KPK Ungkap Delapan Masalah Serius dalam Program Makan Bergizi Gratis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan kajian dan monitoring mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasilnya, lembaga antirasuah ini menemukan bahwa besarnya skala program dan anggaran yang dialokasikan belum diimbangi dengan kerangka regulasi, tata kelola, serta mekanisme pengawasan yang memadai. Terdapat delapan poin masalah yang diidentifikasi KPK dalam pengelolaan MBG, yang memerlukan perbaikan segera.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa dengan memahami permasalahan tata kelola ini, KPK dapat memberikan rekomendasi konkret untuk perbaikan. Ia menyatakan, program-program prioritas nasional seperti MBG harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. "Harapannya, rekomendasi ini ditindaklanjuti dengan upaya perbaikan oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan KPK sesuai tupoksinya, yaitu pencegahan dan penindakan," ujarnya kepada wartawan pada Jumat, 17 April 2026.
Delapan Temuan Kritis KPK
- Regulasi yang belum memadai: Aturan pelaksanaan MBG dinilai tidak cukup, terutama dalam mengatur tata kelola dari perencanaan hingga pengawasan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
- Risiko birokrasi dan rente: Pelaksanaan melalui mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, menciptakan rente, serta mengurangi porsi anggaran untuk bahan pangan akibat potongan biaya operasional dan sewa.
- Pendekatan sentralistik: Dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai aktor tunggal, peran pemerintah daerah terpinggirkan dan mekanisme check and balances dalam penentuan mitra serta lokasi dapur melemah.
- Potensi konflik kepentingan tinggi: Kewenangan terpusat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum jelas meningkatkan risiko konflik kepentingan dalam penentuan mitra penyedia layanan gizi (SPPG) atau dapur.
- Transparansi dan akuntabilitas lemah: Proses verifikasi yayasan mitra, penentuan lokasi dapur, serta pelaporan keuangan kurang transparan dan akuntabel.
- Ketidaksesuaian standar teknis: Banyak dapur tidak memenuhi standar teknis SPPG, yang telah menyebabkan kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
- Pengawasan keamanan pangan belum optimal: Keterlibatan Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan masih minim sesuai kewenangannya.
- Indikator keberhasilan belum ada: Program MBG belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur, baik jangka pendek maupun panjang, serta belum dilakukan pengukuran baseline status gizi dan capaian akademik penerima manfaat.
Rekomendasi KPK untuk Perbaikan
KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola program MBG, antara lain:
- Menyusun regulasi komprehensif setingkat Peraturan Presiden untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
- Meninjau kembali mekanisme Bantuan Pemerintah, termasuk struktur biaya dan rantai pelaksanaan, untuk mencegah rente dan menjaga kualitas layanan gizi.
- Menerapkan pendekatan kolaboratif dengan memperkuat peran pemerintah daerah dalam penentuan penerima manfaat, lokasi dapur, dan pengawasan operasional.
- Memperjelas SOP dan Service Level Agreement (SLA) dalam penetapan mitra yayasan/SPPG, serta memastikan proses seleksi dilakukan secara transparan.
- Memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi dan inspeksi dapur.
- Membangun sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku untuk mencegah laporan fiktif, mark-up, dan penyimpangan dana.
- Menetapkan indikator keberhasilan terukur, disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat sebagai dasar evaluasi dampak program.
KPK menekankan bahwa tata kelola MBG saat ini berisiko menimbulkan masalah akuntabilitas, konflik kepentingan, inefisiensi, serta potensi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perbaikan mendesak diperlukan untuk memastikan program ini mencapai tujuannya dalam meningkatkan gizi masyarakat secara efektif dan bebas dari penyimpangan.
