BPBD DKI Imbau Waspada Banjir Rob 25 Februari-1 Maret
BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan banjir rob akibat fenomena pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase Perigee pada 25 Februari-1 Maret 2026.
Kategori : BPJS
Setahun Pimpin Semarang, Agustina-Iswar Perkuat Kesehatan
Kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin selama satu tahun berhasil meningkatkan layanan kesehatan melalui program 'Semarang Sehat', perluasan UHC, dan penurunan angka kemiskinan.
Saiful Hidayat Direktur Baru BPJS Ketenagakerjaan, Cum Laude UB
Saiful Hidayat resmi ditunjuk sebagai Direktur Baru BPJS Ketenagakerjaan. Ia merupakan lulusan cum laude dari Universitas Brawijaya dengan latar belakang keuangan dan asuransi yang kuat.
BPOM Temukan Formalin di Sagu dan Ikan Teri di Pasar Pandeglang
BPOM Serang menemukan dua bahan makanan berbahaya dalam sidak di Pasar Badak Pandeglang. Sagu mutiara positif Rhodamin B dan ikan teri Medan mengandung formalin.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Transisi Data PBI JKN Dibahas, Layanan Kesehatan Tetap Lancar
Para menteri dan BPJS Kesehatan rapat bahas pemutakhiran data PBI JKN untuk transisi tertib. Layanan kesehatan dijamin tak terganggu selama proses verifikasi.
BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja, Lulusan D3 Bisa Daftar
BPJS Kesehatan membuka kesempatan kerja bagi lulusan D3 hingga S1. Pendaftaran masih berlangsung untuk berbagai posisi di seluruh Indonesia.
Polri Buka Akses BPJS Kesehatan untuk Buruh di RS Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan fasilitas kesehatan Polri memberikan akses prioritas layanan BPJS Kesehatan bagi buruh, sebagai bagian dari komitmen Polri mendukung kesejahteraan pekerja.
Presiden Tetapkan Kepemimpinan Baru BPJS Ketenagakerjaan
Presiden Prabowo menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan periode 2026-2031. Saiful Hidayat resmi jadi Dirut dengan strategi 3C untuk lindungi pekerja Indonesia.
Jam Layanan BPJS & Kerja ASN di Ramadan 2026
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyesuaikan jam layanan selama Ramadan 2026. Pemerintah juga menetapkan jam kerja ASN dengan total 32,5 jam per minggu.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Cak Imin Minta BPJS Efisien: Kurangi Acara Seremonial
Cak Imin meminta direksi BPJS baru untuk mengendalikan biaya operasional, mengurangi acara seremonial, dan memperketat pengawasan terhadap potensi kecurangan seperti klaim fiktif.
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, Warga Kebingungan
Sejak awal Februari 2026, sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran dinonaktifkan serentak, menimbulkan kebingungan di fasilitas kesehatan.
Susunan Baru Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 2026-2031
Presiden Prabowo Subianto menetapkan kepemimpinan baru BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026-2031. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Cak Imin, melantik jajaran baru dengan fokus pada perlindungan pekerja dan strategi 3C.
Banjir Jakarta: 90 RT dan 6 Ruas Jalan Tergenang
BPBD DKI Jakarta melaporkan 90 RT dan 6 ruas jalan tergenang akibat hujan deras Jumat pagi. Jakarta Selatan paling terdampak dengan 83 RT dan ketinggian air hingga 1 meter.
Rabowo Tunjuk Prihati Pujowaskito Jadi Dirut BPJS Kesehatan Baru
Presiden Rabowo Subianto resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031, menggantikan Ali Ghufron Mukti, untuk penguatan tata kelola JKN.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Prabowo Tetapkan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan untuk periode 2026-2031. Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito ditunjuk sebagai Direktur Utama.
Prabowo Tunjuk Prihati Pujowaskito sebagai Dirut BPJS Kesehatan
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2026-2031, menggantikan Ali Ghufron Mukti.
Prihati Pujowaskito Ditunjuk Jadi Dirut BPJS Kesehatan
Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito resmi diangkat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026, sebagai upaya penguatan tata kelola JKN.
Prihati Pujowaskito, Dirut BPJS Kesehatan Baru dari Dokter Militer
Prihati Pujowaskito, dokter militer yang kini menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan, membawa latar belakang pendidikan dan pengalaman unik dalam layanan kesehatan nasional.
Verifikasi Lapangan Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Dimulai
Kementerian Sosial bersama BPS meluncurkan verifikasi lapangan untuk memvalidasi data peserta PBI-JK yang dinonaktifkan. Puluhan ribu petugas terlibat dalam proses yang ditargetkan selesai April 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Ground Check Nasional PBI JKN, 11 Juta Data Diverifikasi
Kemenko PM memulai verifikasi massal data Penerima Bantuan Iuran JKN melibatkan Kemensos dan BPS untuk memastikan bantuan tepat sasaran berbasis data akurat.
Kemensos Wajibkan Foto Rumah & Token Listrik untuk BPJS PBI
Kementerian Sosial mewajibkan foto rumah dan bukti token listrik sebagai syarat verifikasi peserta BPJS PBI-JKN untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
4 Lowongan PAT BPJS Kesehatan Dibuka, Lulusan D3 Bisa Daftar
BPJS Kesehatan membuka empat posisi lowongan kerja untuk Pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PAT). Kesempatan ini terbuka bagi lulusan D3 dari berbagai jurusan.
Mensos: Kuota PBI JK Tetap 96,8 Juta Orang, Fokus Verifikasi
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tetap untuk 96,8 juta orang. Pemerintah fokus pada pemutakhiran data melalui ground check dua tahap untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Ground Check Data PBI JKN Dilakukan untuk Tepat Sasaran Bansos
Pemerintah mulai verifikasi lapangan data Penerima Bantuan Iuran JKN guna memastikan akurasi dan keadilan distribusi bantuan sosial, melibatkan dua tahap hingga April 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
BPS Ground Check 106 Ribu Penerima PBI JK Dinonaktifkan
Kepala BPS Amalia Widyasanti mengumumkan ground check terhadap 106.153 penerima PBI JK yang sempat dinonaktifkan. Mereka telah direaktivasi otomatis oleh BPJS Kesehatan untuk tetap bisa berobat.
BPKN Desak Produsen Tarik Galon Tua Berisiko Kesehatan
BPKN meminta produsen AMDK menarik galon tua dari peredaran karena berisiko kesehatan. Investigasi KKI temukan 57% galon di Jabodetabek berusia lebih dari dua tahun.
DPR Soroti Polemik Penonaktifan BPJS PBI
DPR mengkritik penonaktifan 11 juta peserta BPJS PBI akibat ketidakakuratan data DTSEN, mendesak evaluasi agar tidak rugikan warga miskin dan kronis.
Kemensos Bimbing Operator Data Dinsos Reaktivasi PBI JK
Pusdatin Kemensos sosialisasikan panduan reaktivasi PBI JK secara daring kepada operator data dinas sosial se-Indonesia, tekankan pentingnya data akurat dan layanan 24/7.
MBG Disetop Sementara Saat Libur Imlek-Awal Ramadan
Badan Gizi Nasional hentikan sementara distribusi program makan bergizi gratis pada libur Imlek dan awal Ramadan. Pelayanan akan dimulai kembali pada 23 Februari 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
BPJS Kesehatan Tanggung Biaya Kecelakaan Lalu Lintas
BPJS Kesehatan memberikan jaminan biaya perawatan korban kecelakaan lalu lintas, namun tidak semua kasus otomatis ditanggung. Ada kriteria kepesertaan dan prosedur yang harus dipenuhi.
Page 8 of 11
