PDIP: Usulan KPK Soal Pengawas Kaderisasi Intervensi Partai
PDIP menilai usulan KPK membentuk lembaga pengawas kaderisasi partai politik terlalu mengintervensi kewenangan internal partai. PDIP memiliki mekanisme antikorupsi sendiri.
Kategori : Antikorupsi
Sidang Vonis Ibam Eks Konsultan Nadiem Digelar 12 Mei
Sidang vonis kasus korupsi Chromebook dengan terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam, eks konsultan Nadiem Makarim, akan digelar pada 12 Mei 2026. Ibam dituntut 15 tahun penjara.
Hoaks! Menag Nasaruddin Umar Tak Bilang Rekening Masjid Dikelola Pemerintah
Beredar klaim Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut rekening kas masjid akan dikelola pemerintah. Faktanya, video itu tidak utuh dan konteks asli berbeda.
Hakim Ingatkan Ibam Tak Bikin Pernyataan di Luar Sidang
Majelis hakim mengingatkan terdakwa kasus korupsi Chromebook, Ibrahim Arief alias Ibam, agar tidak membuat pernyataan di luar persidangan. Ibam yang berstatus tahanan kota diminta fokus pada pembelaan di pengadilan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Sidang Vonis Ibam Eks Anak Buah Nadiem Digelar 12 Mei
Sidang vonis Ibrahim Arief alias Ibam, eks anak buah Nadiem Makarim, dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook akan digelar pada 12 Mei 2026. Ia dituntut 15 tahun penjara.
KontraS Serahkan Bukti ke Polda Metro soal Aktor Sipil
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan KontraS menyerahkan bukti keterlibatan aktor sipil dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus ke Polda Metro Jaya.
NasDem Tolak Lembaga Pengawas Kaderisasi Parpol
Kapoksi NasDem Ujang Bey menilai kaderisasi parpol harus diperkuat internal, bukan diawasi lembaga baru. KPK usul lembaga pengawas cegah mahar politik dan korupsi.
Klaim Anies Serukan Gulingkan Prabowo, Ini Faktanya
Beredar klaim Anies Baswedan menyerukan penggulingan Presiden Prabowo. Narasi ini muncul di media sosial dengan judul artikel yang provokatif. Simak faktanya.
Negara Bisa Gunakan Aset Debitur Tanpa Persetujuan
Pemerintah melalui Kemenkeu resmi membuka ruang pemanfaatan aset debitur oleh negara tanpa persetujuan pihak yang berutang, tertuang dalam PMK Nomor 23 Tahun 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Gus Ipul Teken MoU Layanan Sosial dan Kesehatan Warga Binaan
Mensos Gus Ipul dan Menteri Imigrasi Agus Andrianto teken MoU pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka HBP ke-62.
Komnas HAM Usul TGPF Usut Andrie Yunus, Buka Peluang Tersangka Baru
Komnas HAM menilai pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus tidak transparan. Mereka mengusulkan pembentukan TGPF dan mengungkap 14 pelaku di lapangan.
22 Tahun Tagana: Mensos Gus Ipul Apresiasi Dedikasi Kader
Mensos Saifullah Yusuf apresiasi dedikasi Tagana di HUT ke-22. Tegaskan kesiapsiagaan, profesionalisme, dan kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
Evaluasi Inpres 8/2025 untuk Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0% 2026
Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dan tingkat kemiskinan 5% pada 2029.
KPK Usul Capres dan Cakada Harus Kader Parpol
KPK mengusulkan calon presiden, wakil presiden, dan kepala daerah harus berasal dari kader partai politik. Usulan ini berdasarkan kajian kondisi saat ini.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Negara Kelola Aset Debitur Tanpa Lelang dan Persetujuan
Kemenkeu terbitkan PMK Nomor 23 Tahun 2026 yang memungkinkan negara mengelola aset sitaan debitur tanpa lelang dan persetujuan pihak terkait.
KPK Usut Jual Beli Kuota Haji Tambahan Antar Travel
KPK mendalami dugaan jual beli kuota haji tambahan antar biro travel. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah asosiasi dan PIHK untuk mengungkap mekanisme distribusi kuota yang tidak wajar.
Wamensos Ajak GSN Kolaborasi Perkuat Pemberdayaan Sosial
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Gerakan Solidaritas Nasional berkolaborasi memperkuat program pemberdayaan sosial guna mengentaskan kemiskinan sesuai arahan Presiden Prabowo.
658 Lokasi Bebas Lumpur, Cash for Work Strategi Satgas PRR
Satgas PRR berhasil membersihkan 658 lokasi lumpur di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Skema cash for work melibatkan warga setempat untuk percepatan rehabilitasi.
Gus Ipul: Bantuan Disabilitas Tak Hanya Bansos
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa bantuan bagi penyandang disabilitas tidak berhenti pada bansos, melainkan juga mencakup program pemberdayaan dan modal usaha untuk keluarga.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Sidang Putusan Dua Terdakwa Korupsi LNG 4 Mei 2026
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan putusan terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan LNG pada 4 Mei 2026.
Terdakwa Korupsi LNG Bantah Perkaya Karen Agustiawan
Hari Karyuliarto membantah memperkaya eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan perusahaan AS dalam kasus korupsi LNG. Ia meminta dibebaskan dari dakwaan.
Video Purbaya Soal Hibah Arab Saudi Hoaks, Hasil AI
Beredar video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menginformasikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi. Tim Cek Fakta Kompas.com menemukan video itu hasil manipulasi AI. Informasi hoaks.
KPK Soroti Kaderisasi Parpol, Ratusan Kepala Daerah Korupsi
KPK menyoroti pentingnya perbaikan sistem kaderisasi partai politik sebagai upaya pencegahan korupsi. Data menunjukkan ratusan kepala daerah dan anggota DPR/DPRD terjerat kasus korupsi.
Kuasa Hukum Yaqut Bantah Terima Uang 1 Juta USD
Kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas membantah penerimaan uang 1 juta USD yang disebut KPK dalam kasus kuota haji. Mereka menegaskan klien tidak pernah menerima atau memberi uang.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
KPK Panggil Lagi Dua Bos Travel Haji Terkait Korupsi Kuota Tambahan
KPK kembali memanggil dua bos travel haji untuk diperiksa terkait dugaan korupsi tambahan kuota haji 2024. Sebelumnya, empat tersangka telah ditetapkan.
Kasus Korupsi Chromebook: Dua Eks Anak Buah Nadiem Divonis
Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dan CDM memasuki babak akhir. Dua mantan direktur Kemendikbudristek akan divonis pada 30 April 2026 dengan tuntutan 6 tahun penjara.
Nadiem Makarim Sakit, Sidang Chromebook Ditunda
Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Makarim kembali ditunda karena Nadiem sakit. Jaksa dan pengacara berbeda pendapat soal penundaan.
Cek NIK KTP Dipakai Pinjol Ilegal dan Judi Online
Data pribadi seperti NIK KTP rawan disalahgunakan untuk pinjol ilegal dan judi online. Simak cara mengeceknya agar terhindar dari kerugian.
Cek Fakta: Netanyahu Mundur Karena Sakit?
Beredar kabar PM Israel Benjamin Netanyahu mundur karena sakit parah. Tim Cek Fakta Kompas.com memastikan informasi tersebut keliru dan perlu diluruskan.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Video Warga Israel Eksodus Hoaks, Simak Faktanya
Video viral warga Israel berdesakan masuk kapal saat eksodus akibat perang April 2026 adalah hoaks. Tim Cek Fakta Kompas.com mengonfirmasi konten manipulatif.
Page 27 of 40
