Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah inovatif dengan menginisiasi kurikulum perkoperasian untuk jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Langkah ini diklaim sebagai yang pertama di Indonesia dan merupakan upaya konkret untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan sejak usia dini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam keterangan tertulis pada Selasa (5/5/2026) menyatakan, "Ini bahkan mungkin baru yang pertama di Indonesia, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus." Kurikulum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai sistem dan esensi perkoperasian kepada para siswa.
Sumarno menegaskan bahwa koperasi memiliki perbedaan mendasar dengan konsep bisnis pada umumnya. "Koperasi adalah penggabungan antara konsep bisnis dengan nilai sosial. Di sana ada kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan anggota. Inilah yang harus kita pahamkan kembali kepada masyarakat kita," ujarnya.
Inisiatif ini juga merupakan langkah strategis untuk mendukung program Presiden RI terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan internalisasi konsep ekonomi kerakyatan sejak masa sekolah. "Kita ingin menginternalisasi pemahaman ini sejak dini, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Harapannya, koperasi masa depan dikelola oleh SDM yang benar-benar memahami ruh koperasi, sehingga kemajuan bersama dan gotong royong benar-benar terbangun," kata Sumarno.
Rencananya, gebrakan dari Jawa Tengah ini akan disampaikan langsung kepada Menteri Koperasi. Sumarno berharap kurikulum yang disusun tidak hanya menjadi prototipe di Jawa Tengah, tetapi juga dapat diadopsi menjadi standar nasional.
Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Silo Raharjo, menjelaskan bahwa kurikulum ini akan menyasar seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) di Jawa Tengah. Dwi mengakui bahwa selama ini pendidikan ekonomi di sekolah cenderung umum dan kurang mendalami aspek perkoperasian secara spesifik. Padahal, pendidikan koperasi pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an.
"Kami ingin mengangkat kembali bahwa pendidikan perkoperasian itu sangat penting. Tujuan FGD ini adalah menyempurnakan draf kurikulum agar selaras dengan kebijakan pendidikan nasional dan daerah, serta menghasilkan modul yang aplikatif," jelas Dwi.
Target implementasi kurikulum ini tidak main-main. Kurikulum diproyeksikan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. "Kita menyongsong tahun ajaran baru. Semoga bisa segera dieksekusi. FGD ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti oleh 40 ahli yang berkompeten di bidang kurikulum," tutur Dwi.
Peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur, antara lain 12 orang dari Kanwil Kemenag Jateng (tim MI, MTs, dan MA), 5 orang dari Dinas Pendidikan Jateng (tim SMA, SMK, dan SLB), serta 8 orang dari Dinas Pendidikan Kota Semarang (tim SD dan SMP). Selain itu, dilibatkan pula tim ahli dari Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah serta para praktisi dari gerakan koperasi untuk memberikan masukan agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Dengan adanya kurikulum ini, Jawa Tengah optimistis akan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara finansial, tetapi juga memiliki jiwa sosial dan semangat gotong royong dalam membangun ekonomi bangsa melalui wadah koperasi.
