Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah meresmikan empat kantor lurah baru di wilayah ibu kota. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan seluruh jajaran kelurahan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan kepada warga benar-benar gratis dan bebas dari praktik pungutan liar. Pernyataan ini disampaikan Pramono saat meresmikan Kantor Lurah Senen yang berlokasi di Jalan Pasar Senen Dalam VI, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5/2026). Tiga kantor lurah lainnya yang turut diresmikan adalah Kantor Lurah Tanah Tinggi, Kantor Lurah Semper Barat, dan Kantor Lurah Sunter Jaya.
Penegasan Layanan Gratis Tanpa Pungli
Pramono dengan tegas menekankan bahwa tidak boleh ada biaya yang dipungut dari warga untuk setiap pengurusan izin atau layanan lainnya di kantor kelurahan. Ia memperingatkan agar jangan sampai ada oknum yang memungut biaya di belakang meskipun di depannya dinyatakan gratis. "Apakah mengurus izin ini perlu bayar atau enggak? Dijawab gratis. Saya bilang jangan sampai hanya karena di depan gubernurnya gratis tetapi di belakang dipungut, enggak boleh. Karena kalau gratis betul-betul harus diberikan secara gratis," ujar Pramono saat peresmian.
Peran Strategis Kantor Kelurahan
Gubernur Pramono menyebutkan bahwa kantor kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas harus diimbangi dengan perubahan pola pikir aparatur dalam melayani warga. "Yang paling deket, paling banyak dikomplain, kalau salah dikit dikomplain, kalau benernya banyak biasanya disenyumin aja. Tetapi memang inilah ujung tombak dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," jelas Pramono. Ia menambahkan bahwa kelurahan adalah garda terdepan yang paling sering menerima keluhan dari warga, sehingga kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan.
Percepatan Renovasi Kantor Kelurahan Lain
Dalam kesempatan yang sama, Pramono juga meminta percepatan renovasi bagi kantor kelurahan lainnya di Jakarta. Dari total 267 kelurahan yang ada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan lebih banyak kantor kelurahan dapat diperbaiki hingga tahun 2030. "Saya minta kepada Asisten Biro Pemerintahan, kita mudah-mudahan sampai dengan tahun 2030, kita bisa menambah banyak kantor-kantor kelurahan yang akan kita perbaiki," ungkap Pramono. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap proses pembangunan fasilitas publik. Seluruh tahapan harus terbuka dan dapat diaudit agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. "Saya meminta betul semua pembangunan yang ada di Jakarta betul-betul harus transparan, terbuka, dan jangan menyisakan persoalan di kemudian hari," tegasnya.
Fasilitas Ramah Warga
Lebih lanjut, Pramono menginginkan agar kantor kelurahan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administratif, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial bagi warga. Fasilitas pendukung seperti ruang laktasi dan akses bagi penyandang disabilitas harus tersedia di setiap kantor kelurahan agar masyarakat merasa nyaman. "Kalau masyarakat sudah merasa homey, seperti di rumah sendiri, pasti pemerintahan di tingkat paling bawah ini akan berjalan dengan baik," jelas Pramono. Dengan demikian, pelayanan publik di tingkat kelurahan diharapkan semakin optimal dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
