transparansi dan urgensi kebutuhan kendaraan tersebut.
Latar Belakang Kasus Rudy Masud
Rudy Masud, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim, terjerat kasus korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana untuk mobil dinas. Kasus ini telah memicu gelombang kritik terhadap pengelolaan aset negara di lingkungan pemerintahan daerah. Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkap praktik tidak terpuji dalam pengadaan kendaraan, yang berujung pada kerugian keuangan negara.
Kondisi ini membuat publik semakin sensitif terhadap setiap pengeluaran besar yang melibatkan kendaraan dinas, terutama di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Anggaran Rp 6,8 miliar untuk mobil dinas baru oleh Ketua DPRD Kaltim H Masud pun langsung menuai kontroversi, dengan banyak pihak mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Detail Anggaran dan Respons Publik
Anggaran sebesar Rp 6,8 miliar tersebut diusulkan dalam rangka penggantian kendaraan dinas yang dinilai sudah tidak layak pakai. Menurut sumber internal, mobil yang akan dibeli direncanakan untuk mendukung mobilitas tugas-tugas ketua dewan dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di wilayah Kalimantan Timur.
Namun, besaran angka ini dianggap tidak proporsional oleh sejumlah pengamat kebijakan publik. Mereka berargumen bahwa di saat banyak sektor publik membutuhkan alokasi dana untuk program sosial dan infrastruktur, pengeluaran untuk kendaraan mewah terlihat kurang prioritas. Beberapa elemen masyarakat juga menyoroti potensi konflik kepentingan, mengingat latar belakang kasus korupsi serupa yang baru saja terjadi.
- Anggaran mobil dinas: Rp 6,8 miliar
- Diajukan dalam perubahan anggaran DPRD Kaltim
- Tujuan: Penggantian kendaraan yang tidak layak pakai
- Respons: Kritik atas ketidaksesuaian dengan kebutuhan mendesak
Implikasi terhadap Tata Kelola Pemerintahan
Kasus ini mengangkat isu tata kelola pemerintahan yang sehat di tingkat daerah. Penganggaran mobil dinas dengan nilai tinggi setelah skandal korupsi Rudy Masud bisa diinterpretasikan sebagai sinyal buruk bagi upaya pemberantasan korupsi. Para aktivis antikorupsi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lembaga legislatif, untuk mencegah pengulangan kejadian serupa.
DPRD Kaltim diharapkan dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik mengenai dasar pertimbangan anggaran ini, termasuk spesifikasi teknis kendaraan dan analisis kebutuhan yang mendalam. Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam konteks pencegahan praktik koruptif di masa depan.
