Kategori : Antikorupsi

Hoaks! Menag Tak Pernah Bilang Rekening Kas Masjid Dikelola Pemerintah

Beredar unggahan yang mencatut Menteri Agama Nasaruddin Umar soal rekening kas masjid dikelola pemerintah. Tim Cek Fakta Kompas.com memastikan informasi itu hoaks.

09:15

Denda KTP Hilang: Doli Kurnia Usul Single Identity Number

Anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mempertanyakan wacana denda bagi warga yang kehilangan e-KTP. Ia mendorong penerapan Single Identity Number berbasis digital untuk menghilangkan risiko kehilangan dan denda.

07:14

BGN Tutup Dapur MBG Usai 49 Siswa Keracunan di Cilegon

Badan Gizi Nasional menutup dapur MBG di Cilegon setelah 49 siswa MTs Al Inayah keracunan. Evaluasi dilakukan mulai layout hingga proses bisnis.

07:23

Hoaks Bantuan Rp 548 Triliun WNI ke Iran

Beredar narasi WNI bernama M Hasbi Al-Khairi memberi bantuan Rp 548 triliun ke Iran. Tim Cek Fakta Kompas.com memastikan informasi itu hoaks.

07:12

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Kopassus Bantah Isu Penamparan ke Protokoler Istana Sebagai Hoaks

Kopassus membantah kabar viral yang menyebut Panglima Kopassus, Letjen TNI Djon Afriandi, melakukan kekerasan terhadap protokoler Istana. Informasi ini dikategorikan sebagai hoaks dan tidak memiliki bukti valid.

09:55

Kopassus Labeli Isu Pangkopassus Tampar Orang Istana Hoax

Kopassus menegaskan isu viral di media sosial tentang keributan Pangkopassus Letjen TNI Djon Afriandi dengan protokol Istana sebagai berita palsu yang sengaja disebar untuk memecah belah.

06:09

NasDem Desak KPK Jerat Penerima Dana Korupsi

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Lola Nelria, mendorong KPK untuk menjerat pihak ketiga penerima aliran dana korupsi, termasuk selingkuhan, guna memutus rantai kejahatan.

01:21

PDIP Minta Perketat Aturan Jual-Beli Air Keras

PDIP mendesak pemerintah memperketat regulasi penjualan bahan kimia berbahaya seperti air keras, menyusul maraknya kasus penyiraman yang menimpa ABG di Jakarta Pusat.

23:48

PBB Ajukan Judicial Review UU Parpol ke MK

Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Parpol, menilai kewenangan Menteri Hukum berlebihan dan ganggu independensi partai.

15:49

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

RUU PPRT Akan Disahkan Besok di Paripurna DPR

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pada besok hari. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ini sebagai kado bagi buruh menjelang Hari Karti

15:40

KPK Incar Kecurangan di Pasar Modal: Manipulasi dan Penyalahgunaan

KPK mulai fokus pada praktik kecurangan di pasar modal, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan rekening dana nasabah. Direktur KPK Kunto Ariawan menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam pencegahan korupsi.

13:24

MAKI Usul Dewas KPK Periksa HP Pimpinan Usut Tahanan Rumah Yaqut

MAKI mengusulkan Dewas KPK memeriksa ponsel lima pimpinan KPK untuk mengusut dugaan intervensi dalam pemberian status tahanan rumah kepada mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

12:36

PBB Gugat Kewenangan Menteri Hukum ke MK

Partai Bulan Bintang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, menggugat kewenangan Menteri Hukum dalam mengesahkan perubahan kepengurusan partai politik yang dinilai rawan disalahgunakan.

11:04

Bahlil Berduka Nus Kei Tewas, Minta Kasus Diusut Tuntas

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan duka cita atas tewasnya Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara, Nus Kei, akibat penikaman di bandara. Ia meminta kasus ini diusut tuntas.

10:29

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

DPR Bahas RUU Perampasan Aset, Usul Bentuk Badan Khusus

Anggota Komisi III DPR Rikwanto mengusulkan pembentukan badan khusus dalam RUU Perampasan Aset untuk mengelola aset sitaan agar nilainya tidak menyusut, sambil menekankan perlindungan hak konstitusional warga.

10:09

KPK Paparkan Modus Kecurangan di Pasar Modal

KPK mengungkap beragam modus kecurangan di pasar modal, termasuk manipulasi pasar dan penyalahgunaan rekening nasabah, seraya mendorong sinergi untuk pencegahan korupsi.

05:49

RUU Perampasan Aset Berlaku untuk Tersangka Kabur/Meninggal

Profesor Harkristuti Harkriswono menjelaskan RUU Perampasan Aset dapat diterapkan pada tersangka yang kabur, meninggal, atau lepas dari tuntutan hukum, namun perlu kehati-hatian karena standar pembuktian lebih rendah.

05:28

KPK: 81% Koruptor Laki-Laki, Sembunyikan Uang Lewat 'Ani-Ani'

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengungkap mayoritas pelaku korupsi di Indonesia adalah laki-laki. Mereka sering menyembunyikan uang hasil korupsi melalui perempuan muda dengan dalih 'ani-ani'.

04:15

MAKI Gugat UU Perjanjian Internasional ke MK, Singgung BoP

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menggugat UU Perjanjian Internasional ke Mahkamah Konstitusi, menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang digagas Donald Trump.

03:56

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Ingatkan Pelaku Pasar Modal Waspadai Kejahatan Korporasi

KPK mengingatkan industri pasar modal tentang risiko kejahatan korporasi seperti manipulasi pasar dan penyalahgunaan dana nasabah, seraya mendorong penerapan prinsip integritas.

10:04

KPK Soroti Tata Kelola Partai Politik dan Pemodal Pilkada

KPK mengungkap temuan buruknya tata kelola partai politik, termasuk pola pemodal yang bantu calon kepala daerah, serta merilis 16 rekomendasi perbaikan.

03:45

BPSDM Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah Soal Integritas

BPSDM Kemendagri menegaskan kasus OTT kepala daerah oleh KPK sebagai pengingat pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan daerah.

22:24

KPK Temukan 8 Masalah dalam Program Makan Bergizi Gratis

KPK mengungkap delapan temuan masalah dalam tata kelola program MBG, termasuk regulasi yang lemah dan risiko korupsi, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

16:26

KPK Usul Parpol Laporkan Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

KPK mengusulkan partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang menggunakan bantuan keuangan pemerintah. Usulan ini bagian dari 16 rekomendasi untuk perbaikan tata kelola parpol guna cegah korupsi.

13:04

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Percepat Pemeriksaan Dinas untuk Kasus Bupati Fadia

KPK melakukan pemeriksaan maraton terhadap dinas-dinas di Pemkab Pekalongan untuk mempercepat kelengkapan berkas perkara korupsi yang menjerat Bupati Fadia Arafiq terkait pengadaan outsourcing.

12:43

KPK Periksa 5 Biro Travel Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK kembali memeriksa lima biro travel terkait dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023-2025. Penyidikan melibatkan saksi dari perusahaan travel dan Kemenag.

09:52

Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, MAKI Kritik Pansel-DPR

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto ditetapkan tersangka korupsi tata kelola tambang nikel. MAKI menuding Panitia Seleksi dan DPR lalai dalam proses pengangkatannya.

10:32

KPK Temukan 8 Kelemahan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap delapan temuan kritis dalam kajian tata kelola program makan bergizi gratis (MBG), menekankan risiko korupsi dan inefisiensi yang perlu segera diperbaiki.

08:38

Dewas KPK Periksa Pelapor Soal Status Tahanan Yaqut

Ketua ARUKKI Marselinus Edwin Hardhian diperiksa Dewas KPK sebagai saksi terkait laporan dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK dalam pengalihan status tahanan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas.

16:10

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Selamatkan Rp 43,8 Miliar Anggaran di Mojokerto

KPK berhasil menyelamatkan uang negara Rp 43,8 miliar di Pemkot Mojokerto melalui supervisi dan verifikasi anggaran, mencegah potensi korupsi pada bansos, hibah, dan pengadaan barang.

09:43