Baleg DPR Terima 417 DIM, Bahas RUU PPRT
Badan Legislasi DPR RI telah menerima 417 Daftar Inventarisasi Masalah dari pemerintah terkait RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan memulai pembahasan tingkat I.
Kategori : Legislasi
Komunikasi Prabowo-Surya Paloh Wajar dalam Sistem Presidensial
Anggota DPR dari NasDem Andina Thresia Narang menilai pertemuan Prabowo dan Surya Paloh sebagai bentuk kedewasaan politik untuk kepentingan bangsa, bukan indikasi merger partai.
Martin Manurung Tanyakan Status RUU Inisiatif DPR ke Pemerintah
Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung meminta penjelasan pemerintah tentang status RUU inisiatif DPR, termasuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, agar tidak mandek dalam proses legislasi.
Baleg DPR Tagih Penjelasan Pemerintah Soal RUU PPRT
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, meminta kejelasan pemerintah terkait Surpres RUU PPRT agar pembahasan tidak terhenti. Pemerintah mengaku masih menunggu Surpres dari presiden.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Raperda SPAM Wajib Cantumkan Batas Atas Tarif Air Minum
Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menekankan Raperda SPAM harus mencantumkan tarif batas atas dan berorientasi pada kepentingan publik, bukan keuntungan semata.
Baleg DPR Memanas, Fraksi Golkar Desak Drop RUU Migas
Rapat kerja Badan Legislasi DPR dengan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej memanas saat membahas evaluasi prolegnas prioritas 2026. Anggota Fraksi Golkar mendesak agar RUU Migas didrop dari daftar.
Baleg DPR Sepakati Revisi Prolegnas 2026, Tambah 5 RUU
Badan Legislasi DPR RI menyetujui revisi Prolegnas Prioritas 2026 dengan memasukkan lima rancangan undang-undang baru, termasuk RUU Perumahan dan Pelelangan.
Baleg DPR Pantau UU Kerugian Negara Usai Putusan MK
Baleg DPR akan memantau dan meninjau undang-undang terkait kerugian negara pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi untuk ditindaklanjuti.
Komisi XIII DPR Setujui RUU Perlindungan Saksi Dibawa ke Paripurna
Komisi XIII DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU Perlindungan Saksi dan Korban untuk dibawa ke rapat paripurna guna pengesahan menjadi undang-undang.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Permahi Minta DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RUU Perampasan Aset
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia meminta Komisi III DPR RI membahas RUU Perampasan Aset secara mendalam dan komprehensif, bukan sekadar mengakomodir tuntutan publik.
Ketua KY Usulkan Sanksi Final untuk Hakim dalam Revisi UU
Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan mengusulkan agar putusan sanksi KY terhadap hakim bersifat final dan mengikat dalam revisi UU KY untuk memperkuat efektivitas penegakan etika.
Legislator: RI Jangan Dibohongi Teknologi Asing soal Data
Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo menekankan pentingnya kemandirian data nasional dan mengingatkan risiko penggunaan teknologi asing seperti Google yang bisa menyesatkan.
DPR Tegaskan RUU Penyadapan Hanya untuk Penegakan Hukum
Badan Keahlian DPR RI menegaskan RUU Penyadapan hanya mengatur praktik dalam konteks penegakan hukum, bukan untuk fungsi intelijen, dengan fokus pada perlindungan HAM dan kebutuhan negara.
Legislator Kecam Serangan ke Pasukan Perdamaian TNI di Lebanon
Anggota Komisi I DPR Yudha Novanza Utama mengecam keras serangan yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon Selatan, menyebutnya pelanggaran serius hukum internasional.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
RUU Satu Data: Doli Kurnia Soroti Masalah Dasar Data RI
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan pentingnya RUU Satu Data Indonesia untuk mengatasi masalah akurasi data dalam bencana, bansos, dan pemilu. Ia menyebut Indonesia masih terjebak isu dasar data.
RUU PSDK Atur Pembentukan LPSK di Daerah, DPR Ungkap
Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengungkap RUU Pelindungan Saksi dan Korban akan mengatur pembentukan LPSK di daerah untuk memperkuat perlindungan.
Gerindra Bantu Korban Kebakaran di Medan Amplas
M. Husni, legislator Gerindra, turun langsung ke lokasi kebakaran di Medan Amplas untuk menyalurkan bantuan sembako, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga kepada warga terdampak.
DPR Apresiasi Kinerja Kakorlantas di Operasi Ketupat 2026
Anggota Komisi III DPR RI Martin Tumbelaka memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kakorlantas Polri dan jajaran dalam Operasi Ketupat 2026. Legislator Gerindra ini menyebut tingkat kecelakaan mudik menurun dan kesigapan polisi di lapangan luar biasa
Legislator Gerindra Tinjau Koperasi di Sidoarjo, Ajak Warga Bergabung
Bambang Haryo Soekartono, legislator Gerindra, meninjau Koperasi Merah Putih di Desa Bungurasih, Sidoarjo. Ia mengapresiasi peran koperasi dan mendorong masyarakat untuk menjadi anggota guna memperkuat manfaat ekonomi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Dukung Putusan MK Soal Uang Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mendukung putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan revisi UU 12/1980 terkait uang pensiun mantan pejabat negara.
Baleg DPR Tindak Lanjuti Putusan MK Soal UU Pensiun Eks Pejabat
Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti putusan MK yang memerintahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang uang pensiun mantan pejabat negara dalam waktu dua tahun.
MK Perintahkan Revisi UU Pensiun Eks Pejabat Negara
Mahkamah Konstitusi memerintahkan perubahan UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang pensiun mantan pejabat negara, menyatakan tidak sesuai dengan kondisi terkini dan memberi batas waktu dua tahun.
RUU Satu Data Segera Dibahas, Fokus Aktivasi Potensi Nasional
DPR akan membahas RUU Satu Data tahun ini untuk mengoptimalkan data nasional, belajar dari ketidaksinkronan data saat bencana di Sumatera.
Revisi UU Hak Cipta Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan revisi UU Hak Cipta akan memperkuat perlindungan karya jurnalistik, transparansi royalti, dan adaptasi teknologi AI untuk hak pencipta.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Baleg DPR Ungkap Urgensi RUU Satu Data untuk Pembangunan
Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan RUU Satu Data Indonesia bertujuan mengoptimalkan data nasional demi perencanaan pembangunan yang terstruktur dan tepat guna.
Aktivis Desak Pemerintah Selesaikan DIM RUU PPRT
Koordinator Jala PRT, Lita Anggraini, mendesak pemerintah segera menyusun DIM dan Surpres RUU PPRT dalam waktu satu bulan, setelah DPR menyetujui RUU sebagai inisiatif.
Baleg DPR Beberkan 3 Pokok Aturan RUU PPRT
Pimpinan Baleg DPR menguraikan tiga pokok pengaturan dalam RUU PPRT yang baru disahkan sebagai inisiatif DPR, menekankan perlindungan hukum bagi 4,2 juta pekerja rumah tangga setelah 22 tahun penantian.
RUU PPRT Jadi RUU Inisiatif DPR, Waka MPR Soroti Kepastian Hukum
Setelah perjuangan lebih dari dua dekade, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga resmi ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya regulasi ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pe
DPR Sahkan RUU Hak Cipta Sebagai Usul Inisiatif
DPR menyetujui revisi UU Hak Cipta menjadi RUU inisiatif dalam rapat paripurna. Delapan fraksi mendukung, dengan masukan dari musisi seperti Ariel Noah dan Rhoma Irama.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
DPR Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
DPR RI menyetujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai usul inisiatif yang mengatur hak jaminan sosial, mekanisme perekrutan, dan larangan bagi perusahaan penempatan.
Page 2 of 3
