Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung Kemdiktisaintek, Jakarta, pada Senin, 4 Mei 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk mendengarkan secara langsung tuntutan para mahasiswa, salah satunya adalah penolakan terhadap isu penutupan program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri.
Bantahan Wamen Fauzan
Dalam pertemuan itu, Fauzan membantah adanya kebijakan penutupan program studi. Ia menegaskan bahwa kementerian hanya melakukan penataan, bukan penghapusan. "Isu terkait penutupan program studi. Itu tidak ada. Tidak ada penutupan program studi. Ya, itu tidak ada. Yang ada adalah penataan. Artinya penataan itu tidak menutup," ucap Fauzan di hadapan massa aksi. "Penataan itu memberikan penguatan terhadap program studi-program studi. Dan ini juga tidak hanya persoalan keguruan, tetapi juga program-program studi yang lain," sambungnya.
Isu Kekerasan Seksual
Selain isu akademik, Fauzan juga menyinggung persoalan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ia menegaskan bahwa kementerian tidak akan mentoleransi tindakan tersebut. Ia menyatakan bahwa Kemdiktisaintek akan menjadi pihak pertama yang mengambil langkah jika kasus serupa kembali terjadi. Namun, saat menyampaikan pernyataannya, sejumlah mahasiswa meneriakkan kata "pembohong", menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penjelasan yang diberikan.
BEM SI Layangkan Kartu Kuning
Dalam aksi tersebut, BEM SI Kerakyatan juga memberikan "kartu kuning" kepada Kemdiktisaintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Kami dari BEM Se-Kerakyatan Indonesia memberikan kartu kuning dan juga ini adalah warning bagi Kemendiktisaintek dan juga Dikdasmen yang memang secara program tidak pernah menyentuh akar masalah daripada pendidikan," kata salah satu mahasiswa Universitas Indonesia di lokasi. Mahasiswa tersebut menyebut langkah itu didasarkan pada kajian terhadap persoalan mendasar pendidikan di Indonesia. Ia menilai belum ada kebijakan konkret yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut. "Tidak ada satupun program dari kementerian, hasil kerja konkrit dari kementerian yang berbicara pengentasan permasalahan terkait hal tersebut," ujarnya.
Demo ini berlangsung dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan menyoroti berbagai persoalan pendidikan di Indonesia. Para mahasiswa menuntut perbaikan sistem pendidikan yang lebih berpihak pada rakyat dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan industri. Mereka juga mendesak agar pemerintah tidak menutup program studi yang dianggap tidak laku di pasar kerja, melainkan memperkuatnya dengan kurikulum yang relevan.
