Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan respons positif terhadap gugatan yang melarang keluarga presiden dan wakil presiden maju dalam Pilpres. Mereka menilai roh dari gugatan tersebut baik untuk memperkuat demokrasi.
Partai NasDem Jawa Timur gelar safari Ramadan dengan agenda konsolidasi di Dapil 9 dan 10, serta ziarah ke makam Sunan Giri untuk memperkuat basis dukungan jelang pemilu.
PAN meminta Mahkamah Konstitusi objektif dalam menangani permintaan pelarangan keluarga presiden dan wakil presiden maju Pilpres, menyoroti potensi konflik kepentingan.
Ahli hukum memberikan analisis mendalam terkait gugatan yang mengusulkan larangan keluarga presiden dan wakil presiden maju dalam pemilihan presiden. Isu ini menyoroti aspek konstitusional dan dampak politiknya.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi gugatan yang melarang keluarga presiden dan wakil presiden maju dalam Pilpres, menyoroti pentingnya aturan konstitusional dan demokrasi.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin telah berpulang. Berikut profil lengkapnya, dari karier politik hingga kontribusi bagi daerah.
PKB menyatakan gugatan larangan keluarga presiden/wapres maju Pilpres sebagai hak konstitusional yang patut dihormati, namun menekankan pentingnya pertimbangan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara.
Pakar hukum pemilu Titi Anggraini menyebut gugatan ke MK untuk melarang keluarga presiden-wapres maju Pilpres layak dipertimbangkan demi keadilan kompetisi dan pencegahan nepotisme.
Awal semester baru di Iran diwarnai protes mahasiswa yang menuntut pertanggungjawaban atas kematian demonstran. Milisi Basij mengawasi ketat, sementara ketegangan AS-Iran meningkat jelang negosiasi nuklir.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meminta hakim Mahkamah Konstitusi objektif menilai gugatan yang melarang keluarga presiden atau wapres maju Pilpres, sambil mengingatkan potensi nuansa nepotisme.
Partai NasDem melanjutkan Safari Ramadan hari ke-5 di Jawa Timur dengan fokus konsolidasi Dapil 9 dan 10 serta ziarah ke Makam Sunan Giri untuk refleksi perjuangan.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendukung gugatan ke MK yang melarang keluarga presiden atau wapres mencalonkan diri di Pilpres, menyebut ruhnya bagus untuk cegah politik dinasti.
Partai NasDem menyatakan keyakinannya bahwa UU Pemilu saat ini tidak melanggengkan nepotisme, meski menghormati gugatan warga yang meminta MK melarang keluarga presiden/wapres maju pilpres.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, merespons pengungkapan PDIP bahwa dana MBG berasal dari anggaran pendidikan. Ia menegaskan pemerintah sudah on the track dan menyerahkan detail ke Menteri Keuangan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Sekjen PKS, M. Kholid, menegaskan ambang batas parlemen 4% sudah cukup baik dan tak perlu dinaikkan, menanggapi usulan Partai NasDem untuk menaikkannya menjadi 7% pada Pemilu 2029.
PDI Perjuangan mengungkap data resmi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) didanai dari alokasi anggaran pendidikan APBN 2026 sebesar Rp223,5 triliun, berdasarkan UU dan Perpres.
PDIP meluruskan informasi bahwa anggaran Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 223,5 triliun bersumber dari total anggaran pendidikan nasional, berdasarkan lampiran APBN dan peraturan presiden.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, mendorong penindakan tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi standar program Makan Bergizi Gratis, menyoroti kasus di Sumatera Utara.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menanggapi gugatan ke MK yang minta larangan keluarga presiden-wapres maju pilpres. Ia serahkan keputusan pada MK, namun soroti potensi konflik kepentingan.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa melanjutkan Safari Ramadan dengan buka puasa bersama di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin, Nalumsari, Jepara. Kunjungan ini menekankan pentingnya hubungan politik dan nilai keagamaan.
Nina Agustina, anak mantan Kapolri Da'i Bachtiar, resmi keluar dari PDIP dan bergabung dengan PSI. Ia langsung mengunjungi kediaman Presiden Jokowi di Solo untuk meminta restu.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Semanggi Jakarta. Partai Golkar menyebutnya sosok yang membawa banyak kemajuan bagi daerah.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuai kontroversi setelah mengungkap pemberian hadiah kepada lebih dari 300 anggota parlemen LDP pasca kemenangan pemilu, dengan biaya mencapai Rp 3,2 juta per orang dari dana partai.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Jakarta pada usia 76 tahun. Keluarga sedang mengurus kepulangan jenazah ke Palembang.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Semanggi Jakarta. Jenazah akan dipulangkan ke Palembang untuk dimakamkan di TPU Kebun Bunga.
Waketum Golkar Ace Hasan Syadzily menyampaikan duka cita atas wafatnya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, yang meninggal di usia 76 tahun setelah perawatan di RS Siloam Jakarta.
Usulan ambang batas parlemen 7% dari NasDem ditanggapi beragam oleh partai politik lain, dengan penolakan dari Gerindra dan Golkar yang menganggap angka tersebut terlalu tinggi.
Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Jakarta pada usia 76 tahun. Keluarga sedang mengurus kepulangan jenazah ke Palembang.
Sekjen PKS M Kholid menilai ambang batas parlemen 4% sudah cukup baik dan tak perlu dinaikkan, menanggapi usulan NasDem yang menginginkan PT 7% untuk efektivitas.
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Informasi yang beredar di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan menyiapkan dana Rp 100 triliun untuk mengangkat PPPK menjadi PNS telah diverifikasi sebagai hoaks oleh Tim Cek Fakta Kompas.com.
