Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevry Sitorus, dengan tegas menolak usulan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menginginkan Rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Penolakan ini disampaikan Deddy dalam pernyataannya pada Minggu, 9 Mei 2026.
Alasan Penolakan PDIP
Menurut Deddy, menyerahkan RUU Pemilu kepada pemerintah sama artinya dengan menyerahkan nyawa partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan. Ia menegaskan bahwa partai politik adalah pihak yang paling berkepentingan dalam undang-undang tersebut. "Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada Pemerintah sama saja dengan menyerahkan nyawa partai politik dan demokrasi kepada kekuasaan," ujar Deddy saat dihubungi.
Perbedaan dalam Demokrasi
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif DPP PDIP ini menilai bahwa perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU Pemilu adalah hal yang wajar. Menurutnya, perbedaan merupakan keniscayaan dalam demokrasi. "Dalam keluarga saja bisa ada perbedaan dan pergulatan apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya gak usah berpolitik atau bikin partai politik," kata Deddy.
Kritik terhadap Usulan PAN
Deddy menyatakan sikap tegas untuk menolak usulan PAN. Ia menilai usulan tersebut aneh karena banyak undang-undang teknis yang justru menjadi usul inisiatif DPR, namun undang-undang yang vital bagi DPR malah diusulkan menjadi inisiatif pemerintah. "Tetapi UU yang vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" ujarnya.
Latar Belakang Usulan PAN
Usulan RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Daulay. Ia menilai hal itu penting untuk menghindari perdebatan antar partai di DPR. "Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalaupun ada perbedaan, nanti akan diakumulasi pada saat pembahasan DIM," katanya.
Status RUU Pemilu Saat Ini
RUU Pemilu saat ini menjadi usul inisiatif DPR dan masuk dalam agenda legislasi prioritas 2026. Namun, DPR belum kunjung memulai pembahasan dan memberi sinyal tidak akan dibahas tahun ini, meskipun tahapan pemilu akan dimulai pada pertengahan 2026 mendatang.
