Puluhan perwakilan masyarakat Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menggeruduk gedung DPRD Kaltara pada Selasa (14/7/2026). Mereka memprotes kondisi jalan lingkar provinsi yang lumpuh total dan mengancam akan keluar dari NKRI jika pemerintah tidak segera membenahi infrastruktur.
Jalan Penghubung Lumpuh Total, Ekonomi dan Kesehatan Terdampak
Tokoh masyarakat Krayan, Marli, mengungkapkan bahwa jalan penghubung Krayan Induk, Barat, Selatan, dan Tengah saat ini sudah tidak bisa dilalui sama sekali. Kondisi ini memicu efek domino yang melumpuhkan sektor vital seperti ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.
"Karena jalan itulah masalah gula sampai Rp 30 ribu, bensin naik. Terus PLN juga hanya 4 jam saja menyala di Krayan Selatan karena disesuaikan dengan kondisi minyak. Bantuan ke sana sekarang cuma bisa lewat penerbangan perintis MAF," kata Marli dilansir detikKalimantan usai Rapat Dengar Pendapat di Tanjung Selor.
Perjuangan Warga: Dari Krayan ke Tanjung Selor
Perjuangan warga yang terdiri dari camat, kepala adat, hingga kepala desa ini tidak main-main. Mereka menempuh perjalanan darat yang berat menggunakan motor dari Krayan menuju Malinau, lalu menyeberang ke Tarakan hingga akhirnya tiba di Tanjung Selor demi menyuarakan aspirasi warga.
"Penderitaan warga Krayan bahkan membuat sejumlah pimpinan dewan meneteskan air mata saat melihat langsung video kondisi jalan tersebut dalam persidangan," ungkap Marli.
Ancaman Lepas dari NKRI
Dalam aksinya, warga menyampaikan ultimatum keras. "Makanya kami bilang, kalau pemerintah tidak mau memikirkan Krayan atau menganggap kami manusia, buatlah pernyataan baik-baik. Atau kata kasarnya, lepaslah Krayan dari NKRI ini. Siapa tahu Palestina atau Israel mau membangun Krayan," tegas Marli.
Tuntutan Warga: Status Tanggap Darurat dan Anggaran Perbaikan
Marli menegaskan bahwa warga Krayan menuntut penetapan status tanggap darurat jalan dan komitmen secara tertulis terkait kucuran dana perbaikan jalan. Warga juga mendesak agar ke depan, anggaran infrastruktur tidak lagi sekadar untuk pemeliharaan rutin yang cepat rusak, melainkan peningkatan kualitas seperti pengerasan batu.
"Kalau malam ini tidak ada jawaban dari mereka, kami akan kembali menduduki kantor DPRD sampai ada penjelasan. Kami menuntut pernyataan itu tertulis sebagai pegangan untuk dibawa pulang ke Krayan. Mereka (warga) tidak mau dengar lisan saja," ujarnya.
Tanggapan DPRD Kaltara: Anggaran akan Diakomodir di APBD Perubahan 2026
Ketua Komisi III DPRD Kaltara, Jufri Budiman, menanggapi aksi protes tersebut. Ia memastikan DPRD Kaltara akan menekan Pemprov agar anggaran perbaikan jalan diakomodir dalam APBD Perubahan 2026.
"Di tahun ini memang dari Pemprov tidak ada menganggarkan karena alasan defisit. Sehingga kami dari DPRD berinisiatif, di 2026 ini di (APBD) Perubahan, Pemprov dan DPRD akan menganggarkan. Itu tidak ada tawar-menawar, harus, karena memang kondisinya sangat parah," kata Jufri, Selasa malam.
Menatap tahun 2027, Jufri juga memperingatkan Pemprov Kaltara untuk mulai memberikan perhatian serius terhadap wilayah perbatasan. Ia menegaskan, meski APBD terbatas, pemerintah wajib melakukan pemeliharaan untuk menutup akses jalan yang berlubang dan rusak parah.
