Kategori : Antikorupsi

KPK Asistensi 2 WNA Direksi Garuda Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi akan memberikan bantuan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada dua warga negara asing yang menjabat di jajaran direksi Garuda Indonesia.

07:52

Komisi III DPR Apresiasi Vonis Bebas Amsal Sitepu

Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi atas vonis bebas Amsal Christy Sitepu oleh PN Medan dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Karo. Ketua Komisi III menilai putusan mencerminkan keadilan hukum.

06:59

Dewas KPK Dalami Aduan Publik soal Penahanan Yaqut

Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengalihan status penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji. Proses ini dilakukan sesuai prosedur baku untuk memastikan integritas penegakan hukum.

01:59

Dewas KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut

Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, dengan penekanan pada pengawasan etik dan prosedur hukum.

01:06

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Soal Tahanan Rumah Yaqut

Dewan Pengawas KPK menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pengalihan status tahanan rumah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, menjamin proses sesuai prosedur dan etika.

00:54

KPK Perpanjang Penahanan Eks Menag Yaqut 40 Hari

Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang masa penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selama 40 hari ke depan untuk melengkapi berkas penyidikan kasus korupsi kuota haji.

08:33

KPK: Batas Akhir LHKPN, 91,23 Persen Sudah Melapor

KPK menetapkan 31 Maret 2026 sebagai hari terakhir pelaporan LHKPN, dengan 91,23 persen wajib lapor telah memenuhi kewajiban. Transparansi ini jadi indikator pencegahan korupsi.

07:39

91,23% Pejabat Lapor LHKPN, Legislatif Paling Rendah Patuh

KPK mengumumkan 91,23% pejabat negara telah melaporkan LHKPN. Sektor yudikatif paling patuh dengan 99,92%, sementara legislatif hanya 64,9% yang melapor.

04:16

KPK Sita Belasan Juta USD dari Safe House Kasus Bea Cukai

KPK menggeledah sejumlah lokasi termasuk 'safe house' dan menyita uang belasan juta USD terkait kasus suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.

15:45

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Ketum Gekrafs Geram: Kasus Amsal Sitepu Zalimi Ekonomi Kreatif

Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian geram atas penanganan kasus korupsi videografer Amsal Sitepu. Dia menilai pekerja kreatif dizalimi karena ide dan editing dinilai Rp0, dan mendesak vonis bebas.

14:03

Pemerintah Serahkan DIM RUU PSDK, Atur Dana Abadi

Pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Perlindungan Saksi dan Korban ke DPR, termasuk pengaturan dana abadi untuk jaminan keberlanjutan perlindungan.

09:32

Ahmad Luthfi Undang KPK Bekali Kepala Daerah-DPRD Cegah Korupsi

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadirkan pimpinan KPK untuk memberikan pembekalan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah dan DPRD di Jateng. Acara dihadiri Wakil Gubernur hingga Sekda.

05:25

Pakar Soroti Istilah 'Perampasan' dalam RUU Perampasan Aset

Profesor Hibnu Nugroho mengkritik diksi 'perampasan' dalam RUU Perampasan Aset, menilai kurang tepat dan berpotensi melanggar HAM dalam rapat Komisi III DPR.

04:30

Komisi III DPR Rapat dengan Pakar untuk RUU Perampasan Aset

Komisi III DPR mengadakan rapat bersama akademisi untuk meminta masukan terkait RUU Perampasan Aset, dipimpin Ketua Habiburokhman di Jakarta.

03:33

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Komisi III DPR Minta Penangguhan Penahanan Amsal Sitepu

Komisi III DPR meminta penangguhan penahanan Amsal Sitepu, terdakwa korupsi video profil desa di Karo, dengan DPR sebagai penjamin. Rapat mendorong putusan bebas atau ringan untuk dukung industri kreatif.

02:28

Komisi III DPR RDPU Dukung Keadilan untuk Amsal Sitepu

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum untuk kasus dugaan korupsi videografer Amsal Sitepu, berkomitmen memperjuangkan keadilan dan mengawal proses hukum.

02:12

87,83% Penyelenggara Negara Lapor LHKPN, Legislatif Terendah

KPK mengungkap 337.340 Penyelenggara Negara telah melaporkan LHKPN periodik 2025, setara 87,83% dari total wajib lapor. Sektor legislatif mencatat kepatuhan terendah hanya 55,14%.

07:26

Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Amsal Sitepu Besok

Komisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum terkait kasus videografer Amsal Sitepu yang dituduh mark up anggaran video promosi desa, Senin 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB.

08:14

KPK Ungkap Dua Lot Barang Rampasan Telepon Wanprestasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dua lot barang rampasan berupa telepon seluler yang berstatus wanprestasi dalam lelang periode Maret 2026. Pemenang lelang tidak melunasi pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan.

00:11

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Imbau Evaluasi Aturan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

KPK mengungkap temuan pejabat memakai mobil dinas untuk mudik Lebaran 2026. KPK mendorong inspektorat daerah evaluasi aturan dan pengawasan untuk cegah penyalahgunaan fasilitas negara.

13:06

KPK: Masih Ada Penyalahgunaan Kendaraan Dinas Saat Lebaran

KPK menerima laporan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran 2026. Kepala daerah diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.

07:42

KPK Ungkap Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

KPK menerima laporan pejabat masih menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi saat mudik Lebaran. Instansi diminta evaluasi untuk cegah korupsi dan jaga integritas.

02:42

KPK Minta Maaf, MAKI Desak Usut Dugaan Intervensi Yaqut

KPK menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas. MAKI mendesak Dewas KPK mengusut dugaan intervensi dan tetap fokus pada kasus korupsi kuota haji.

23:29

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN 2025, Batas 31 Maret 2026

KPK mengungkap 96.000 pejabat belum melaporkan LHKPN 2025 dengan kepatuhan 67,98%. Batas pelaporan hingga 31 Maret 2026 untuk transparansi negara.

07:39

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

MAKI Desak KPK Tolak Tahanan Rumah Gubernur Riau Nonaktif

MAKI meminta KPK tegas menolak permintaan tahanan rumah Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, khawatir memicu efek bola salju dan gugatan ke MK seperti kasus Yaqut.

01:50

MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Tahanan Rumah Yaqut

MAKI mengirim surat ke Komisi III DPR RI meminta pembentukan Panja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran KPK terkait pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dalam kasus korupsi kuota haji.

13:35

MAKI Usul Panja DPR Usut Tahanan Rumah Yaqut, KPK Sambut

KPK menyambut positif surat MAKI ke DPR yang mengusulkan pembentukan panitia kerja untuk mengusut polemik pengalihan penahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

13:24

KPK Pertimbangkan Reaksi Publik Soal Tahanan Rumah Yaqut

KPK mengklaim telah mempertimbangkan dampak reaksi publik dalam keputusan mengalihkan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, menegaskan keputusan sesuai prosedur hukum.

12:34

KPK: Pengalihan Tahanan Yaqut Bukan Sembunyi-sembunyi

KPK membantah pengalihan status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dilakukan secara diam-diam. Lembaga menegaskan keputusan ini berdasarkan prosedur hukum dan strategi penyidikan.

11:25

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

96 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN, Batas Akhir 31 Maret

KPK mencatat lebih dari 96.000 penyelenggara negara belum melaporkan LHKPN 2025. Tingkat kepatuhan saat ini 67,98%, dengan tenggat hingga akhir Maret 2026.

10:18