Kategori : Korupsi

Riva Siahaan Divonis 9 Tahun Penjara Kasus Minyak Mentah

Riva Siahaan divonis 9 tahun penjara dalam kasus korupsi minyak mentah. Ia menyatakan tindakannya untuk kebaikan bangsa, namun pengadilan menilai melanggar hukum.

13:17

Hakim Tak Bebani Riva Siahaan Bayar Uang Pengganti Kasus Minyak

Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan tidak membebani Riva Siahaan dengan uang pengganti dalam kasus korupsi minyak mentah, dengan alasan keterbatasan bukti dan status terdakwa.

12:28

Kasus Minyak: Kerugian Negara Rp 9 T Terbukti, Rp 171 T Tak

Pengadilan memutuskan kerugian keuangan negara dalam kasus minyak terbukti Rp 9 triliun, sementara klaim Rp 171 triliun tidak terbukti. Putusan ini menegaskan fakta hukum dalam kasus korupsi sektor energi.

12:08

Hakim Sepakat BPK: Kerugian Negara Rp 9,4 T Kasus Minyak

Hakim dalam sidang kasus minyak mentah menyatakan kesepakatan dengan temuan BPK terkait kerugian negara sebesar Rp 9,4 triliun, memperkuat tuntutan dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

11:31

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

3 Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Divonis 9-10 Tahun Penjara

Pengadilan menjatuhkan vonis 9 hingga 10 tahun penjara kepada tiga terdakwa kasus korupsi minyak mentah. Putusan ini menegaskan komitmen pemberantasan korupsi di sektor energi.

10:48

Sidang Vonis Kasus Korupsi Minyak Rp 285 T Libatkan Anak Riza Chalid

Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak pengusaha Riza Chalid, menghadapi sidang vonis kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang diduga rugikan negara Rp 285,18 triliun. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini.

08:20

DPR: Hukuman Mati Alternatif di KUHP untuk Kasus Fandi Ramadhan

Komisi III DPR menyoroti kasus ABK Fandi Ramadhan yang dituntut mati atas penyelundupan sabu 2 ton. Ketua Komisi III menegaskan hukuman mati bersifat alternatif dan harus diterapkan selektif sesuai KUHP.

08:33

KPK Buka Peluang Awasi 1.179 SPPG Polri

KPK membuka kemungkinan pengawasan terhadap 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, sambil mengajak masyarakat berperan aktif dalam pemantauan operasionalnya.

08:09

Hotman Paris Beber Kejanggalan Kasus ABK Dituntut Mati

Pengacara Hotman Paris mengungkap serangkaian keanehan dalam kasus ABK Fandi Ramadhan yang dituntut hukuman mati atas dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Logika hukum dipertanyakan.

08:28

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

Hotman Paris Minta DPR Panggil Jaksa Tuntut Mati ABK

Hotman Paris menuding jaksa mengabaikan fakta penting dalam kasus sabu 2 ton yang menjerat ABK Fandi Ramadhan, termasuk perbedaan BAP dan minim bukti.

08:21

DPR Dorong Pengujian Ulang BAP Fandi Ramadhan

Anggota Komisi III DPR Rikwanto mempertanyakan keabsahan BAP ABK Fandi Ramadhan dalam kasus sabu 2 ton, menduga ada celah pendampingan hukum dan tekanan selama pemeriksaan.

08:10

Hotman Paris Ungkap Pengacara Rekanan BNN Dampingi ABK Fandi

Hotman Paris Hutapea mengungkap dugaan bahwa ABK Fandi Ramadhan didampingi pengacara rekanan BNN dalam proses hukumnya. Komisi III DPR menegaskan aturan KUHAP baru melarang praktik tersebut.

08:45

Aliran Duit Rp 135 M ke Pejabat Kemnaker dari Pemerasan Izin TKA

Seorang ahli mengungkap aliran dana sebesar Rp 135 miliar ke pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, diduga berasal dari pemerasan izin Tenaga Kerja Asing (TKA).

07:36

Polemik Unggahan Alumnus LPDF: Nasionalisme Jadi Simbol Administratif

Unggahan seorang alumnus LPDP tentang kewarganegaraan anaknya memicu polemik di media sosial, mengubah nasionalisme menjadi pengadilan moral berbasis simbol administratif.

07:49

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Panggil 8 Kades Saksi Kasus Pemerasan Bupati Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan kepala desa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati, Haryanto. Pemanggilan ini dilakukan untuk mengungkap lebih dalam modus operandi dan aliran dana dalam kasus tersebut.

07:15

KPK Panggil Staf Ahli Kemensos Edi Suharto Soal Korupsi Bansos

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Edi Suharto, staf ahli Kementerian Sosial, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) tahun 2020 yang melibatkan sejumlah pihak.

06:42

Komisi III DPR Panggil Kejari Mataram-Batam Soal Kasus Radiet

Komisi III DPR akan memanggil Kejaksaan Negeri Mataram dan Batam untuk klarifikasi kasus Radiet dan ABK Fandi, menyoroti dugaan ketidaksesuaian proses hukum.

06:52

Sidang Tuntutan Eks Dirjen Kominfo Semuel Ditunda Besok

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menunda sidang tuntutan untuk mantan Dirjen Kominfo Semuel Abrijani hingga Kamis, 19 September 2024, karena jaksa belum siap.

02:59

KPK Panggil Ulang Eks Menhub Budi Karya Jadi Saksi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api. Pemanggilan ini dilakukan untuk memperdalam penyelidikan terkait proyek infrastruktur

02:58

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Periksa 6 ASN Pemkot Madiun Kasus Pemerasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun terkait kasus dugaan pemerasan dan suap yang melibatkan proyek infrastruktur.

03:09

KPK Panggil Mantan Timses & Kades Saksi Kasus Bupati Pati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan tim sukses dan kepala desa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Bupati Pati. Penyidikan kasus ini terus berlanjut untuk mengungkap fakta hukum.

03:16

Alex Noerdin Meninggal, Kasus Korupsinya Ditutup

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia, sehingga kasus pidana korupsi yang menjeratnya secara hukum ditutup berdasarkan ketentuan KUHP.

03:18

Operator E-Tilang Palsu Digaji Kripto dari Kasus Korupsi

Kasus e-tilang palsu mengungkap modus baru dengan operator digaji menggunakan mata uang kripto. Polisi menangkap tersangka yang terlibat dalam skema korupsi ini.

02:42

9 Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Hadapi Sidang Vonis

Sembilan terdakwa kasus korupsi minyak mentah akan menjalani sidang vonis hari ini. Proses hukum ini menjadi sorotan publik dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi.

03:06

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

IPTU Jodie, Bendahara Polres Tomohon Tersangka Korupsi

IPTU Jodie, bendahara Polres Tomohon yang dikenal sebagai sosok sederhana dan tidak neko-neko, kini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah.

02:59

Satu Tahun Menunggu Refund Dana Member PPOB Arindo Pratama

Nasabah PPOB Arindo Pratama mengeluhkan proses refund dana yang tertunda hingga satu tahun. Mereka menunggu pengembalian uang dengan harapan penyelesaian cepat dari perusahaan.

03:02

Alex Noerdin Meninggal, Kasus Pidana Ditutup Kejagung

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin meninggal dunia di RS Siloam Semanggi Jakarta. Kejaksaan Agung menutup perkara pidana yang menjerat politisi Golkar tersebut.

00:21

9 Terdakwa Korupsi Minyak Mentah Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Sembilan terdakwa kasus korupsi tata kelola minyak mentah dengan kerugian negara Rp285 triliun menghadapi sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Salah satunya adalah anak buron Riza Chalid.

23:40

Saksi Bantah Aliran Dana ke Nadiem di Sidang Chromebook

Persidangan lanjutan kasus pengadaan laptop Chromebook mengungkap saksi membantah aliran dana Rp809 miliar ke Nadiem Makarim dan menegaskan harga wajar tanpa kerugian negara.

20:35

Aplikasi Telegram Gratis Ini Menggantikan Catatan Belanja yang Berantakan

Daftar belanja bersama dengan sinkronisasi real-time. Tanpa registrasi — langsung buka dan belanja bersama.

Rekomendasi

KPK Duga Maidi Terima Imbalan Proyek PUPR 4-10 Persen

KPK mendalami dugaan mantan Wali Kota Madiun, Maidi, menerima imbalan proyek di Dinas PUPR sebesar 4-10 persen. Pemeriksaan terhadap enam ASN dilakukan untuk mengungkap kasus korupsi ini.

14:47