Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menyampaikan protes keras terhadap polemik penjurian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) sosialisasi empat pilar yang digelar Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR antar SMA di Kalimantan Barat. Cucun yang juga anggota MPR meminta agar MPR menunjuk juri yang kompeten.
Protes Cucun dan Desakan Hetifah
"Pokoknya kita dari anggota MPR ini sampaikan protes juga kepada kesekjenan DPR ngangkat juri yang bener," ujar Cucun usai Paripurna DPR di kompleks parlemen, Selasa (12/5). Ia berharap kasus ini tidak berujung pada evaluasi terhadap MPR. Cucun mengaku heran dengan jawaban yang sama namun juri memberikan nilai berbeda. "Saya sikapi itu, jangan sampai terjadi ya evaluasi di kesekjenan MPR ngangkat juri ya, masa jawaban sama, nilainya beda," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR bidang pendidikan, Hetifah Sjaifudian mendorong agar lomba tersebut digelar ulang. Hetifah menyampaikan keprihatinan dan permintaan maaf. "Supaya ini berjalan adil, kami mendorong agar khusus kegiatan di Kalimantan Barat ini dilakukan lomba ataupun pertandingan ulang," katanya. Hetifah juga mendorong MPR menyampaikan klarifikasi resmi agar kasus serupa tidak terulang dan mencederai kepercayaan terhadap lembaga MPR. "Saya kira dari MPR RI tentu saja perlu melakukan klarifikasi yang resmi dan tadi ya lomba diulangi kembali sehingga nanti sampai dengan tahap akhir kita bisa mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik," ujarnya.
Kronologi Insiden Viral
Insiden viral dalam final LCC Empat Pilar MPR RI Provinsi Kalimantan Barat bermula saat dewan juri memberi nilai berbeda terhadap jawaban yang sama oleh regu B dan C dalam pertanyaan rebutan. Pertanyaan yang diajukan adalah: "Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Namun untuk menjadi anggota BPK, keterkaitan dengan perwakilan daerah tetap dijaga. DPR dalam memilih anggota BPK diwajibkan untuk memperhatikan pertimbangan dari lembaga mana?" tanya pembawa acara dikutip dari YouTube MPR, Senin (11/5).
Grup C dari SMAN 1 Pontianak yang menekan bel terlebih dahulu menjawab bahwa anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Namun, salah satu dewan juri, Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI Dyastasita memberi nilai -5 terhadap jawaban Grup C. Namun, saat regu B memberikan jawaban yang sama, juri memberikan 10 poin. "Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," kata Dyastasita.
Salah satu peserta di regu C pun memprotes dengan menunjukkan ekspresi bingung. "Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," kata Grup C. Namun, juri Dyastasita beralasan jawaban Grup C tidak menyertakan DPD. "Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," kata Dyastasita. Grup C kembali memprotes dengan mengatakan jawaban awal telah menyertakan DPD, namun Dyastasita tetap kukuh. "Jadi Dewan Juri tadi berpendapat enggak ada itu Dewan Perwakilan Daerah," katanya. Grup C meminta dewan juri meminta pendapat penonton, namun Dyastasita mengatakan keputusan tetap di tangan dewan juri.
Dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR Indri Wahyuni justru meminta peserta memperjelas artikulasi saat menjawab. "Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah, tapi Dewan Juri menilai kalian tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya Dewan Juri berhak memberikan nilai -5. Jadi sekali lagi kami peringatkan artikulasi diperhatikan ya," kata Indri Wahyuni.
