DPR Dukung Putusan MK Soal Uang Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi UU 12/1980 terkait uang pensiun mantan pejabat negara.
Kategori : Legislasi
Baleg DPR Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK yang memerintahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun mantan pejabat negara dalam waktu dua tahun.
MK Perintahkan Revisi UU Pensiun Eks Pejabat Negara
Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun mantan pejabat negara, menyatakan tidak sesuai dengan kondisi terkini dan memberi batas waktu dua tahun.
RUU Satu Data Segera Dibahas, Fokus Aktivasi Potensi Nasional
DPR akan membahas RUU Satu Data tahun ini untuk mengoptimalkan data nasional, belajar dari ketidaksinkronan data saat bencana di Sumatera.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Revisi UU Hak Cipta Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan revisi UU Hak Cipta akan memperkuat perlindungan karya jurnalistik, transparansi royalti, dan adaptasi teknologi AI untuk hak pencipta.
Baleg DPR Ungkap Urgensi RUU Satu Data untuk Pembangunan
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan RUU Satu Data Indonesia bertujuan mengoptimalkan data nasional demi perencanaan pembangunan yang terstruktur dan tepat guna.
Aktivis Desak Pemerintah Selesaikan DIM RUU PPRT
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, mendesak pemerintah segera menyusun DIM dan Surpres RUU PPRT dalam waktu satu bulan, setelah DPR menyetujui RUU sebagai inisiatif.
Baleg DPR Beberkan 3 Pokok Aturan RUU PPRT
Pimpinan Baleg DPR menguraikan tiga pokok pengaturan dalam RUU PPRT yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR, menekankan perlindungan hukum bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga setelah 22 tahun penantian.
RUU PPRT Jadi RUU Inisiatif DPR, Waka MPR Soroti Kepastian Hukum
Setelah perjuangan lebih dari dua dekade, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pe
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Sahkan RUU Hak Cipta Sebagai Usul Inisiatif
DPR menyetujui revisi UU Hak Cipta menjadi RUU inisiatif dalam rapat paripurna. Delapan fraksi mendukung, dengan masukan dari musisi seperti Ariel Noah dan Rhoma Irama.
DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif yang mengatur hak jaminan sosial, mekanisme perekrutan, dan larangan bagi perusahaan penempatan.
DPR: Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Cipta, Wajib Izin dan Royalti
DPR menyatakan perlindungan karya jurnalistik masuk dalam Revisi UU Hak Cipta. Penggunaan ulang wajib izin dan bayar royalti, dengan target penyelesaian tahun ini.
DPR Bahas RUU HPI, Pakar Soroti Aturan Konser dan Perkawinan
Panitia Khusus DPR RI memulai pembahasan RUU Hukum Perdata Internasional. Pakar hukum Yu Un Oppusunggu menyebut aturan ini penting untuk kasus seperti konser artis asing hingga perkawinan WNI di luar negeri.
Baleg DPR: Karya Jurnalistik Dilindungi Hak Cipta, Wajib Izin
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan revisi UU Hak Cipta akan melindungi karya jurnalistik dengan hak eksklusif, penggunaan ulang wajib izin dan berpotensi bayar royalti.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Terima Tiga Surpres Presiden, Termasuk RUU Saksi dan Siber
Ketua DPR Puan Maharani mengumumkan penerimaan tiga Surat Presiden dalam rapat paripurna, mencakup RUU Perlindungan Saksi dan Korban serta RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
RUU PPRT Disahkan DPR Sebagai Usul Inisiatif
Paripurna DPR menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif, dengan hak jaminan sosial dan larangan pemotongan upah oleh perusahaan penempatan.
RUU Hak Cipta Jadi Usul Inisiatif DPR, Respons AI
DPR RI menyetujui RUU perubahan UU Hak Cipta sebagai usul inisiatif, menindaklanjuti putusan MK dan mengatur ciptaan berbasis kecerdasan artifisial serta dana abadi royalti.
RUU Hak Cipta Rampung, Atur Dana Abadi Royalti dan AI
Badan Legislasi DPR RI menyelesaikan harmonisasi RUU Hak Cipta yang mengatur dana abadi royalti, karya kecerdasan artifisial, dan lembaga manajemen kolektif. Delapan fraksi sepakat lanjutkan ke tahap berikutnya.
DPR Sepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Badan Legislasi DPR RI menyepakati RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif, dengan hak jaminan sosial dan pelatihan vokasi bagi PRT.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Sahkan RUU PPRT dan Hak Cipta sebagai Usul Inisiatif
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Hak Cipta akan disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam paripurna besok, dengan target rampung tahun ini.
DPR Targetkan RUU PPRT Disahkan Tahun 2026
DPR RI terus membahas RUU PPRT dengan mengumpulkan aspirasi publik. Komnas Perempuan dan anggota DPR mendesak pengesahan segera, mengingat RUU ini telah menunggu lebih dari 20 tahun.
Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun 2026
Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan memastikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan tahun ini, dengan partisipasi publik melalui rapat dengar pendapat.
Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini
Badan Legislasi DPR memastikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga akan disahkan pada tahun ini, mempercepat upaya perlindungan hukum bagi pekerja domestik di Indonesia.
Rieke Desak RUU PPRT Disahkan, 22 Tahun Menunggu
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang telah menunggu 22 tahun, menekankan urgensi perlindungan hukum bagi pekerja domestik.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Baleg DPR Undang YLBHI dan Jala PRT Bahas RUU PPRT Besok
Badan Legislasi DPR mengundang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada rapat besok.
Pramono Ajukan Raperda Perlindungan Lingkungan 30 Tahun
Anggota DPRD DKI Jakarta, Pramono, mengajukan rancangan peraturan daerah untuk perlindungan lingkungan hidup dengan jangka waktu 30 tahun. Raperda ini bertujuan menciptakan kebijakan berkelanjutan dan mengatasi masalah lingkungan di ibu kota.
Ibas: BSPS Bangun Martabat, Bukan Hanya Rumah
Anggota DPR Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan program BSPS tidak hanya membangun rumah, tetapi juga martabat warga melalui peningkatan kualitas hidup dan akses layanan dasar.
Pansus DPRD Bandung Percepat Ranperda Pencegahan Seks Berisiko
Pansus 14 DPRD Kota Bandung mempercepat pembahasan Ranperda Pencegahan Perilaku Seks Berisiko dengan melibatkan akademisi dan warga untuk regulasi komprehensif.
Legislator: Pembaruan Data PBI JKN Jangan Korbankan Rakyat
Anggota Komisi VIII DPR Derta Rohidin menegaskan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tidak boleh mengorbankan hak hidup pasien kronis yang kehilangan akses JKN.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPRD Surabaya Dorong Percepatan Program Rutilahu 2025-2026
Anggota DPRD Surabaya mendesak percepatan pelaksanaan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) untuk periode 2025-2026 guna meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi kemiskinan di kota tersebut.
Page 1 of 2
