Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan setiap kebijakan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dituangkan secara tertulis dalam dokumen resmi. Dokumen tersebut dapat berupa pedoman, keputusan, maupun petunjuk teknis yang menjadi rujukan bersama bagi seluruh pelaksana program di berbagai daerah.
Arahan Verbal Berisiko Timbulkan Perbedaan Penafsiran
Menurut Netty, arahan yang hanya disampaikan secara verbal berisiko menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidakpastian bagi pihak-pihak yang menjalankan Program MBG di lapangan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026).
"Setiap arahan, setiap instruksi, itu betul-betul harus terdokumen, menjadi dokumen yang resmi. Entah itu pedoman, kemudian keputusan, petunjuk teknis, dan seterusnya," ujar Netty.
Pentingnya Dokumen Resmi untuk Pelaksanaan Program
Netty menekankan bahwa dokumen resmi sangat penting untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas program. Dengan adanya pedoman tertulis, seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan program. Hal ini juga untuk menghindari multitafsir yang dapat menghambat efektivitas penyaluran makanan bergizi gratis kepada sasaran.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah dan ibu hamil. Namun, implementasinya memerlukan koordinasi yang ketat antara BGN, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis.
