Jakarta - Anggota Badan Pengkajian MPR RI, K.H. Maman Imanul Haq, mengkritisi maraknya tumpang tindih program kerja dan tingginya tingkat kebocoran anggaran publik di Indonesia. Dalam sebuah forum diskusi, ia menyoroti dilema yang dihadapi pemerintah daerah akibat dominasi program pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan realitas lokal.
Kesulitan Pemerintah Daerah
Maman menyatakan bahwa pemerintahan daerah saat ini menghadapi kesulitan karena banyak program diambil alih oleh pusat. Di sisi lain, beberapa daerah mencoba kreatif mengakomodasi program pusat, namun kapasitas daerah tidak memadai. "Tantangan menjadi kepala daerah saat ini sangat sulit, tidak seperti dulu ketika dana desa dan anggaran lainnya masih longgar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI bertajuk "Depresiasi Rupiah dan Ketahanan Ekonomi Nasional: Implikasi Moneter, Fiskal, dan Kesejahteraan Sosial" di Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/6/2026).
Program Dipaksakan
Maman mencontohkan program koperasi desa yang kerap dipaksakan tanpa melibatkan pemahaman masyarakat lokal. "Di Jatiwangi, koperasi berdiri tepat di tengah alun-alun kecamatan dan tidak boleh diprotes. Pendekatan otoriter atau 'militeristik' seperti ini nyata terjadi," ucapnya.
Kualitas Haji Terdampak
Sebagai legislator yang mengawasi pelayanan publik dan keagamaan, Maman mengaitkan pelemahan rupiah dengan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal Indonesia membayar layanan Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) berada di bawah Myanmar dan Filipina. "Jadi kalau ada keluhan jemaah haji menderita, ya karena bayarannya murah. Kita selalu mengambil keputusan populis, bukan pelayanan terbaik," jelasnya.
Kebocoran Anggaran Bansos dan Subsidi
Maman membeberkan data kebocoran anggaran bantuan sosial (bansos) mencapai 45 persen atau sekitar Rp17 triliun. Ditambah subsidi energi Rp100-140 triliun akibat masalah validasi data dan permainan anggaran. "Salah satu bank Himbara menahan dana bansos hingga 15 hari di beberapa daerah. Bayangkan bunga yang mereka nikmati dari perputaran uang tersebut," ungkapnya. Ia mendukung digitalisasi terintegrasi seperti QRIS untuk menekan celah korupsi.
Optimisme di Tengah Kekhawatiran
Meski indikator ekonomi makro membuat masyarakat khawatir, Maman mengajak mencari faktor optimisme untuk penguatan rupiah. Ia juga menyoroti anekdot politik daerah tentang kebiasaan penguasa mengedepankan identitas kelompok. "Waktu rezim Golkar berkuasa, lalu PDI Perjuangan menang di Majalengka, hal pertama yang dilakukan adalah mengecat alat berat dengan warna merah. Padahal standar dunia warna kuning," tuturnya.
Pentingnya Konstitusi
Maman menegaskan pola pikir sektoral harus ditinggalkan demi menjaga konstitusi. "Bernegara itu berkonstitusi, yang mengandalkan penegakan HAM dan kesejahteraan rakyat secara merata," pungkasnya.
FGD dan Rekomendasi
FGD ini dihadiri Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring (Fraksi PKS), serta anggota Muhammad Nur Purnamasidi (Golkar), Maman Imanul Haq dan Ida Fauziyah (PKB), serta Sigit Purnomo (PAN). Narasumber ahli meliputi Dr. Idel Eprianto dari Universitas Bhayangkara Jakarta dan Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina.
Rekomendasi kunci FGD meliputi: pertama, memperkuat sinkronisasi APBN-APBD melalui kerangka fiskal terintegrasi dan insentif fiskal. Kedua, memperdalam pasar keuangan domestik dan memperkuat fundamental ekonomi melalui peningkatan nilai tambah ekspor serta lindung nilai. Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan moneter-fiskal dan perlindungan sosial adaptif untuk meredam dampak depresiasi rupiah.
Seluruh masukan akan menjadi bahan rekomendasi MPR RI terkait penguatan sistem keuangan negara dan kesejahteraan sosial yang lebih tangguh terhadap gejolak nilai tukar.
