Kopassus membantah kabar viral yang menyebut Panglima Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi, melakukan kekerasan terhadap protokoler Istana. Informasi ini dikategorikan sebagai hoaks dan tidak memiliki bukti valid.
Kopassus menegaskan isu viral di media sosial tentang keributan Pangkopassus Letjen TNI Djon Afriandi dengan protokol Istana sebagai berita palsu yang sengaja disebar untuk memecah belah.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Lola Nelria, mendorong KPK untuk menjerat pihak ketiga penerima aliran dana korupsi, termasuk selingkuhan, guna memutus rantai kejahatan.
PDIP mendesak pemerintah memperketat regulasi penjualan bahan kimia berbahaya seperti air keras, menyusul maraknya kasus penyiraman yang menimpa ABG di Jakarta Pusat.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Parpol, menilai kewenangan Menteri Hukum berlebihan dan ganggu independensi partai.
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada besok hari. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ini sebagai kado bagi buruh menjelang Hari Karti
KPK mulai fokus pada praktik kecurangan di pasar modal, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan rekening dana nasabah. Direktur KPK Kunto Ariawan menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pencegahan korupsi.
MAKI mengusulkan Dewas KPK memeriksa ponsel lima pimpinan KPK untuk mengusut dugaan intervensi dalam pemberian status tahanan rumah kepada mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.
Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, menggugat kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik yang dinilai rawan disalahgunakan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan duka cita atas tewasnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Nus Kei, akibat penikaman di bandara. Ia meminta kasus ini diusut tuntas.
Anggota Komisi III DPR Rikwanto mengusulkan pembentukan badan khusus dalam RUU Perampasan Aset untuk mengelola aset sitaan agar nilainya tidak menyusut, sambil menekankan perlindungan hak konstitusional warga.
KPK mengungkap beragam modus kecurangan di pasar modal, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan rekening nasabah, seraya mendorong sinergi untuk pencegahan korupsi.
Profesor Harkristuti Harkriswono menjelaskan RUU Perampasan Aset dapat diterapkan pada tersangka yang kabur, meninggal, atau lepas dari tuntutan hukum, namun perlu kehati-hatian karena standar pembuktian lebih rendah.
Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap mayoritas pelaku korupsi di Indonesia adalah laki-laki. Mereka sering menyembunyikan uang hasil korupsi melalui perempuan muda dengan dalih 'ani-ani'.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menggugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi, menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Donald Trump.
KPK mengingatkan industri pasar modal tentang risiko kejahatan korporasi seperti manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, seraya mendorong penerapan prinsip integritas.
KPK mengungkap temuan buruknya tata kelola partai politik, termasuk pola pemodal yang bantu calon kepala daerah, serta merilis 16 rekomendasi perbaikan.
BPSDM Kemendagri menegaskan kasus OTT kepala daerah oleh KPK sebagai pengingat pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan daerah.
KPK mengungkap delapan temuan masalah dalam tata kelola program MBG, termasuk regulasi yang lemah dan risiko korupsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK mengusulkan partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang menggunakan bantuan keuangan pemerintah. Usulan ini bagian dari 16 rekomendasi untuk perbaikan tata kelola parpol guna cegah korupsi.
KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap dinas-dinas di Pemkab Pekalongan untuk mempercepat kelengkapan berkas perkara korupsi yang menjerat Bupati Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing.
KPK kembali memeriksa lima biro travel terkait dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2025. Penyidikan melibatkan saksi dari perusahaan travel dan Kemenag.
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan tersangka korupsi tata kelola tambang nikel. MAKI menuding Panitia Seleksi dan DPR lalai dalam proses pengangkatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap delapan temuan kritis dalam kajian tata kelola program makan bergizi gratis (MBG), menekankan risiko korupsi dan inefisiensi yang perlu segera diperbaiki.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ketua ARUKKI Marselinus Edwin Hardhian diperiksa Dewas KPK sebagai saksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK dalam pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.
KPK berhasil menyelamatkan uang negara Rp 43,8 miliar di Pemkot Mojokerto melalui supervisi dan verifikasi anggaran, mencegah potensi korupsi pada bansos, hibah, dan pengadaan barang.
Informasi pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan periode 10 April-27 Mei 2026 ternyata hoaks. Kementerian Keuangan belum membuka pendaftaran CPNS untuk tahun tersebut.
KPK menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono di Bandung dan Indramayu terkait kasus suap ijon proyek Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Ono menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.
Dewan Pengawas KPK memeriksa Ketua Umum ARUKKI, Marselinus Edwin Hardhian, sebagai pelapor dugaan pelanggaran etik terkait perubahan status tahanan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Koalisi Masyarakat Sipil mempertanyakan transparansi dan kelanjutan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, menilai proses legislasi belum jelas dan mengabaikan kontribusi PRT.
