BGN Hentikan Sementara 62 SPPG Selama Ramadan Imbas Menu MBG Minim Standar
Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Penutupan ini dilakukan menyusul temuan penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan ruang evaluasi bagi para mitra yang terlibat. "Minimal ada 62 SPPG yang kami tutup sementara karena tidak sesuai di dalam memberikan menu ya. Baik menu minimalis maupun menu yang kurang baik," ujarnya di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Pelanggaran dalam Konteks Skala Besar
Dadan menekankan bahwa dari total lebih dari 25.000 SPPG yang beroperasi, 62 unit tersebut hanyalah bagian kecil yang melakukan pelanggaran. "Itu 62 SPPG yang selama Ramadan ini kita tutup dulu sementara. Anda tahu bahwa yang 62 yang membuat menu kurang sesuai dan minimalis yang membuat viral, padahal sebagian besar kan melaksanakan dengan baik," jelasnya.
Ia menambahkan bahwa BGN memiliki mekanisme sanksi berjenjang untuk mitra yang tidak patuh pada standar operasional prosedur (SOP). "Tentu saja ada surat peringatan pertama (SP1), surat peringatan kedua (SP2), kemudian ada penutupan sementara. Kemudian kita berikan kesempatan untuk memperbaiki diri," kata Dadan.
Sanksi Tegas dan Harapan ke Depan
Dadan mewanti-wanti bahwa jika SPPG yang sudah disuspensi kembali mengulangi pelanggaran yang sama setelah kembali beroperasi, sanksi terberat akan diberlakukan. "Nanti kalau dia mengulangi lagi pelanggarannya, tidak tertutup kemungkinan untuk ditutup permanen," tegasnya.
Dia berharap jumlah SPPG yang melanggar akan semakin berkurang di masa mendatang. "Kami ingin yang 62 itu makin lama makin kecil, sehingga laporan yang keluar itu adalah yang silent majority nih. Jadi harus diungkap bahwa yang bagus-bagus itu banyak," pungkas Dadan, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
