Penerima PKH Jalani Ramadan Ceria, Tak Khawatir Kebutuhan
Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjalani Ramadan dengan ceria dan tenang, bebas dari kekhawatiran kebutuhan keluarga berkat bantuan sosial pemerintah yang tepat sasaran.
Kategori : Birokrasi
DPRD Banten Ingatkan Kualitas Makanan Usai Tutup 2 SP2G
Komisi V DPRD Provinsi Banten mengingatkan pentingnya kualitas makanan di SP2G setelah Badan Geologi Nasional menutup dua lokasi di daerah itu. Penutupan dilakukan karena temuan kondisi yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
Fadia Arafiq Tak Paham Aturan Wamendagri, Akan Belajar
Fadia Arafiq mengakui kurang memahami aturan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, namun berjanji untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh guna menjalankan tugasnya secara efektif.
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 Sudah Ditetapkan Pemerintah
Pemerintah telah mengumumkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2026 melalui SKB Tiga Menteri. Total ada 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama, termasuk untuk perayaan Idul Fitri.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Kemensos dan Pemkab Bekasi Sosialisasikan DTSEN untuk Bansos
Kementerian Sosial bersama Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan transparan.
Mensos Dorong Pemutakhiran DTKS untuk Akurasi Bansos
Menteri Sosial mendorong pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna meningkatkan akurasi bantuan sosial dan program pemberdayaan bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.
Mensos Ungkap Penyebab Inpres DTSN: Data Mandiri Kementerian-Daerah
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkap alasan terbitnya Inpres DTSN karena kementerian dan daerah memiliki data sendiri, sehingga perlu sinkronisasi untuk penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kemenpan RB Perkuat Sistem Merit untuk SDM ASN
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperkuat sistem merit dalam pengelolaan SDM ASN, sesuai arahan RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja.
THR ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Cair 100 Persen Bertahap
Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara, TNI-Polri, dan pensiunan akan dibayarkan 100 persen secara bertahap sejak 26 Februari 2026.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Seleksi Terbuka Dirjen Imigrasi dan Kepala BPSDM Dibuka
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membuka seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala BPSDM. Simak syarat dan tahapan seleksinya.
Pramono Minta Satpol PP Tertibkan Pengemis dan Pak Ogah Humanis
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta Satpol PP melakukan penertiban pengemis, manusia gerobak, dan Pak Ogah secara humanis menjelang Idulfitri 2026, sambil buka peluang kerja.
Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 521 pejabat fungsional, didominasi Satpol PP dan guru, sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk tata kelola profesional.
Pemprov Sumut Targetkan Nol Pengungsi Saat Lebaran 2026
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pembangunan 1.427 huntara untuk menampung korban bencana hidrometeorologi sebelum Idulfitri 2026.
Pemkab Kutai Timur Klarifikasi Isu Viral Anggaran Ambulans Rp 9 M
Isu viral anggaran ambulans Rp 9 miliar di Kutai Timur diklarifikasi Pemkab sebagai kesalahan input data. Mereka menjelaskan bahwa nilai sebenarnya jauh lebih rendah dan telah diperbaiki.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Wabup Pekalon Pastikan Layanan Normal Usai OTT KPK
Wakil Bupati Pekalongan, Riswadi, menegaskan bahwa operasional pemerintahan dan layanan publik di wilayahnya tetap berjalan normal meski Bupati Fadia Arafiq terkena OTT KPK.
BNPP Sapa Praja IPDN Bahas Isu Perbatasan Lewat Program Menyala
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menggelar Program Menyala untuk menyapa praja IPDN, membahas isu strategis perbatasan dalam rangka membangun SDM unggul di wilayah terdepan Indonesia.
Rabu Wajib Transportasi Umum, Pramono Ancam Sanksi ASN
Menteri PANRB Pramono Anung mengancam sanksi bagi ASN yang bandel tidak menggunakan transportasi umum pada hari Rabu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kemacetan dan emisi karbon di perkotaan.
Pramono Anung Minta Satpol PP Tindak Pengemis Humanis Jelang Lebaran
Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung meminta Satpol PP menangani pengemis secara humanis menjelang Idul Fitri, dengan pendekatan sosial bukan represif.
Pramono Lantik 521 Pejabat Fungsional DKI, Didominasi Satpol PP
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Pramono Anung melantik 521 pejabat fungsional, dengan 473 di antaranya berasal dari Satpol PP, sebagai upaya meningkatkan kinerja birokrasi.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
Toxic Leadership: Ancaman Sunyi Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi menghadapi ancaman tersembunyi berupa toxic leadership yang merusak iklim kerja dan menghambat agenda perubahan. Fenomena ini sering luput dari sorotan namun berdampak nyata.
Komisi IX DPR Minta Evakuasi TKI Jika Perang AS-Israel-Iran Parah
Komisi IX DPR mendesak pemerintah untuk bersiap mengevakuasi Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah jika eskalasi konflik antara AS, Israel, dan Iran semakin parah.
BSKDN: Inovasi Daerah Harus Berdampak Nyata, Bukan Simbol
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan inovasi daerah harus berbasis bukti dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan publik.
Mendagri: Kepala Daerah Gagal Jika Rakyat Tak Punya Rumah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa kepala daerah dianggap gagal menjalankan tugasnya jika tidak mampu memastikan rakyat memiliki rumah layak huni.
Pramono Bantah Gaji Nakes Jakarta Tak Naik 10 Tahun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah klaim gaji tenaga kesehatan di ibu kota stagnan selama 10 tahun, menyatakan gaji mereka lebih tinggi dibanding rumah sakit lain di Jakarta.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
THR ASN-TNI/Polri Cair 100%, Swasta Wajib Penuh Tanpa Cicilan
Seskab Teddy Indra Wijaya memastikan THR untuk ASN, TNI/Polri, dan pensiunan cair 100% dengan anggaran Rp55 triliun. Pekerja swasta wajib dapat THR penuh tanpa dicicil, dengan sanksi bagi pelanggar.
THR ASN 2026 Cair Bertahap, Anggaran Rp55 Triliun
Pemerintah mulai mencairkan THR ASN 2026 secara bertahap sejak 26 Februari dengan anggaran Rp55 triliun, meningkat 10% dari tahun lalu. THR diberikan kepada 2,4 juta ASN pusat, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan.
CPNS 2026: 13 Kementerian Dikabarkan Sepi Peminat
Terdapat sinyal bahwa penerimaan CPNS 2026 akan segera dibuka, dengan 13 kementerian dikabarkan mengalami kekurangan peminat. Calon pelamar disarankan mempersiapkan diri.
Gus Ipul: 3 Program Kemensos Positif di Awal 2026
Menteri Sosial Abdul Halim Iskandar menyatakan tiga program prioritas Kementerian Sosial menunjukkan tren positif di awal tahun 2026, mencakup bantuan sosial, pemberdayaan, dan perlindungan.
Wamendagri: Penugasan Praja IPDN di Aceh Tamiang Misi Kebangsaan
Wakil Menteri Dalam Negeri menegaskan bahwa penugasan praja IPDN di Aceh Tamiang adalah bagian dari misi kebangsaan untuk memperkuat integrasi nasional dan pelayanan publik di daerah.
Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan
Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.
Rekomendasi
THR PPPK Paruh Waktu di Banten Masih Menggantung
Pemprov Banten masih menunggu surat edaran pemerintah pusat untuk menentukan besaran dan waktu pencairan THR bagi PPPK paruh waktu, dengan mekanisme anggaran berbeda dari PPPK penuh waktu.
Page 34 of 46
