9 Dapur MBG di Gresik Ditutup Sementara Akibat Sajian Kepala Utuh
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menangguhkan operasional sembilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Penutupan sementara ini dilakukan karena kesembilan unit tersebut menyajikan kelapa utuh sebagai bagian dari menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dinilai melanggar pedoman standar yang telah ditetapkan.
Penegasan dari Pejabat BGN
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan kekecewaannya atas insiden ini. Ia menegaskan bahwa pemberian kelapa utuh sebelumnya telah menjadi polemik publik di beberapa daerah, sehingga seharusnya menjadi pembelajaran bagi semua pengelola SPPG. "Seluruh SPPG tetap harus mengikuti pedoman menu dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. Karena itu, sembilan SPPG di Gresik yang memberikan kelapa utuh saat ini kami hentikan sementara operasionalnya untuk proses evaluasi," tegas Nanik di Jakarta, Minggu (15/3).
Nanik juga menolak alasan dari pengelola SPPG yang menyatakan bahwa menu tersebut diberikan atas permintaan penerima manfaat. Ia menekankan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan pembenaran, karena setiap unit wajib patuh pada aturan program. Selain itu, ia memerintahkan agar kepala SPPG yang terlibat diberikan tindakan disipliner, seperti surat peringatan pertama (SP 1) atau rotasi jabatan, karena dianggap tidak responsif terhadap isu yang berkembang.
Daftar SPPG yang Terkena Suspend
Menurut Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, penutupan sementara telah berlaku sejak 14 Maret 2026. Kesembilan SPPG yang terdampak meliputi:
- SPPG Gresik Sidayu Ngawen
- SPPG Gresik Sidayu Wadeng
- SPPG Gresik Dukun Wonokerto
- SPPG Gresik Dukun Lowayu
- SPPG Gresik Dukun Sembungan Kidul
- SPPG Gresik Dukun Tebuwung
- SPPG Gresik Ujungpangkah Glatik
- SPPG Gresik Balongpanggang Pucung
- SPPG Gresik Sidayu Sidomulyo
Peringatan untuk Seluruh Pengelola SPPG
BGN mengimbau seluruh pengelola SPPG di berbagai daerah untuk lebih cermat dalam menjalankan program MBG. Hal ini mencakup perhatian pada standar menu, keamanan pangan, serta sensitivitas terhadap isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberikan gizi yang aman dan tepat bagi penerima manfaat.
Insiden ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam program bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan nutrisi masyarakat.
