Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah melaksanakan 17 operasi tangkap tangan (OTT) sejak Januari hingga Juli 2026. Dari puluhan OTT tersebut, dua kasus dinilai paling menonjol, yakni kasus di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta kasus suap yang melibatkan mantan Dirjen Imigrasi, Silmy Karim.
Kasus Bea Cukai dan Imigrasi Paling Menonjol
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa kasus Bea Cukai menyita perhatian karena nilai barang bukti yang besar. “Yang menonjol, mungkin ya, itu mungkin bisa dinilai sendiri oleh teman-teman pers ya. Kalau dari kami yang agak mungkin begitu asset recovery-nya gitu atau barang buktinya agak besar itu Bea Cukai. Itu kan kita bisa dapatkan dari hasil tertangkap tangannya saja sudah 45 miliar gitu ya, belum pengembangan-pengembangannya,” ujar Taufik di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Selain Bea Cukai, kasus Imigrasi juga dinilai menonjol karena menyangkut pelayanan publik yang menjadi barometer internasional. “Kemudian yang kedua, Imigrasi. Itu kan juga ya menurut kita karena itu pelayanan yang notabene itu juga menjadi barometer pelayanan internasional ya tentunya di negara kita itu juga bisa dikatakan menonjol,” lanjut Taufik.
OTT Sebagai Gerbang Awal Pengungkapan Korupsi
Taufik menjelaskan bahwa OTT merupakan pintu masuk awal dalam mengungkap peristiwa korupsi. Dari operasi tersebut, penyidik akan melakukan pengembangan untuk mengungkap lebih banyak pihak dan kerugian negara. “Biasanya peristiwa OTT itu kan hanya pintu masuk gitu ya. Dan beberapa kegiatan tertangkap tangan yang kita lakukan saat ini proses penyidikannya cukup bagus pengembangannya gitu,” tuturnya.
Daftar 17 OTT KPK Sepanjang 2026
Berikut adalah 17 operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga Juli 2026:
- KPP Madya Jakarta Utara – Dwi Budi Iswahyu (9-10 Januari): OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala KPP Dwi Budi Iswahyu.
- Bupati Madiun – Maidi (19 Januari): OTT terhadap Wali Kota Madiun nonaktif terkait dugaan fee proyek dan dana CSR.
- Bupati Pati – Sudewo (20 Januari): OTT terhadap Bupati Pati nonaktif bersama dua camat, tiga kepala desa, dan dua calon perangkat desa.
- Kepala KPP Madya Banjarmasin – Mulyono (4 Februari): OTT terkait suap restitusi pajak.
- Pejabat Ditjen Bea Cukai (5 Februari): OTT menyeret sejumlah pejabat Bea Cukai, awalnya 6 tersangka kemudian bertambah satu.
- Ketua dan Wakil Ketua PN Depok (20 Februari): OTT terhadap I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan terkait pengurusan sengketa lahan.
- Bupati Pekalongan – Fadia Arafiq (3 Maret): OTT terkait pengadaan barang dan jasa outsourcing, hanya Fadia yang ditetapkan sebagai tersangka.
- Bupati Rejang Lebong – M Fikri Thobari (11 Maret): OTT terkait dugaan suap proyek.
- Bupati Cilacap – Syamsul Auliya Rachman (Maret): OTT terkait dugaan pemerasan, bersama Sekda Sadmoko Danardono.
- Bupati Tulungagung – Gatut Sunu Wibowo (10 April): OTT terkait pemerasan pejabat di Pemkab Tulungagung.
- Kemenimipas – Wamen Silmy Karim (Juni 2026): OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat terkait pemerasan dan gratifikasi izin tinggal WNA.
- Bupati Muara Enim – Edison (8 Juni 2026): OTT terkait pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggota BPK: OTT terhadap ASN BPK terkait suap mengubah penilaian WDP menjadi WTP untuk Pemkab Muara Enim.
- Bupati Kuansing – Suhardiman Amby (29-30 Juni 2026): OTT terkait jual beli jabatan.
- Bupati Langkat – Syah Afandin: OTT terkait suap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Permukiman, serta gratifikasi pengisian jabatan dan pengadaan seragam sekolah senilai Rp3,5 miliar.
- Bupati Sukoharjo – Etik Suryani: OTT terkait pemerasan di lingkungan Pemkab Sukoharjo.
- Bupati Lombok Barat – Lalu Ahmad Zaini: OTT terbaru terkait main proyek dan suap.
KPK terus mengembangkan kasus-kasus tersebut untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas dan memulihkan kerugian negara.
