PDIP Kritik Sistem SPPG, Dorong Pemberdayaan Kantin Sekolah
Anggota DPR Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, melontarkan kritik tajam terhadap mekanisme program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Adian, alih-alih membangun SPPG yang memakan biaya besar, pemerintah seharusnya memberdayakan kantin-kantin yang sudah ada di lingkungan sekolah.
“Dari dulu kita sudah bilang, ngapain bikin SPPG? Karyakan saja kantin-kantin sekolah itu,” ujar Adian dalam acara Head to Head with Elvira di CNN Indonesia TV, Rabu (17/6) malam. Politikus yang juga anggota Komisi X DPR RI ini menekankan bahwa pengelolaan MBG oleh kantin sekolah akan memberikan dampak positif terhadap penghasilan para pedagang di kantin tersebut.
Adian menjelaskan bahwa berdasarkan konsep awal, sekitar 400 ribu sekolah akan menerima program MBG. Jika setiap sekolah memiliki tiga hingga delapan kantin, maka setidaknya ada 1,2 juta kantin yang akan terdampak. Dengan demikian, pemberdayaan kantin sekolah tidak hanya menghemat biaya pembangunan SPPG yang mencapai miliaran rupiah, tetapi juga menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Mereka UMKM akan terdampak. Kenapa sih enggak mereka saja yang masak? Enggak butuh bangun bangunan besar berharga miliar-miliar,” tegas Adian. Ia juga menyoroti angka keracunan yang pernah terjadi pada penerima manfaat MBG. Menurutnya, jika pengelolaan MBG diserahkan kepada kantin sekolah, risiko keracunan dapat ditekan karena pengawasan lebih mudah dilakukan.
“Sehingga ketika kemudian mau dievaluasi, bagus,” tambahnya.
Data SPPG dan Evaluasi Program
Sejak program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sudah ada lebih dari 27 ribu dapur SPPG yang melayani MBG di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, setelah rapat tertutup dengan Komisi X DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6). Rinciannya, per saat itu terdapat 27.820 dapur SPPG.
Pasca terungkapnya kasus korupsi di tubuh BGN di bawah kepemimpinan Dadan Hindayana, evaluasi besar-besaran dilakukan. Beberapa poin evaluasi mencakup pelibatan kantin sekolah dan penyesuaian sasaran penerima MBG. Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus memperluas jangkauan program tanpa harus membangun dapur baru di setiap lokasi. Penggunaan kantin sekolah, menurut Nanik, dapat diterapkan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) Indonesia.
“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).
Mendikdasmen Dukung Pelibatan Kantin Sekolah
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti juga memastikan adanya penyesuaian dalam penyediaan MBG, termasuk kemungkinan melibatkan kantin sekolah. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap berada di bawah koordinasi dan supervisi BGN.
“Jumlah murid yang menerima MBG itu sekitar 43,4 juta dari total 53,5 juta murid di Indonesia atau sekitar 80,94 persen. Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan,” kata Mu’ti saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (13/6), dikutip dari Antara. Ia menambahkan bahwa data penerima MBG saat ini sudah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga pemerintah memiliki data lengkap mengenai siswa penerima manfaat berdasarkan nama, alamat, dan sekolah masing-masing.
Meskipun program tetap berlanjut, pemerintah akan melakukan perubahan skema penyaluran agar lebih tepat sasaran. Sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan MBG dimungkinkan tidak lagi menjadi penerima program, sedangkan sekolah dengan siswa yang lebih membutuhkan akan diprioritaskan.
