BGN Tangguhkan Dua Dapur MBG di Ponorogo Usai Pemilik Klaim Cucu Menteri Firda Cynthia Anggrainy

Badan Gizi Nasional (BGN) telah memberhentikan sementara operasi dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di wilayah Ponorogo, Jawa Timur. Keputusan ini diambil menyusul adanya aduan resmi dari dua kepala SPPG setempat serta inspeksi mendadak yang dilakukan oleh tim BGN untuk memverifikasi kondisi lapangan.

Aduan Kepala SPPG dan Inspeksi Mendadak

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa kedua kepala SPPG tersebut secara khusus datang ke Blitar untuk bertemu dengannya dan meminta perlindungan. "Dua Kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," jelas Nanik dalam keterangan pers pada Senin, 16 Maret 2026.

Kedua individu yang mengajukan aduan adalah Rizal Zulfikar Fikri, Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, dan Moch. Syafi'i Misbachul Mufid, Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet. Mereka melaporkan berbagai tekanan dan intimidasi yang dialami selama mengelola kedua SPPG tersebut di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.

Klaim Pemilik Yayasan dan Penggelapan Dana

Menurut pengakuan mereka, yayasan yang mengaku dimiliki oleh seorang cucu menteri telah melakukan tindakan tidak manusiawi, termasuk merekayasa pembelian bahan pangan. Dari anggaran sebesar Rp 10.000 per porsi yang ditetapkan oleh BGN, yayasan tersebut hanya membelanjakan Rp 6.500 per porsi, sehingga menyebabkan kekurangan dana yang harus ditutup oleh kepala SPPG dari kantong pribadi.

"Mau nggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat," ujar Mufid, menggambarkan betapa mereka terpaksa menombok agar menu makanan tetap layak disajikan. Selain itu, mereka juga mengaku terus-menerus diancam dengan kedatangan polisi atau pengacara jika tidak mengikuti keinginan yayasan.

Respon Cepat BGN dan Investigasi Lapangan

Merespons aduan tersebut, Nanik segera menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media, Hanibal Wijayanta, untuk melakukan inspeksi mendadak di kedua dapur tersebut. "Hentikan. Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan," tegas Nanik.

Lebih lanjut, Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG tersebut langsung menghubungi menteri yang dimaksud. Dalam percakapan telepon, menteri tersebut dengan jelas menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki cucu yang mengklaim kepemilikan atas kedua dapur itu. Menteri pun menyetujui penutupan dapur milik orang yang mengaku sebagai cucunya. "Tutup saja dapurnya," pesannya, sekaligus meminta agar tidak ada anggota keluarganya yang diberi fasilitas SPPG.

Kondisi Memprihatinkan di Lokasi Dapur

Tim inspeksi menemukan kondisi yang sangat memprihatinkan di kedua dapur tersebut. Beberapa temuan utama meliputi:

Lantai dapur yang mengelupas dan dinding-dinding yang kotor, keropos, serta berjamur.
Ruang pemorsian yang tidak layak dan tidak dilengkapi dengan AC.
Tidak adanya ruang istirahat yang memadai bagi staf.
Locker yang seadanya dan tidak terpisah, sehingga tidak memenuhi standar kebersihan.

Untuk memperbaiki berbagai sarana dan prasarana yang buruk, kedua kepala SPPG terpaksa menggunakan uang pribadi, termasuk dalam pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). "Kami menggunakan uang pribadi untuk pembuatan IPAL ini, Pak," kata Rizal. Brigjen Dony menegaskan bahwa IPAL yang ada sangat tidak memadai, dengan buis beton bersambung yang hampir meluap dan hanya ditutup triplek tipis, menimbulkan aroma busuk yang menyengat. "Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan," tegasnya.

Komitmen Pemilik Yayasan dan Langkah Selanjutnya

Dalam pembicaraan telepon, pemilik yayasan mengaku siap mengikuti semua arahan dari Brigjen Dony. Namun, BGN tetap memutuskan untuk menangguhkan operasi kedua dapur tersebut sambil menunggu perbaikan menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa program pemenuhan gizi nasional berjalan sesuai dengan standar dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.