Pemerintah membentuk badan usaha milik negara baru untuk mengelola aset strategis hasil sitaan, seperti lahan pertambangan dan perkebunan sawit, demi pengelolaan yang profesional dan manfaat ekonomi optimal.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ambil langkah tegas untuk memulihkan sertipikat tanah transmigran di Kabupaten Kota Baru, Kalsel, setelah koordinasi dengan kementerian terkait.
Kementerian ATR/BPN memulihkan sertifikat tanah transmigran di Kotabaru, Kalsel, yang dibatalkan secara tidak tepat. Hak pakai tumpang tindih dibatalkan dan izin tambang dibekukan hingga konflik lahan selesai.
Anggota DPR Bambang Soesatyo mendorong penguatan regulasi pengelolaan dana desa agar berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Pemerintah Indonesia kini memiliki kewenangan menyita tanah telantar berdasarkan PP No 48 Tahun 2025. Aturan ini bertujuan mengoptimalkan lahan untuk pembangunan nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya sinkronisasi penataan ruang daerah dengan kebijakan nasional sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan pengendalian wilayah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mencanangkan Program Kecamatan Berdaya di Sragen, menargetkan pemberdayaan pemuda, petani, perempuan, dan disabilitas untuk kurangi kemiskinan.
Anggota DPRD Surabaya mendorong percepatan program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang telah menyelesaikan 1.841 unit hingga November 2025, dengan target 2.240 unit untuk tahun depan.
