Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa akan ada uang rampasan hasil kejahatan dengan total sekitar Rp49 triliun yang diserahkan kepada pemerintah pada bulan depan. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri acara penyerahan uang sebesar Rp10,27 triliun hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5).
Detail Penyerahan Uang Rampasan
Prabowo mengaku senang diundang dalam acara tersebut dan melihat langsung uang rampasan yang mencapai puluhan triliun. "Saya senang kalau diundang terus acara begini, tiap undangan liat secara fisik Rp10 triliun. Saya juga dapat bisikan bulan depan akan ada penyerahan Rp11 triliun dan saya juga dapat laporan bahwa ada juga ada kurang lebih Rp39 triliun," ujar Prabowo.
Sumber Uang Rampasan
Dari total Rp49 triliun, Prabowo menyebutkan bahwa uang Rp39 triliun berada dalam penguasaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menurutnya, uang tersebut kemungkinan berasal dari hasil kejahatan korupsi maupun tindak pidana lainnya.
"Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening enggak jelas, mungkin dia banyak istri muda, atau peliharaan-peliharaan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya enggak tahu, bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut," kata Prabowo.
"Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan-umumkan, enggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Bulan depan kurang lebih ada Rp49 triliun," tambahnya.
Penyerahan Uang Denda Administratif
Sebelumnya, Satgas PKH kembali menyerahkan uang senilai Rp10,27 triliun hasil denda administratif. Total uang yang diserahkan terdiri dari denda administratif sebesar Rp3,423 triliun dan hasil Satgas PKH untuk pajak PBB dan Non PBB senilai Rp6,846 triliun.
Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani. Selain itu, Satgas PKH juga menyatakan akan menyerahkan lahan seluas 2,3 juta hektar yang telah berhasil dikuasai kembali.
