Pemerintah Myanmar menyuarakan keluhan atas perlakuan diskriminatif yang dianggap mengucilkan negara tersebut dari blok Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Keluhan ini muncul setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pekan lalu di Filipina, di mana kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar tidak diundang.
ASEAN, yang beranggotakan 11 negara, telah mengucilkan Myanmar dari KTT sejak kudeta militer pada tahun 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi. Tindakan ini memicu perang saudara yang berkepanjangan. Setelah lima tahun memimpin, junta militer Myanmar mengadakan pemilu yang sangat terbatas pada bulan lalu, yang mengecualikan partai Suu Kyi. Pemilu tersebut berujung pada pengangkatan pemimpin junta, Min Aung Hlaing, sebagai presiden sipil setelah ia mengundurkan diri dari jabatan panglima tertinggi militer.
Kekecewaan Myanmar atas Sikap ASEAN
Pada KTT ASEAN di Filipina, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa tidak ada kemajuan berarti di Myanmar. Menanggapi hal ini, Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bahwa perkembangan positif di Myanmar telah diakui oleh sebagian besar negara anggota ASEAN. Namun, mereka menyesalkan bahwa beberapa negara anggota masih mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian terhadap perwakilan Myanmar.
Pandangan Negara Anggota ASEAN
Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menegaskan bahwa Myanmar belum siap untuk berpartisipasi dalam KTT karena kekejaman terhadap warga negaranya sendiri masih terus terjadi. Indonesia dan Singapura, yang akan menjadi ketua ASEAN bergilir tahun depan, diyakini sepakat dengan pandangan Malaysia. Namun, Myanmar menilai bahwa keterlibatan yang tidak konstruktif dengan pemerintah baru mereka akan mengabaikan kehendak rakyat Myanmar yang telah menggunakan hak demokrasi mereka.
Kementerian Luar Negeri Myanmar juga menuduh beberapa negara anggota ASEAN ikut campur dalam urusan internal Myanmar melalui kritikan dan tekanan. Meskipun tidak menyebutkan nama negara secara spesifik, pernyataan tersebut menekankan bahwa Myanmar telah bersabar selama lima tahun terakhir meskipun menghadapi perlakuan tidak adil.
Keruntuhan Konsensus ASEAN
Menurut para analis, ASEAN mengalami keruntuhan konsensus terkait Myanmar. Frustrasi meningkat karena kurangnya kemajuan dalam rencana perdamaian blok tersebut untuk mengakhiri perang di Myanmar. Beberapa negara, seperti Thailand, memberikan ucapan selamat kepada Min Aung Hlaing saat dilantik sebagai presiden. Sementara itu, negara lainnya tetap acuh tak acuh terhadap pelantikan tersebut, mengingat pemilu yang digelar banyak dikritik oleh pengawas demokrasi.
